DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 (Ketentuan Umum) Pasal 2 (RPJPD Tahun 2025-2045) Pasal 3 (Penyusunan RPJPD) Pasal 4 (Pedoman Penyusunan RPJMD) Pasal 5 (Pencabutan) Pasal 6 (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3.Rencana Pembangunan Jangka l\{enengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daera-h untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Pembangunan Jangka l)anjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periocle 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Tata Ruang Wilayah J,ang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata mang wilayah Daerah.

Pasal 2

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkrm untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memueit visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
(2)Visi Toraja Utara Daerah Pariwisatre yang Maju dan Berkelarjutan dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, yaitu:
1. a.mewujudkan sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing melalui transformar;i sosial; 3
2. b.mewujudkan transformasi ekrnomi menuju perekonomian Daerah yang ung55r1, kreatif, dan berkelanjutan;
3. c.mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan;
4. d.mewujudkan keamanan, ketertiban, dan stabilitas pembangunan;
5. e.memelihara ketahanan sosial bud:rya dan ekologi;
6. f.mewujudkan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang merata;
7. g.mewujudkan kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. h.mewujudkan daya saing Daerah yang tinggi.
(3)Misi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran r/ang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RI']JPN dan RPJPD Provinsi serta RTRW.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis ttaerah;
4. d.visi dal misi Daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. f.penutup.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Dat:rah ini.

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RIUMD dengan memperhatikan rencana pemban5Srnan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. 4

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaL Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah liabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomc,r 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao 29llovath Zo4 Y UTARA, SANG t Diundangkan di Rantepao pada tanggal lj Novm}e'?;ol1 S S DAERAH TORAJA G DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 135. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.Os. 1 2 1,24. q * ! \ v nr 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA IJTARA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM

1.Dasar Pemikiran Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dae::ah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian \rewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengunrs sendiri urusan pemerintahal guna mempercepat kesejahteraan rrLasyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan perarr serta masyaralat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah seh:Lngga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sint:rgi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalia:a pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencana.an pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perrrbangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
2.Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 2O (dua puluh) tahun yang dilaksanakan oleh unr;ur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.
3.Prinsip-prinsip Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistt:m perencanaall pembangunan nasional; 6
b.ditakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang clengan rencana pembangunan daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan poterrsi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangal daerah dan nasional.
1. 4.Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaereLh menggunakan pendekatan:
a.teknokratik, yaitu menggunakan metode dan 1<erangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasarurn pembangunan daerah;
b.partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan rel:vansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemanglru kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada siemua tahapan;
c.politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke ,lalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
d.bottom up-top down, yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksakan mulai dari Desa/Lembang, KecarrLatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkrc,nisasi dan sinergi pencapaial sasar€rn rencana pembangunan nasrional dan rencana pembangunan daerah;
e.pendekatan holistik-tematik, yaitu penrlekatan dengan penangzrnan secara menyeluruh dal terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaial tujuan program prioritas; dan
f.Pendekatan spasial, adalah metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang, lebih mendalam melalui media ruang;
1. 5.Tahapan Tahapan penJrusunan dan Penetapan RPJPD terdiri atas:
a.Penyusunan Substansi RPJPD Kabupaten;
b.Persiapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;
c.Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2O2S-2O45;
d.Konsultasi Rancangan AwaI RPJPD Tahun 2O2ii-2O25; 7
e.Pen5rusunan Rancangan RPJPD Tahun 2O25-2Ozl5;
f.Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045;
g.Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045; dan
h.Reviu Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045;
1. 6.Proses Penetapan RPJPD Kabupaten
a.Penyampaian RANPERDA tentang RPJPD Trrhun 2025-2045 kepada DPRD;
b.Pembahasan RANPERDA RPJPD Tahun 2O25-2(t45;
c.Evaluasi RANPERDA RPJPD Tahun 2025-2045; dan
d.Penetapan RANPERDA RPJPD Tahun 2O25-2O4!;,
1. 7.Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah terdiri atas:
a.visi, misi dan program Bupati;
b.arah kebijakan keuangan daerah;
c.strategi pembalgunan daera-h;
d.kebijakan umum;
e.program kewilayahan;
f.rencana ke{a dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
g.rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. Pasal .5 Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 135.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…