DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 56 Tahun 2016

Nomor: 56
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAE}UPATEN TORAJA UTARA.

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. b.pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. d.pelaksanaan administrasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
(3)Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
1. a.menJrusun rencEula kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelalsanaan kegiatan ;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan fugas be{alan lancar; 4
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.meny'usun r€urcangErn, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengkoordinasikan para Kepala Bidang dan Kepala bagian serta Kepala UPTD dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui rapat-rapat atasan langsung agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
7. g.merumuskan kebijaksanaan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan kebijaksanaan Pemda Kabupaten Toraja Utara;
8. h.mengkoordinasikan kegiatan Dinas baik teknis maupun administrasi ke Gubernur, DPRD dan Instansi teknis terkait;
9. i.mengendalikan kegiatan ketenagake{aan dan ketransmigrasian;
10. j.mengendalikan kegiatan ketenagakerjaan yang meliputi pengiriman TKI, penempatan pencari kerja, latihan ketrampilan bagi penyelenggaraan agar sesuai dengan sasaran program;
11. k.merumuskan konsep-konsep ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di lingkungan Dinakertrans berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugsa bawahan;
12. l.membina organissi Tenaga Kerja tingkat Provinsi seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (I(ADIN;)
13. m.membina dan mengesahkan pelaksanaan tugas-tugas lembaga seperti LKS Tripartit, dalam penelitian pengupahan daerah;
14. n.membina sikap mental dan sikap sosial segenap pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mewujudkan aparatur untuk mampu melaksanakan tugas secara berhasil guna dan berdaya guna bersih dan berwibawa;
15. o.menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. p.menilai prestasi ke{a bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
17. q.men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan memberikan saran 5 dan pertimbalgan kepada atasan sebagai bahan perLrmusan kebijakan; dan menyelenggarakan tugas kedinasar lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan kepegawaian dan umum, keuangan serta pen5rusunan program dan perencanaan ketenagakerjaan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
2. b.pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. c.pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. d.pengoordinasian pengelolaan administrasi keualgan;
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3)Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
1. a.men5rusun rencana kegiata.n Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehigga bedalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatalgani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program dinas tenaga keda transmigrasi;
7. g.melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan dinas tenaga kerja dan transmigrasi; r 5
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
9. i.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pen5rusunan laporan akuntabilitas kine{a dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
10. j.mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
11. k.melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
  1. 1.melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasikepegawaian danumum; m.melaksanakan mengkoordinakan pelayanan administrasi keuangan; n.melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembiorganisasi dan tata laksana dalam lingkungan dinas tenaga keda dan transmigrasi; o.melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
12. p.melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan; q.melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
13. r.menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
14. s.menJrusun laporan hasil pelalsanaan tugas sekretariat dinas tenaga keda dan transmigrasi serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perLrmus€rn kebijakan; dan
15. t.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala sub bagian mempunyai tugas pokok mengelola administrasi kepegawaian, melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga.
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut :
1. a.menJrusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman datam pelaksanaan tugas; 7
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelalsanaan tugas sehingga be{alan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagran umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atanu menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
7. g.melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan keluar;
8. h.menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
9. i.mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
10. j.mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga Dinas Tenaga Ke{a dan Tralsmigrasi;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor; I. menyiapkan bahan dan menJrusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
12. m.menyiapkan bahan dan men)rusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, investarisasi dan penghapusan barang;
13. n.menyiapkan bahan dan menyusun daftar investarisasi barang serta men5rusun laporan barang inventaris;
14. o.menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
15. p.menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan pedalanan dinas pegawai;
16. q.menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
17. r.menyiapkan bahan dan menJrusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai;
18. g.menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekedaan, kenaikan gaji berkala, cuti ijin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
19. t.menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil;
20. u.menyiapkan bahan perumusaa kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; 8
21. v.mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
22. w.menghimpun dan menyosialisasikan peraturan undang- undang di bidang kepegawaian;
23. x.menilai prestasi kerl'a bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaal karier;
24. y.menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
25. z.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data, penJrusunan laporan kine{a dan perencanaan tenaga kerja.
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut ;
1. a.menJrusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistrubusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian program untuk mengetahui perkembangan tugas;
4. d.menyusunb rancangan mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
6. f.mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pen5rusunan perencana€rn program dan anggarar;
7. g.menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang pen5rusunErn program;
8. h.menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategik;
9. i.mengumpulkan bahan dan menyu.sun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
10. j.menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi; 9
11. k.mengelola dan melakukan pengembangan sistem data berbasis teknologi informasi;
12. l.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja dinas tenaga ke{a dan transmigrasi;
13. m.menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja;
14. n.mengumpulkan bahan, menganalisa dan menyusun laporan perencanaan tenaga ke{a dan transmigrasi dan profil dinas tenaga keg'a dan transmigrasi;
15. o.menilai prestasi ke{a bawahan dengan melihat hasil ke{a dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
16. p.men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian program dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidaag tugsnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai fugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggarzrn, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut :
1. a.men5rusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian keuangan untuk mengetahui perkembangan pelalsanaan tugas;
4. d.menyusun r€rnc€rngErn, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengal bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
7. g.menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran
8. h.melakukan verihkasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
9. i.meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan dan 10 penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
10. j.mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran
11. k.mengelola pembayaran gaji pegawai;
12. l.melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan;
13. m.melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
14. n.melakukan verifikasi pertanggung jawaban keuangan;
15. o.menyiapkan bahan dan men5rusun laporan keuangan
16. p.menyusun realisasi perhitungan anggaran;
17. q.mengevaluasi pelaksanaan tugas bendah€rrawan;
18. r.menginventarisasi sumber-sumber penerimaan baru yang potensial;
19. s.menggali sumber-sumber penerimaan keuangan
20. t.melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
21. u.mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
22. v.menilai prestasi keda bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
23. w.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub.
24. x.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Pasal 9

(1)Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Ke{a dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi di bidang pembinaan, pelatihal kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui Pembinaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, pembinaan Akreditasi lrmbaga Pelatihan Kerja, Pembinaan sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, pembinaan Asosiasi kofesi dan Monitoring Pelaksanaan standarisasi Kompetensi Tenaga Keda.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Keda mempunyai fungsi : 11
1. a.perumusan kebljakan teknis bidang Pembinaan, Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembinaan, Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan, Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
4. d.pelaksanaan administrasi bidang bidang Pembinaan, Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3)Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (21 dirinci sebagai berikut :
1. a.menJrusun rencana kegiatan bidang pembinaan pelatihan dan kompetensi tenaga ke{a sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dal mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pembinaan pelatihan dan kompetensi tenaga kerja untuk mengetahui perkembalgan pelaksanaal tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangai naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
6. f.merencanakan kebijakan teknis bidang pembinaan pelatihan dan kompetensi tenaga ke{a;
7. g.melalsanakan pembinaan lembaga, sarana pelatihan dan kapasitas da-lam rangka pengembangan kmpetensi tenaga kerja;
8. h.melaksnakan pembinaan pelatihan, bimbingan/konsultasi serta analisis kompetensi tenaga kerja;
9. i.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pemagangan, sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan skala propinsi;
10. j.menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan pelatihan dan kompetensi tenaga kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkann atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Pembinaan Program Pelatihan dan Pemagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan pedoman dan melakukan pembinaan standarisasi dan kompetensi tenaga keda, melakukan inventarisasi, pembinaan dan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, instansi terkait dan asosiasi profesi.
(2)Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.men5rusun rencana kegiatan seksi pembinaan program pelatihan dan pemagangan sebagai pedoman dalam pelaksalaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga bedalan lalcar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembinaan program pelalihan dan pemagangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rErncangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatan gai naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan pedoman pelal<sanaan pembinaan standarisasi kompetensi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja;
7. g.memfasilitasi perumusan rancangan standar kompetensi kerja serta pen5rusunan materi uji kompetensi lingkup kabupaten;
8. h.memfasilitasi pelaksanaan uji kompan calon tenaga ke{a di perusahaal dan calon tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan kerja dan balai latihan kerja;
9. i.mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi, desiminasi, lokakarya standarisasi kompetensi tenaga kerja;
10. j.menginformasikan kepada perusahaan, lembaga pelatihan, instansi terkait, asosiasi profesi dan masyarakat pada umumnya tentang perlunya uji kompetensi bagi tenaga kerja;
11. k.melakukan inventarisasi lembaga latihan sebagai sasaran pelaksanaan uji kompetensi;
  1. 1.menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
12. m.men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan program pelatihan dan pemagangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 13 n melaksanaka-n tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

(1)Seksi Pembinaan Standarisasi dan Kompetensi Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan pedoman dan melakukan pembinaan standarisasi dan kompetensi tenaga kerja, melakukan inventarisasi, pembinaan dan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, instansi terkait dan Asosiasi Profesi.
(2)Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.men5rusun rencana kegiatan seksi pembinaan standarisasi dan kompetensi tenaga kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembinaan standarisasi dan kompetensi tenaga kerja untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilalsanakan;
4. d.membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
5. e.mengetahui rapat-rapat sesuai bidang tugasnya
6. f.menyiapkan pedoman pelaksanaan pembinaan standarisasi kompetensi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja;
7. g.memfasilitasi perumusErn rancangan standar kompetensi ke{a serta penyusunan materi uji kompetensi lingkup Kabupaten;
8. h.memfasilitasi pelaksanaan uji kompan calon tenaga kerja di perrsahaan dan calon tenaga ke{a yang telah mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan kerja dan balai latihan kefa;
9. i.mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi, deseminasi, lokakarya standarisasi kompetesaran tenaga kerja;
10. j.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan standarisasi dan kompetensi tenaga kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahal perumusan kebijakal; dan 74
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

(1)Seksi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, men)rusun bahan akreditasi dan sertifikasi tenaga kerja serta memberi dorongan terbentuknya tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi Profesi (LSP) untuk melaksanakan akreditasi dan sertifikasi tenaga ke{a.
(2)Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.menJrusun rencana kegiatan seksi akreditasi dan sertifikasi tenaga kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi akreditasi dan sertifikasi tenaga ke{a untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf danlatau menardatangai naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
6. f.melakukan pembinaan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupeten untuk mendorong terbentuknya tempat uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi;
7. g.mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis akreditasi dan sertifrkasi tenaga kerja;
8. h.mempersiapkan dan melaksanakan bimbingal teknis penerapan mutu lembaga pelatihan ke{a;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pada lembaga pelatihan ke{a;
10. j.melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data lembaga pelatihan kerja dan lembaga sertifikasi profesi;
11. k.melaksalakan evaluasi pelaksanaan akreditasi terhadap tempat uji kompetensi dan hasil standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan; 15
12. l.menilai prestasi ke{a bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
13. m.men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan akreditasi dan sertifikasi tenaga kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

(1)Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja di Dalam Negeri maupun Luar Negeri, melaksanakan pembinaan pengembalgan dan perluasan kerja.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
1. a.pernmusan kebijakan teknis bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Keda;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penempatan Tenaga Ke{a dan Perluasan Kesempatan Ke{a;
4. d.pelaksanaan administrasi bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
(3)Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dan ayat (21 dirinci sebagai berikut :
1. a.men5rusun rencana kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagai pedomal dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang penempatan tenaga t6 ke{a dan perluasan kesempatan kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangai naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
6. f.merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan tenaga kerja;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, serta monitoring evaluasi pemberdayaan tenaga kerja;
8. h.mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama penempatan, penampungan serta kepulangan TKI;
9. i.mengoordinasikan dan melaksanakan verifrkasi dokumen TKI wilayah Kabupaten serta mengoordinasikan serta memfasilitasi pelaksanaan;
10. j.mengembangkan sistem dan menyebarluaskan informasi penempatan TKI;
11. k.mengoordinasikal dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan tenaga kerj a;
  1. 1.menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
12. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan tenaga kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusErn kebijakal;
13. n.melakukan tugas kedinasal lain yang diperintahkaa oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksnaan tugas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…