DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Provinsi, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, Wilayah Administrasi Pemerintahan, Penetapan Batas Lembang, Penegasan Batas Lembang, Numerik, Digit. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP. BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DAN LEMBANG. BAB IV KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan. Bagian Kedua Data Wilayah Adrn:inistrasi Pemerintahan. BABV PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka rnendukung pelaksanaan adrninistrasi pernerintahan, adrninistrasi kependudukan, pernbangunan dan pernbinaan kernasyarakatan di daerah diperlukan kode dan data wilayah adrninistrasi pernerintahan Kecarnatan, Kelurahan dan Lernbang di Kabupaten Toraja Utara;
b.bahwa dengan adanya perkernbangan kebutuhan kode dan data wilayah adrninistrasi pernerintahan di Kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan pernutakhiran terhadap kode dan data wilayah adrninistrasi pernerintahan kecarnatan, kelurahan dan lernbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa ketentuan rnengenai kode dan data wilayah adrninistrasi pernerintahan perlu diatur sesuai dengan perkernbangan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Kade dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 'c.. ,s.r

Menetapkan

Menetapkan Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4874);

3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. 2 t ..

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan
10.Desa yang selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 3 '.. ., ..
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
14.Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah danjumlah penduduk.
15.Penetapan Batas Lembang adalah proses penetapan batas Lembang secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakat.
16.Penegasan Batas Lembang adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Lembang yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Lembang.
17.Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan bersifat angka atau sistem angka.
18.Digit adalah angka Arab dari O (nol) sampai dengan 9 (sembilan) dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.

Pasal 3

administrasi pembinaan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum atas kode dan data wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang yang menjadi bagian dari Daerah;
b.menginventarisasi Lembang yang ada di wilayah Daerah yang telah mendapatkan kode desa dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.menjadi bahan informasi pendukung bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan di bidang 4 < .. •• administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah.

Pasal 4

Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keakurasian;
b.kejelasan;
c.kepastian hukum; dan
d.tertib penyelenggaraan negara.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Lembang;
b.kode dan data wilayah administrasi; dan
c.pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DANLEMBANG

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan dan Lembang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Lembang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 7

(1)Penetapan batas Kelurahan dan Lembang melalui tahapan:
1. a.pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. b.pemilihan peta dasar; dan ·
3. c.pembuatan garis batas di atas peta.
(2)Penegasan batas Kelurahan dan Lembang dilakukan melalui tahapan:
1. a.penelitian dokumen;
2. b.pelacakan dan penentuan posisi batas;
3. c.pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
4. d.pembuatan peta batas Kelurahan dan Lembang.
(3)Setiap tahapan penetapan dan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Kelurahan dan Lembang yang berbatasan. s
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Lembang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

BAB IV

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 8

(1)Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan di Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembang diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan tertuang dalam bentuk numerik.
(3)Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembang yang berlaku di seluruh Indonesia.
(4)Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan rincian:
1. a.kode wilayah untuk Daerah berjumlah 4 (empat) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah Provinsi 2 (dua) digit dan kode wilayah unsur Daerah 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
2. b.kode wilayah untuk Kecamatan berjumlah 6 (enam) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah Provinsi 2 (dua) digit dan kode wilayah unsur Daerah 2 (dua) digit dan kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
3. c.kode wilayah untuk Kelurahan dan Lembang berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah Provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah Daerah 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan dan Lembang 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan;
4. d.urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan 6 r . . . • , . • . .
5. e.urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Lembang menggunakan angka 2 (dua).

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan, kode wilayah Kecamatan induk tidak berubah, kode wilayah Kecamatan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Kecamatan urutan terakhir.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan Kecamatan, nama Kecamatan barn tersebut menggunakan salah satu nama Kecamatan sebelum penggabungan atau penghapusan, menggunakan kode Kecamatan yang namanya digunakan.
(3)Dalam hal terjadi penggabungan Kecamatan yang menggunakan nama barn, maka mendapatkan kode Kecamatan barn.
(4)Dalam hal terjadi perubahan nama Kecamatan maka kode Kecamatan tidak berubah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DANLEMBANG

Pasal 6

Pasal 7

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DANLEMBANG

Pasal 6

Pasal 7

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945