(1)Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tert-ulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hui<um menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksu d pada ayat (21 ditandatangani atau dicap jempol ol:h calon Penerima Bantuan Hukum.
6 dimohonkan Bantuan Hukum.
(2)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melamPirkan:
a.surat keterangan miskin dari ketua rukun tetangga/rukun warga yang diketahui oleh Lurah/ Kepala l,embang di temtrrat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum; dan
b.dokumen yang berkenaan dengan F'erkara.
(3)Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/ atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(a) Dalam hal ca-lon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan l{ukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenanjg sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.