DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN DAN RUANG JALAN BAB IV TUJUAN DAN MANFAAT GARIS SEMPADAN JALAN BAB V JARAK GARIS SEMPADAN JALAN BAB VI FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN SUNGAI BAB VII MAKSUD DAN TUJUAN GARIS SEMPADAN SUNGAI BAB VIII JARAK GARIS SEMPADAN SUNGAI BAB IX GARIS SEMPADAN MATA AIR BAB X WEWENANG PENANGANAN BAB XI PEMBINAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN BAB XII PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV LARANGAN BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melestarikan keberlangsungan fungsi jalan dan sungai secara berkelanjutan maka perlu dilakukan pengamanan terhadap jalan dan sungai dengan

Menetapkan

menetapkan garis sempadan jalan dan sempadan sungai;

b.bahwa peningkatan pembangunan dalam berbagai seldor membawa dampak pada kecenderungan pemanfaatan mang pengawasan jalan dan sungai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Sempadan Jalal dan Sempadan Sungai.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun f960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196O Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. 4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (l,embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan kmbaran Negara Nomor 3209);
5. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. 6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20O4 tentang Jalan (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan Ruang (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. 8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O25);
9. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2All tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (kmbaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan l,alu Lintas dan Angkutan Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 193, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. 16.Peraturan Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7721;
17. 17.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Ol2 tenlang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2OL2-2O32 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 23);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 61). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG SEMPADAN JALAN DAN SEMPADAN SUNGAI. J Menetapkan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi dan peranan garis sempadan dan ruang jalan;
b.tujuan dan manfaat garis sempadan jalan;
c.jarak garis sempadan jalan;
d.fungsi dan peranan garis sempadan sungai;
e.maksud dan tujuan garis sempadan sungai;
f.jarak garis sempadan sungai;
g.garis sempadan mata air;
h.wewenang penanganan;
i.pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan;
j.pemanfaatan daerah sempadan sungai;
k.pembiayaan;
l.larangan;
m.ketentuan penyidikan;
n.ketentuan pidana;
o.ketentuan peralihan; dan
p.ketentuan penutup.

BAB III

FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN DAN RUANG JALAN

Pasal 3

(1)Fungsi garis sempadan jalan adalah untuk melindungi ruang pengawasan jalan dari bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.
(2)Peranan garis sempadan jalan adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah/persil yang berada pada ruang pengawasan jalan dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Fungsi ruang jalan adalah untuk mengawasi, melindungi dan membatasi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan rr.ang pengawasan jalan dari bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan. B
(2)Peranan ruang jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan adalah untuk kepentingan pelayanan dan kenyamanan arus lalu lintas umum dan masyarakat pengguna ruang jalan.

BAB IV

TUJUAN DAN MANFAAT GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan adalah:

a.untuk menjaga kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan;
b.untuk menciptakan ketenteraman, keserasian, keseimbangan dan keterLiban lingkungan; dan
c.untuk pengamanan dan penertiban pemanfaatan jalan dari kegiatan mendirikan bangunan di atas persil/tanah di pinggir jalan.

Pasal 6

Manfaat penerapan ketentuan garis sempadan adalah:

a.untuk menjamin fungsi Ruang Pengawasan dari gangguan bangunan yang menghalangi pandang pengguna jalan; dan
b.untuk terciptanya bangunan yang teratur pengamanan konstruksi jalan. jalan Jalan jarak serta BAE} V JARAK GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 7

(1)Jarak Garis Sempadan Jalan yang harus dipedomani oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, Organisasi Sosial dan Perangkat Daerah penerbit Surat IMB, perencana bangunan maupun pemilik bangunan adalah sebagai berikut:
1. a.jalan nasional paling kurang 15 m (lima belas meter) dari as jalan;
2. b.jalan provinsi paling kurang lO m (sepuluh meter) dari as jalan; 9
3. c.jalan kabupaten paling kurang 7 m (tujuh meter) dari as jalan; dan
4. d.jalan desa paling kurang 5 m (lima meter) dari as jalan.
(2)Penetapan garis sempadan jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari batas tepi badan jalan paling rendah.
(3)Jarak garis sempadan untuk pengamanan konstruksi jembatan diukur dari tepi luar pangkal jembatan yaitu paling kurang 10O m (seratus meter) ke arah hulu dan ke arah hilir jembatan.
(4)Ruang sempadan jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan setelah mendapat izin dari penyelenggara jalan.

Pasal 8

(1)Ketetapan jarak garis sempadan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa digambarkan ke dalam peta untuk keperluan sebagai berikut:
1. a.pembuatan peta rencana detail tata ruang yang berhubungan dengan fungsi Perangkat Daerah terkait di Daerah; dan
2. b.pembuatan peta rencana teknis ruang yang berhubungan dengan fungsi Perangkat Daerah terkait di Daerah.
(2)Garis sempadan jalan yang tertuang dalam peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi patok batas dengan jarak tertentu sebagai pedoman di Daerah setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan.

Pasal 9

Ketentuan jarak garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ruang jalan tercantum dalam matriks sebagai berikut: 10 Fungsi Jalan Badan Jalan (Minimal) Garis Sempadan Bangunan Dari As/Median Ja]an jalan nasional I 1,00 meter 15 meter b jalan provinsi 10 meter C jalan kabupaten 7,0O meter 7 meter d jalan desa 5,00 meter 5 meter MATRIKS RUANG JALAN DAN GARIS SEMPADAN JALAN

BAB VI

FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 10

(1)Fungsi Garis Sempadan Sungai adalah untuk melindungi daerah bantaran sungai dari bangunan yang dapat mengganggu peranan sungai.
(2)Peranan Garis Sempadan Sungai adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah/persil yang berada pada daerah sempadan sungai dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MAKSUD DAN TUJUAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 11

(1)Penerapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air yang ada pada sungai serta penataan di pinggir sungai, perlindungan masyarakat dari daya rusak air, penataan lingkungan dan pengembangan potensi ekonomi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
(2)Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar:
1. a.fungsi sungai tidak terganggu oleh a-ktivitas yang berkembang disekitarnya; 11 I a. 9,00 meter
2. b.kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai;
3. c.daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi dan dikendalikan;
4. d.pembangunan dan/atau bangunan di pinggir sungai wajib memperhatikan kaidah/norma ketertiban, keamanan, keserasian, kebersihan, dan keindahan daerah sempadan sungai.
5. e.para penghuni dan/ atau pemanfaat bangunan serta lahan di pinggir sungai wajib berperan aktif dalam memelihara kelestarian sumber air.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…