DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : PENDAHULUAN. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN. BAB IV : ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

Isi peraturan

Pasal 1

1.Dacrah adalah Kabupaten Toraja Utara 2' Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintah* p.rL rL* memimpin pelaksan* , urysan pemerinlahan "r"- menjadi kewenangan daeratr otonom.
3.Bupati adalah Bupati Toraja lJtara 4' Rencana pembanguna, Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat R,JMD "a"r; dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daeratr, kebijakan umum t"""rrg* daerah, strategi dan program satuan Kerja p;;gkat il;;ii (SKPD) dan merupakan landgsarr- dr, ;"doman bG Pemerintatr . Kabupaten Toraja - U-ta"a dalam menyelenggarakan dan melaksa,rika, p"*U."g.r"rrr-S (lima) tahun. 5' Rencana Stragegis satuan Kerja perangkat Daerah selanjuheya {isingkat Renstra -srpo adalah penjabaran teknis RpJMq . yang berfungsi ";b;A dokumen perencanaan teknis operasionar aaum meientuka, arah Kebijakan serta indikaii program dan kegiatan sKpD.
6.Rencana Kerja . |".*!"rgunan Daeratr, selanjutnya disingkat RK,D adalah dok[men perencanaan pemerintatr untuk periode satu tahun dan'meru;;G penjabaran dari RPJMD. 7. T:TT" ["rj? Satuan Kerja pgrangkat Daerah selanjutnya di singkat Renj a- sKpD aaaiatr aonrlaen -r;;;""aan sKpD untuk periode safu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegrata, pemba'guna, baik - Vrrrg dilaksanakan- langsr.,rg oreh pemerinLh daerah *p"; yang ditempuh dengan mend,orong partisipasi masyarakat.

BAB II

BAII III

Pasal 2

1) Perenc€rnaan , pembangunan Daerah merupakan satu kesaflran dalam sistem perenca:xaan pimbangrrrra. nasional. 2l Perencanaa.n pe*rbang*nan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasark€rn peran dan kewengan masing-masing 3) Perencanaan rencana tata daerah. pembangunan daerah mengintegrasikan ru€rng dengan rencana pembangunan 4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimmiliki masing- masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanatrn pembangunan Daerah dirumuskan dengan prinsip:

a.transparansi;
b.responsif;
c.efisicn;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan;dan
i.berkelanjutan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

1) Penyrsunan RPJMD Daeratr, dimaksudkan :

a.Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan mempakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b.Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayatr provinsi;
c.Pedoman bagi SKPD dalam penJrusunan Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2016-2021 yang mertr.pakan landasan dan pedoman bagr Pemerintah Kabupaten Torqja Utara dalam menyelenggarakan ddan melaksanakan pembangunan s (tima) tahun. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAIKEBUTUI{ANPENDANAANNY' - PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH. BAII IX BAB X PEDOMAN TRANSISI PEI.A.KSANAAN. DAN KAIDAH KETENTUAN PENUTUP pasal 8 Ketentuan, _lebih lanjut mengenai pelajcsanaan RPJMD Tahun 2016-2021, dijabarkan ke dalarn :

a.RENSTRA SKPD 5 (lirna) tahunan;
b.RKPD;dan
c.Renja SKPD.

BAB VIII

pasal Z RPJMD Tahun 2OL6-2O2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam l_ampirL arr, -"."pakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Oa..J ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai diundangkan. berlaku pada tanegal Agar setiap -orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dinian p.rr"*p"tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Torail Utara. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,PROVINSI SELAVTESI SELATAN :B.HK.HAM 6.r48.16 - - Ditetqpkan di Rantepao 14 Oktober 2Ot6 UTARA, Diundangkan di Rantepao pada tanggal SEKRETARIS DAERAH UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6 +l PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2OL6 TENTANG I. UMUM

c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
1. 1.Daspr pemikiran I Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai denganundang- undang womor5g rah; r6iil;"tang pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah terakhir d;"g; undang-undang Nomor 9Tahun 2015 yang berasaskan ae"errtritL"i, dimana pemerintah meriyerahkan setagian yewena|g. kepada daerah otonom untukmerigatur dan mengurus sendii ,rrt""r, pemerintaha, gunamempercepat kesejahteraan. *r.ryrrrk"t mltalui pening:katanpelayananr pemb"rlayaan g"* ;;; serta masyarakat sertapeningkatan daya ""irG daerah. seaemitcian uesarnyl= wewenangdan tugas pemerintlh Daerah ""rrirsg" memerlukan koord,inasi,integrasi, sinkronisasi d*, ";;;;;"rJ'J"i perencanaan, peiaksanaan hingga pengendalian pembanfrr;;, ais" demikian diperlukansistem perencanaan p"iturrrguii*-""rrii."r d.-e;;r; yang efektifdan efisien' salatr satu unsut aari .i.t *-'perencanaa, pembangunan nasionar adalah wajib adanya Renca'a . pembangunan Ja,gkaMenengah Dagra\ v"rrg mempakan penjabara' dari visi, misi da'program Kepara Daerah sebagi p"ai*i"-E;;"rr*r"rru*"o"r, perierintahan dan pembangu";;rr;;ol""gn" waktu s (rima) tahun.
2. 2.Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerahmeliputi tahapan, tata cara penJrus-unan, pengendalian dan evaluasipelaksanaarl rencana pembangunan daerah n"qu j;ik" *;t, s (rima)tahun yang dilaksanakan di"n "r"r.l"rryr"nggara pemerintatran dengan melibatkan masyarakat
3. 3.Prinsip-prinsip Prinsip Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi: a' merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pemba,gunan nasional;
b.dilalrukan pemerintah Daerah bersama para pemangk, kepentingan denga,. berdasarlan p"."rr- dan kewenangan masing- masing;
d.dilaksanakan berdasarkan korrdisi dan potensi yang dimilikidaerarr sesuai dinamika perkernbangan daerah dan nasionar.
1. 4.Pendekatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OL6 - 2O2L Rencala Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan pendekatan:
a.teknokratik, yaitu menggunakan. metode dan kerangka bcrlikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b.partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
c.politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
d.bottom up-top down, yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksakan mulai rlari Desa/Lembang, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
1. 5.Tahapan Tahapan penyunan RPJMD terdiri dari:
a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancarlgan awal dan rancangan yang disempurnalan;
c.y'elaksanaan Musrenbang;
d.perumusan rancangan akhir dan Propinsi Sulawesi Selatan konsultasi kepada Gubernur
e.penetapan Peratqran Dacrah dan klarifrkasi Gubcrnur Srrlawcsi Selatan.
1. 6.Muatan Rencana Pepbangunan Jangka Menengah Daerah terdiri dari:
a.visi, misi dan program Kepala Daerah;
b.arah kebijakan keuangan daerah;
c.strategi pembangunan daerah;
d.kebijakan umum;
e.program SKPD;
f.program lintas SKpD;
g.program kewilayahan;
h.rencana keda dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
i.rencana kerja dalam kerangko.pendanaan yang bersifat indikatif. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA NOMOR 63

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…