DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah diatur tentang BAB IKETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Pemuda, Kepemudaan, Pemberdayaan, Pelayanan kepemudaan, Penyadaran pemuda, Pengembangan kepemimpinan pemuda, Pengembangan kewirausahaan pemuda, Pengembangan kepeloporan pemuda, Kemitraan, Organisasi Kepemudaan, Penghargaan, Masyarakat, Sekaa Teruna, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah, Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN. BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH. BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA, Peran, Tanggung Jawab, Hak. BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN,Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan. BAB VII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN. BAB VIII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN. BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN. BAB X PENGHARGAAN. BAB XI PENDANAAN. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XIII LARANGAN. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggunglawab melaksanakan pelayanarl kepemudaan di Daerah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dikoordinasikal oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusar pemerintahan di bidang Kepemudaan melalui koordinasi strategis lintas sektor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pemerintah Daerah melakukan strategi sebagai berikut:

a.meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah .Daerah; 7
b.meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi da1am perencanaal, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantaun dan eva,luasi terhadap program dan kegiatan pelayanan kepemudaan aatar Perangkat Daerah dan instansi terkait;
c.mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
d.membangun komunikasi dan kemitraan antar Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
(2)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Ketentuan lebih ianjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur da.lam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

Pemuda berperan aktif sebagai:

a.kekuatan mora.l;
b.kontrol sosial; dan
c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunarl nasional.

Pasal 13

(1)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dima,ksud daiam Pasal 12 huruf a diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etika, mora-litas E dan akhlak mulia daiam bertindak pada setiap dimensi kehidupal kepemudaan ;
2. b.memperkuat lman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wavr'asat kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, ha-k, dan kewajiban sebagai warga nega-ra;
3. c.membangkitkal sikap kritis terhadap lingkungan dan penegatan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntalbilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses lnformasi.
(3)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diwujudkan dengan mengembangkan :
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirau sa-haan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. (a) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimal<sud pada ayat (i) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 14

Pemuda bertanggungjawab dalam Pembangunan Daerah untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya iokal dan budaya nasional; dan/atau
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 15

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaiuasi, dan pengambilal keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 16

(1)Pengaruh destruktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, seks bebas, Human Immunod*fieienry Virus (HIV/AIDS), 10

BAB VI

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 17

Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi risiko yang difasilitasi oleh pemerintah Daeratr, masyarakat dan organisasl kepemudaan melalui kegiatan:

a.pendidikan agama dan at<hlak mulia;
b.pendidikan wawasan kebangsaan;
c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dal bernegara;
d.penumbuhan semangat bela Negara;
e.pemantapan kebudayaan Nasiona1 yang berbasis kebudayaan lokal;
f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
g.penlapan progr€rm regenerasi di berbagai bidang.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…