DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV LARANGAN BAB V PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PIDANA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokeLsikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data mengenai kebutuhan huktrm Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pengalokasian anggaran sebagaimarta dimaksud pada ayat (21, dianggarkan dalam dokuimen pelaksanaan €rnggaran Sekretariat Daerah pada Begian Hukum.
(4)Penyelenggaraan Bantuan Huktrm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memfasilitasi dan memberikan Bantuan H.ukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

(l) Penyelenggaraan Bantuan HukuLm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dil<oordinasikan oleh Bupati meialui Bagian Hukum.

(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum terdiri atas:
1. a.pendaftaran;
2. b.pemberian Bantuan Hukum; dan
3. c.penyaluran dana Bantuan Hukum.

Pasal 4

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksut[ dalam pasal 3 ayat 12) huruf a, dibuka bagi calon Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksurl pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
(3)Caton Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pr:ndaftaran harus memenuhi persyaratan:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi; 4
3. c.memiliki kantor atau sekretaria.t yang tetap di Daerah;
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki program bantuan hukum; dan
6. f.mengajukan rencana pelaksanaan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1)Bagian Hukum melakukan pemeriksaan faktual terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Hasil pemeriksaan faktual sebagaime-na dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk disetujui dan ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum, dilaku.kan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada calon F'enerima Bantuan Hukum.
(2)Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menga.jukan permohonan Bantuan Hukum.
(3)Permohonan Bantuan Hukum seba5;aimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh .Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Permohonan Bantuan Hukum sebag;aimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ol:h calon Penerima Bantuan Hukum secara langsung 1.:e kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari kerl'a dan jam kerja.
(5)Dafam hal calon Penerima Bantuan Ftukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 7

(1)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (31, paling sedikit rnemuat:
1. a.identitas calon Penerima Bantuan Llukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 5

Pasal 8

(1)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin atau tidak mampu, calon Penerima Bantuan Hukum diapat melampirkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangem miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-und€mgan.
(2)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum daiam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

(1)Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tert-ulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hui<um menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (21 ditandatangani atau dicap jempol ol:h calon Penerima Bantuan Hukum. 6 dimohonkan Bantuan Hukum.
(2)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melamPirkan:
1. a.surat keterangan miskin dari ketua rukun tetangga/rukun warga yang diketahui oleh Lurah/ Kepala l,embang di temtrrat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum; dan
2. b.dokumen yang berkenaan dengan F'erkara.
(3)Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/ atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (a) Dalam hal ca-lon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan l{ukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenanjg sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Dafam hal permohonan Bantuan l{ukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak petmohonan Bantuan Hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum.
(2)Dafam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencirntumkan alasan penolakan.

Pasal 11

(1)Apabila Pemberi Bantuan Hukum menerima permohonan Calon Penerima llantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum menyarrtpaikan dokumen Calon Penerima Bantuan Hukum l,:epada Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan pemeriksaan faktual terhadap p,ersyaratan Calon Penerima Bantuan Hukum sebagedmana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Fasal 9.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan fac::ual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menandata.ngani pe{anjian pelaksanaan bantuan hukum dr:ngan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan hingga Perkara selesai dan/atau berkekuatan hul:um tetap, atau selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendarnpingi, mewa-kili, membela, dan/atau melakukan tinderkan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima E,antuan Hukum. 7

Pasal 13

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi sebalgaimana dimaksud dalam Pasa,l 72 ayat (1), terdiri atas:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penunr:utan;
2. b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.; atau
3. c.pendampingan dan/atau merrjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Huk.um di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(2)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh advokat.
(1)Bantuan Hukum secara Nonlitillasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafiing dokumen hukum.
(2)Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.advokat;
2. b.paralegal;
3. c.dosen; dan/atau
4. d.mahasiswa fakultas hukum.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…