DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PERANGKAT LEMBANG. 14 TAHUN 2016 PEMBERHENTIAN. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Lembang 1. Ketentuan Pasal 1 diubah : Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Kecamatan, Camat, Desa, Pemerintahan Lembang, Pemerintah Lembang, Kepala Lembang, Perangkat Lembang, Hari, Putusan Pengadilan, Tersangka, Terdakwa, Terpidana. 2. Ketentuan ayat 2 huruf d Pasal 4 dihapus. 3. Ketentuan huruf (a) Pasal 6 diubah. 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah. 6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5). 7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A. 8. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2).

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Lembang. Mengingat: 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah dibah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1222); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Kabupaten Daerah Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 40); 2 11.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Lembang (Lembaran Kabupaten Daerah Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 71). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PERANGKAT LEMBANG. Pasal I 14 TAHUN 2016 PEMBERHENTIAN Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomo 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 71) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 3 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otomon.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang yang selanjutnya disingkat DPML adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8.Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9.Desa yang selanjutnya disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan ususan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 1 . Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12.Kepala Lembang adalah Pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Perangkat Lembang adalah unsur staf yang membantu Kepala Lembang dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Lembang, dan unsur pendukung tugas Kepala Lembang dalam melaksanakan kebijakan 4 yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Harl adalah Harl Kerja.
15.Putusan Pengadilan Adalah pernyataan haki yang diucapkan dalam pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum.
16.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tidak pidana.
17.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan.
18.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan ayat 2 huruf d Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perangkat Lembang diangkat oleh Kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dari warga Lembang yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
4. d.dihapus.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mengenal dan dikenal oleh masyarakat;
2. b.mengetahui kondisi geografis lembang;
3. c.memahami sosial budaya masyarakat; dan
4. d.tidak mempunyai hubungan kekeluargaan secara vertikal dan horizontal dengan kepala lembang (anak kandung/angkat, istri/suami, saudara kandung, rnenantu dan orang tua/rnertua). 5
  1. 3.Ketentuan huruf (a) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat pernyataan memegang dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
e.Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
g.Surat permohonan menjadi perangkat lembang yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
1. 4.Ketentuan ayat (3) Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemberhentian Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disertai alasan yangjelas.
(2)Perangkat Lembang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) 6 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Lembang; dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Lembang.
(4)Pemberhentian Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. (SJ Pemberhentian Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat lembang.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perangkat Lembang diberhentikan sementara oleh Kepala Lembang setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat S(lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai Perangkat Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.
(3)Perangkat Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. 7

6.Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Lembang maka tugas Perangkat Lembang yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisijabatan dari unsur yang sama.
(2)Pelaksana Togas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala Lembang dengan Surat Perintah Togas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Lembang yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Lembang yang bersangkutan berhenti,
(4)Pengisian jabatan perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara;
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Lembang di Lingkungan Pemerintah Lembang;dan
2. b.penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Lembang.
(5)Pengisian Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

7.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Lembang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Lembang tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Lembang dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang. 8

8.Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga sebagai berikut:

Pasal 17

( 1) Perangkat Lem bang yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

(2)Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 10 Desember 2021 Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH rv,,.,�...,_PATEN TORAJA UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN OAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR B . H k . 0 4 . 1 6 1 . 2 1 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT LEMBANG I. UMUM Perangkat Lembang merupakan unsur staf yang membantu dan mendukung Kepala Lembang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Perangkat Lembang terdiri dari:
1. a.Sekretaris Lembang
2. b.Pelaksana kewilayaan; dan
3. c.Pelaksana teknis. Sekretariat Lembang dipimpin oleh Sekretaris Lembang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Lembang dalam bidang:
4. a.Kepala Seksi Pemerintahan;
5. b.Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
6. c.Kepaa Seksi Pelayanan. Sekretariat Lembang terdiri dari:
7. a.Bidang urusan Urnum dan Perencanaan ; dan
8. b.Bidang urusan keuangan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Lembang sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksa kewilayahan disebut Kepala Kampung. Jumlah Wilayah Kampung ,,.,, dalam suatu Lembang bervariasi sesuai luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Lembang. Pelaksana teknis merupakan unsur pembentuk Kepala Lembang sebagai pelaksana tugas operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana teknis terdiri dari;
9. a.Seksi pemerintahan;
10. b.Seksi pembangunan; dan
11. c.Seksi pemberdayaan masyarakat. Perangkat Lembang ini perlu diisi dan dijabat sehingga Pemerintahan Lembang dapat terselenggara dengan baik, maka unsur pembantu Kepala Lembang diberi penghasilan berupa gaji dan tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan Lembang. Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengalami dinamika, 'datang" dan "pergi" merupakan dinamika yang silih berganti, maka untuk 10 pengangkatan dan pemberhentian perangkat Lembang perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…