DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Sistematika perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Isi peraturan

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2Ot6-2O21 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 5 menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasaf 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sistematika perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana di'naksud dalam Pasal 5 disusun eebagai berikut:

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

BABIx

Pasal 7

Perubahan RPJMD Tahun 2016'2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daemh ini.

4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan I (satu) Pasal yaitu tlasal 8A yang berbunyi sebagai berikut: 6 PasI SA Feda sett Fera'tumn Da€rah ini mulai berlaku, semrra penyebrutan SKPD dntarn knaturar Da€rah Kabupaten Tolaja Utara Noaor 6 Tahun 2016 tentarrg Rencana Pembangunan Jangfu Menengah Dacrah l(abupaten Toraja Utara Tatrun 2016-2A21 harus dibaca dan dirnaknai Perartgkat Daerah. Fasal tr Perafirran Daerah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang menggtahuinya, memerintatrhn pengundangan Ferafirran Da€reh ini dengart penempatannya delarn Leebqrerr Daerah Kabupatea Tomja Utara. Ditetapkan di Rant€pao pada tanggal3O April 2Ol9 UTARA, Diundangkan di Rantepao pada t I ggql 30 April2Of9 DAERAH TIORAIA UTARA, DAERAH I(ABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2OI9 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERA}I KABUPATEN TCIRAIA UTARA,PROVINSI SET,AWESI SEI,ATAN TTOMOR B.H. K.HAM (re.O43. 1 9 ( 7 PENJEIT{SAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA'A UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENTOR.&'AUTARATAHUN 2016 - 2021 I. UMUM

l.Dasar Femikiran Ddam rangka penyelenggaraan Fem€rintahan Daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 yang berasasl<an desentralisasi, dimana Pernerintah sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk guna melalui serta pening[atan daya saing daerah. Sedemikisn besarnya wewenang dan tugas Daerah sehinggamerrrerlukan koordinasi, integrasi, sinknonisasi dan sinergi mulai dari penencanaan, hingga sistem pem , dengan dan efisien. Salah satu unsur dari sistem penencaftran pem nasional adalah wajib adanya Rencana Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagai pedoman dalrtm frenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan unhrk jangfta waktu 5 (lirna) tahun. dan mengurus sendiri uruaan , P€E dan peran serta penencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif
1. 2.Ruanglingkup Ruang lingkup Rencana Jangfu Menengah Daerah meliputi tahapan, tata caxa penJ,.usunan, dan evaluasi pelaksanaan nencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang oletr unsur dengan melibatkan masyarakat
2. 3.Prinsip-prinsip Prinsip Rencana Fembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:
a.merupakan satu kesatuan dalam sistem penencanaan pembangunan nasional; B
b.dilakukan Pemerintah Daerah kepentingan dengan masing; para masing- bersama peran dan
c.mengintegrasikan rEncana tata ruang dengan n_ancana daerah; d kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Rencana Fembangunan Jangka Daerah teknolcatik, yaitu metode dan kerangla berfikir 4 a. b. ilmiah untuk mencapa.i tujuan {s11 sasararl pembangunan daerah; yaitu melibatkan semua (stakeholders) dengan releransi kesetaraan antara dan seluruh segmen masyarakat, rasa merriliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pa.da semua tahapan;
c.politis, yaitu program-prognam pembangunan yang ditawarkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat disusun ke dalam nancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d, bottom up-top doum, yaitu penyelarasan melalui musyawaratr yang dilaksakan mulai dari Desa/ Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinloonisasi dan sinergi sasaran rencana nasional dan rcncana daerah.
1. 5.Tahapan Tahapan penyunan PERUBAHAN RPJMD terdiri dari:
a.per$apan penJrusunan; penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan; pelaksanaan Musnenbang;
d.perumusan rancangan akhfu dan konsultasi kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
e.penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubemur Sulawesi Selatan.
1. 6.Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tendiri dari:
a.visi, misi dan program Kepala Daerah;
b.axah kebiiakan keuangan daerah;
c.strategi pembangunan daerah;
d.kebiiakan umum;
e.program Perangfuat Daerah;
f.program lintas Perangt<at Daerah; b. c. 9
g.program kewilayahan
h.rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
i.rencana kerja dalsm kerangla pendanaan yang bersifat indikatif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA",A UTARA NOMOR To4 IO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…