DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 65 Tahun 2017

Nomor: 65
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TAHAPAN BAB III KETENTUAN PERALIHAN (Sebagaimana disebut dalam Pasal 6) BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yalg menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Perangkat Daerah ada.lah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
9.Peraturan Kepala Badan Nasiona-l Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Torqla Utara Nomor 4 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6l);
11.Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 77).
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7.Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Toraja Utara.
9.Kepala Pelaksana BPBD yarrg selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Toraja Utara.
10.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyaralat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakaa lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 11- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang arltara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 14.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui 4 pengurangan ancarnan bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorgalisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menguralgi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancarnan bencana.
19.Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
20.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengumsan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.
21.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
22.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadat pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau be{alannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
23.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasaranan dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat 5 pemerintahan maupun masyzrral<at dengan sasaran utama tumbuh dan berkembanganya kegiatan perekonomian, social budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada pascabencana.
24.Pemangku kepentingan adalah institusi lain di luar daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
25.Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah suatu paguyuban pemangku kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingan dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Bagran Kedua T\rjuan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

1.memberikan kepastian tentang rincian tugas serta tahapan dalam penanggulangan bencana;
2.menjamin terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
3.membangun ke{a sarna antara pihak 6 pelaksana/petugas penanggulangan bencala; dan
4.tercapainya penanganan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat .

BAB III

TAHAPAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat :
1. a.pra bencana;
2. b.tanggap darurat; dan
3. c.pasca bencana. (21 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
4. a.situasi tidak te{adi bencana meliputi :
  1. 1.perencanaan penanggulangan bencana;
  2. 2.pengurangan risiko bencana;
  3. 3.pencegahan;
  4. 4.pemaduan ke dalam perencanaan pembangunan;
  5. 5.persyaratan analisis risiko bencana;
  6. 6.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  7. 7.pendidikan dan pelatihan; dan
  8. 8.persyaratan standar teknis penanggulangal bencana.
5. b.situasi terdapat potensi bencana meliputi :
  1. 1.kesiapsiagaan;
  2. 2.peringatan dini; dan
  3. 3.mitigasi bencana.
(3)Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.pengkajian secara cepat dan tepat pada 7 lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. b.penentuan status keadaan darurat bencana;
3. c.penyelamatan dan evakuasi masyarakat terancam dan terdampak bencana;
4. d.pemenuhan kebutuhan dasar;
5. e.perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. f.pemulihan dengan segera prasaran dan saran vital.
(4)Penanggulangan bencana pada saat pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) hurufc, terdiri dari:
1. a.rehabilitasi; dan
2. b.rekonstruksi.

Pasal 5

Rincian kegiatan dalam setiap tahapan penyelengaraan penanggulangan bencana tercantum dalam l"ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAE} III

Pasal 6

(1)Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib menyusun SOP.
(2)Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan dapat dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Peratgkat Daerah dengal 8 memperhatikan keterkaitan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang lain.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 24 Norrember 2O1? BUPATI TORAJA UTARA, KALATIKU PAEMBONAN Diundangkan di Rantepao pada tanggal 24 UoveEber 20.17 PIt.S ETARIS DAERAH N TORAJA UTARA RE NI BARE BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 65 9 ) LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR TENTANG 65 'lfrotr 2Ot7 rANccAL 24 HOVB1SER 2017 RINCIAN XEGIATAN DALAM TAHAPAN PENYELENGGATTAAN PENANOGULANGAN BENCANA TIABUPATEN TORAJA UTARA RttrCIAI N.I{}IATA.f, DALAT TAITAPAT PT ILE OGARAA.tr PEIIAIIOGULAIIGAT IEIgCAITA Titapal XeSlatan Tahrp.n XedataE oPD/L€rnbltr/ln.tan.l KcltrD oPD/L.rEbaar/rnrhnrl LdD I 3 5 6 I PRA BENCANA Trdak Te!jadi a PensenElrn de p€ngkqjian a.ncaman berrcaDa

b.PertlahEEan tentang ker6ntanan maayarakat c ADali6i6 kemunSkiran dalnp€l< boncana d P ihEn tindakan ponsuransan riBiko b.ncsna e Penontuan mekaniBrne keBiapar da.n Fnanssulangan dampak benca.na I AlokaBi tutae, keqenegan, dd lumber daya yug teE€dia BPBI) Sernua P!tuskat Dael:ah dan pemangku kepentinsan
a.Penyusunan R.ncana Ponansgulangan Bencana (RPB)
b.P€nytrEunan R.ncana Akei Daorah - P€nguraiSan Ri.iko Bencana (RAD - PRB) c Faliltali Forurn PensurEngan Ri.iko Bencana (FPRB) Xabupat6n
d.Pemantauan dan .valualr Flak.8ltaan RAD - PRB e P6nelitian dan rtu€t kebencaraan BPBD semua P6ranskat Daorah dm Pemangku keperthgan P€nliapan dan pcrumuBd bahan ksbija.La.n p€nanggulangsn b€ncajla (k@dinasi, fasilitasi, p€mantauan dan evaluaBi BPAD BAPPEDA, Basian K$ejahteraan RaLyat, dan peinaryku PeDl,iapan reglrla€i tentang p.osedur peDdggulaJlaan bencana BPBD BaEia, Hukum, BAPPEDA, dan p€Inm*u kepentinsM Kajid / anali.iE industri, p€rdaga-ngan, kop.tui, UNM, p.rtadu, kehutanan, perkebunan, p.rikanan, lingkunsd hidup, &n p€nanaman modal yans berhubunrEr d.ngff p€nsurE-ngen risiko beDcana untuk kebilakan lanjut BaglaJt Perekonomid BAPPEDA, BPBD, Dinas PUPR, DiDa. Porinkop dan UKM, Dina. Perikanan, DLH, DPMPr SP P€nyusunan pcta rasar b€ncaia, p€ta ri.iko bencana dd p€ta potensi bencana kawa.an hutan dan p€lkebunan BPBD BAPPEDA, Di.as PUPR, DDaB PXPP
a.Fonlu.unan R.ncana Kerja K6hutana drJl Perk6bunan
b.Penyugunan ronasi kawa.an kGhutaran dan porkobunan c P.nyulunEn r€ncana aksi pcnE6lolad kawasaD k hutanan darr BAPEDDA, DLH, Dina. KetalE]rd Pangan, BPBD Penyusunan Basis Data dan P€meteR Kawasan RawrJl B6flcana BPBD BAPPEDA, Dinas PUPR, DPKPP a P€rnbalEruBn D.ta K.Fndudukan, Furyai So.ial, Ekonomi, Budaya, dan LiflrkunrFn, ..(a InfraBtrlrld ut BAPPEDA BPBD, Dinar PUPR, Di.dukc.pil, BPS, dan ) )) 1 2 3 4 5 6
b.Pecncdan xebiJala,l Tata Rua.ng v\srea3afl Rawan B.ncana P.mantku k€Fnti.8an P€rcncanaan p6ngaturen tata bangunan daJl P€trlbangunan konstrukli BPBD, BAPPEDA, DimB PUPR PenFsunafl rencam kebututEn SDM Aparatur Pet1dggulantm Eencana BKPP Batiai OrBani€si ds BPBD Peny€diaan dukungan data keteE€dien pargan yang dibutuhkan torkait penangsulangan bencam kepada p€tl]furku kep€ritnsan DirEs XetahaEn Partan Dinat Sosial,DiEB Pertaniu,BPBD, dan Bolug a- ld.ntifikasr s€kolah di daerah rawan benc@ b P6mbuatEn p.ta ring 66kolah di da€rah rawan b€n ana c P.nyuounan kurikulum muatan lokal p€nanssulangan b€nc€la BAPPEDA, BPBD, Persuruan Tinggi, pemaDrku k6pentifl sal Inventarisasi caad Budaya di daerah Ewan bencM seBuai kesenangan DimB Kebudayaan dEJl BPBD, BAPPEDA, Di€d <, pemangku kep€ntjogan Jnvent2risasi objek du tujual qisata di daerah ras'ar] bencu Dinas Kebudaye ds,l BPBD, BAPPEDA, Pema,IELa Penyu€u@ HoPE (HospitEr Pha Em6rgency / HDP/ Hosprtal Di8a€t€r Plu) RSUD, BPBD, RS SnaBta, dan P€rnaigku kepentingan a Penselolaan dan p€nraturan liltom ker'3ipan ]arrg bcrs.awaEan Ponanggulangan bancana
b.P.ng.lolaan arBip penaggulangEn bencana Dinas P.rpustakd dan BPBD dd p€mangku kepentingan I(@rdimsi dentan BPBD, Fo.kopirnda, dan r.latle tsPBD BPBD, Forkopimda, relaBan 2l PcnsuranEan R6iko a. Pembangunan sistem infonEa.i p€narugulrngai b€ncana b p€ntembangan DeBa Ta4guh Benc{ra BPBD DBkominfo, BAPPEDA, BMKc Peningkatan Budaya Sadar Benc a BPBD Semua OPD dafl pchansku P6mbuatan jarur evakuaBi de barak pensurysian / TEA B PBD Dnlas PUPR, Dishub, DPKPP So€iari.aei penpra.gd nsiko bencda di ringkungd €ekolah BPBD, Per8uruafl Thssi, Di!,aB Fsmuda & OlahEga So€ialieaBi pongu.angan nsiko hencana di lingkungEn rumah 6akit BPBD, FSUD, pe@gku
a.P.rnantauan dan P.ngarDarEn da€Eh Ewab tEnena
b.PerinEatan, hlmtEuan dan penGrtiban di da6rah rawan bencarE BPBD DPU dan Penatan Ruang, Satpol PP, TNI, POLRI, Diskominfo Bimbingan dan per)'uluhan kon8.rvadi dar perlindunFn hutan t rhadap P6mbuatEn rambu-rar$u p€ringatan mwan b€ncana di kawaBan hutEr untuk menguransi riEiko ben.ana P.lak!€naan rBboi@i EPBD, Dina. Lintkungan Hidup, dan pemangku kepenlinad PongGlolarn temal berbaBi8 pengurangd resiko b€ncda BPBD. BAPPEDA
a.P.ftiapar poralatan keboncanaa b Patmli Fn$c.kan jalur .vskuati BPBD DiEhub, TNI, PoLRI ) ) I 3 s 5 P€mbuaLan pandum kon.LrukBi banguE aman (tennaBuk rahan gempa) b Pomaeansan rambu larangan mombangun bangunan di da6Eh ra$lan c (on8erva8i sumberdara air d P€rDasangan/Feherihare&r p.ralatar Frinaatan dini enca,nan bariir Dinas PUPR BPBD, DLH, PDAM, Bada, I nfra€truktu. dd pernangku
a.Pombansunan lumbung pansan di da€rah rawe bencaDa
b.P.ngelolaan ketoB€diEd peigan di daeral rawan bencara DirEs Ketnhanan Pdgan BPBD, Dinas Perta an Pengendalim pdncemaran limbah padat, limbah cair dan limbah mrDAh tanBta P.ngkqjisr koglatan rarr mcnimbulksjl darnpak densan Fnilaian dokum6n AMDAL dd dokumen linEkunsan hidup lainnva (UKL-UPL, DPL, SPPL)
c.Pengendalian tata lueg donga" kqjian ltngkungd hjdup stlategis yanS memuat daya dukung dan daya tsnpunE lin8kungan hidup d P6nr€ndErian dampak linEkunsEn d6ngan penosskai hukurh melE-lui tindEl(an r€pEeif de pr€vGntif . P.nsendalian P.ncernaran udara melalui PIoEraE p€rlinduf,gsn l,pi6a, ozoo dan program lanrit biru Dims Lintkunge Hidup BPBD, Dinas PUPR, DnraE SosltltrEoj .adar b€rrcar untuk p€s€fta didik dan tenaF k pendid:kEn b Faeilita.i Sokolsh Siaga Boncana BPBD dan pernEirku kep€ntinrah lainnya P.ma.DEd rambu.rambu rawd bencane B PBI) Dinas PUPR, Dishub FaBilita.i P.ngalmnu temak dr daerah rawu b.ncana BPBD,BAPPEDA a Patrolidaerah Eq, b€ncsia b P€nl-ampaiu inlormasi rnasalah kebencanaan dan daorah raq,an b€ncEla BPB D TNI PoLRl, Dishub, Di8kominfo Pengusulan penompatar rambu-rambu rawan bencana 4) Pemadue dalsrn P.hbantunrn Peng€mbdEEn dan p.nmgkatan koordjnasi aitara BtElehold€r yang b.rtanrgun8iawab atEB penurunan kctcrEediEan pansan untuk menceEah k.ras'ane pantan Dinas XetalEnan Pdge) BPBP. DinE6 Peneiafl P.laksanaan kGgratan k@rdinasi dengan rrBtarBi/lemba8a terkair penanBsulEngan bencma P€rargkat Daerah 8 Bektor Pongirtesra6rd penguraflgan rcsiko bencana dalam p€.€ncariEan BAPPEDA PeEn8kat Daerah I .ektor PonEintcsa.ian pengura-ngaD risiko bencana ke dElam kebiia_kd plmbanguna.n da6r.h l,ianr b.rba.is l.ang b.rb$i. ponturantan ri.iko bGncena BAPPEDA P6rsn8kat Daarab a Eektor BPBD ) ) I 3 6 PolBj(sanam apel bersama TNI, POLRI PeruSkat D@rE}l, inttan.i/lembqga t6rkait 5) Penyusunar Kajian v'ajirr potensi b.nc6ia a-lam, bencana non alam, dan bencana .o6ial BPBD Perangkat Daerah 8 sektor Andicis risiko b€ncana pada Fnsembanaan ta.ng b€riliko tinsi BPBD Perangkat Dacrah a scktor dd PehanAku kepentingd 6) Pslaksaruan dan penogakan Ilncarla tata P€nyusuE renc a Tata Ruds wilayah (t.rRW) berda.dkafl kaJian arEliBiE Dinas PU PR BPBD, BAPPEDA, Perangkat (@rdina.i peneAakan PERDA RIRW BAPPEDA, BPBD, KolbansrEl, Dinas PUPR 7l Pendid an dan pelatfian Pen8jriman PNS dalam p€ndidikan dan p€latihan penanggulansan b€ncaia BKPP BPBD Pendidikan dan pelatihan p€nangAuldtan bencm be8i maElarakat dan dunia BPtsD Peman8ku kepentingan Penulgkatan t€palitas SDM bidet p€lrdgauldgd b.ncana BPBI) Pemdtku kepe.tinAan Pelatillan p€na.n8zman p.ilososial korban b€ncana dan pelatihe p€menuhan ksbutuhm da.6r filik daJl p.ikis bagi korban b.ncana BPBD, Dinas Xesehatan Pelatihan Fningkatan kapa.itas SDM k€s.hatan dalam Fnanrgulangan BKPP, BPBD Pelatihan terhadap potutas lapsngan dan Polisi Hutan dasar-dasar p.nenEaulEngan bencana k€belrarsn h'rta BPBD DiDae Xehutaian Provinsi Pongrflt Erasie p€Dtursraan reBiko bcncaE dalah kuntulum pefldidikan BPBD, BAPPEDA PeniogkatEn kapaiitEs Satpol PP datam penEJlgsulangan bencana BKPP, APBD PelEtihe dan pelEntapa! tGmga medi6 dan parahediE BEga b.ncana BPBD, PMI a M€latsanajGn p€mantapan dan pelatihan, mpat kcrja tekni!, Bo6ial.asi, konvenBi pensuatEn bidans bartuan ds jamiDan soBial
b.P6mbinad dan penyegaiEn TAGANA {clautmen/pefldataan ulang,losiatira6i,rapat kerja,pomaitapan dan Flatihan, apel siasa) BPI] D Pelatihan Sed/.h @d Resae (pencane dm penyelamatan) t] PBD BASARNAS Pelatihan Seorch and Resare Linrna8 dalam penanggulantm boncana BPBD. TNI, POLRI, BASARNAS. Dirkes, Kecamatan, Lmbant Pelatihan p€narggulanaan boncana secaJa irtemal dan b€marna OPD, intansi/ Lmbasa terkait BPBD P.ran8kat Daerah terkait, TNI, POLRI, Elawan a) Penyusunan stlJldar tsknis p.nargrulangan Penyu6unM prcBodur trtsp penutgulargan bencd,ta BPBD BasEl Hukum, Badan Oqanirasi, oPD dan intEnri /lembaga t€rkait, TNl, POLRI Ponyusunan SOP porawatEn bangunan cagar budaya P.nJusunan SoP penesaia peikoEosial korban bcncana Dina! Sosial ) ) 5 531 Dina. So!ial Ponyrlunan p.dornan SOP .tandar Bu6Gr Stock / cadanSan logi.tik Satpol PPPenyusunan SoP penan8plangan bahaya k.bakaEn hutan PeflyusuMr st ndd SAR BPBD FlOLRIPenFBu.e SOP pnanggulangan beDcaE interrEl POLRI 'fN I Bagiar Hukurn, Bagisn orBani6a6i, oPD dan intaflsi /lembaga torkait, TNr, POLRI PenlrlluEn SOP penetaulangu bencana intema-l TNI BPB D PeEngkat Daerah 6 S€ktotKoordina8i k.Eiapsiassan m.nshadapi poten6i ancama-n bencana b. d. t P€nyiapan .arana d6 pra.arEra penaflgulan8a.rl bencana Ponyulunan m€kaniome k€8iapeiagaan FnEnSgulanEan bGncarE FenAorE$isalian darl Fny.barlua.e inlorriasi poten€i t€dadin)a b€ncafla P.ns6mbangan Pu.at Pensendalian Op€la.i (Pusdalop) PB Uji coba r.ncana ponanggulangan kedarurat n b6ncana Pengorgani.aBian, pema.an8ar! dan pcnpjian eiBtem p€rintatan dini Memastika pnycdiaan dan p€nyiapan beran8 paekaJl p.menuhans BPBD DnEs PUPR, Diskomirfo, BMKG, Ijishub, TNI, FOLRI, relawan BPBD
a.Peny6diM dan p€nyiaprm tarErng pauokm kebutuhai da8ar, meliputi - Ltirtik : pangan dan nofl pangan - Evakua.i/Shclt r Kit p.rahu 6vakua.i, p.rahu kar€t, t da rcau, tenda p.nrunsii, t€nda Flcton, voldb.ad, ElEt durnlap, t€nda k.luarga, tenda komardo, gorEet - Unit SiaEa Bencalra : Mobil Dumlap, Mobil ReBcu€ Tactcat Unit/komando, mobil tangki air, tuk
b.PenatausahEan sudans dan inventari€a.i / Btock op,lEEe barEnB p€rrediaan da.n barang a.ot rrulik negara DinrG, Bulog Koordna.i p€mngaian psiko€osial DenglEdapi potensi ancaman bencana BPBD, Dim3 K€BehatdD, Dina6 Pendidikan, Perguruan TingEi BPBD. DPPKADPensaJbm as6t milik pemerintah / pmetultah da€lah Xoordina6i kesiapsjagaer monthadapi pot nei benca-na ketal<aEn hutan BPBD, prnangku kepentingan
a.P.nyiapan tompat pen8unFian pasien apabila rumah 6akit ma€uk dalam b Pombuatan jalur evaku*i paBien di rumah .akit DiDa6 Sosial, BPBD, PomanSku
a.Pendataan keterE€diaan pangarl yang dibutuhkan k6pada p6@gku b M6rryiapkan lumbury pangan BLHXP
a.ld.ntfikE.i dan p€njiEpan .okolah di lua, daouh rawan boncana Eebagai i€kolah p.nampuflg BAPPEDA, BPBD. TNI, POLRI. Perguruan Tinggi, da, 2 PoGn.iTerjadi ll l(66iap3iagaan Dinas SGial, Dina6 PertaniEn, BULOG, BPtsD, pemantku )) I 3 5 6 Melakukan iimulaBi p.nargEulantan b.ncana di lingkun8sn 36kolen Pernangku k€pentingan
a.Penyiapan jalu! eEkuasi
b.Ponyiapan jalan untuk €vskuasi c Fenyiapan baBk p€Dsug3i / TEA
d.Penyiapan (k@rdiEui, mventdiBa.i, fasilita.i) a-lat berat untuk pen nttul"ngsi bencana BPBD, Dtuhub, p€marEku a Penvodiafu dm p€nyimpanm baratrg pa8okan pem€nuhan kebutullan b Failitas kebutuhan saEna dan pEsaram sAR BAPPEDA, BPBD, DPPKAD, BULOG, p€man8ku kep€ntnAM P€rrseceke peEo I, pemlatan keb€ncaflaan dd alat komunikasi BPBD TNI, POLzu, DieiDfokom, Dina! SoBia.l 2) Mitieasi Bencana Pelahanaai kegiatar koordmagi mitigari bencana BPBD Dina€ PUPR, Perguruu Tinrci Penguatan kel€mbagaan FEnangguldtd beDcara dt tingkat de8a B FBI) DPMPL, Pemerintdr DeEa a, Perlindunsaf, tarEftEn k6hutaran dongan monggunEkan t€khnologi
b.PerlidunBf, .ipil r6knio pada da.rah rawa-n tort€ntu
c.Pslatl€n FnanSgulangan b.ncana.€cara terpadu antar Ftuga. dan Dina6 PUPR, BPBD, p€mangku Penrupar ba}lan perumusan k.bijakan mitisasi pcnMsaulantEr b.ncaE BPBD Dnra. PUPR, BAPPEDA Optimali.ali peran anggota dalam pernantautu patroh viiilayah, pen8ams-nan w alah dafl oFrasi intslten TNI, PoLRI, BPBD, pemangku
a.Pent€ndalian pemaafaatsn ruans dErarn raigka mitiga.i bencana
b.Pengendalian FmbanSunan infraltruldur DDao PUPR BAPPEDA, BPBD Penerapao pmt'am sekolah .m BPB D Pelatihar b€Bama TNI / POLRI BPBD, lembaga.intansi rerkdr 3) PedDrBtd Dini a. Penyusunnan Mekanisme da, SOP Frin8atan dini
b.Pemalansa.rl Ews c PenFmatan poten.i tsdad: bencana sesuai dcama bencana dar pelak.anaan eht6m peringatan dini d PensEmbilan keputusafl dan penyebarluasan infomaBi peringatEn dini €. Koma-ndo pembunyie tanda bahaya / b6ncana BPBD BMKG, K$bangpol, Di.korinfo, TNl, POLRI, Satpol PP, Perguruar Tinggl Evaluali KebijalGn yanr berkaitan donsBn k b€ncanEn bcrdasarkan BPBD Pernangku kop.ntj ngan, Forum PRB TANGGAP DARURAT l) Xesjapafl a PengoEantua.ian, psn)'uluhan, p.lahhan dan .imul,a.i t€ntana tsnggap b Peng.mbangan Pulat Psng€ndalisn Op6ra8r (Purdalop) PB BPBD PeEnskat Daoreh 8 sektor, TNi, PoLRI, Forum PRB, pomansku ) ) I 2 3 5 6 c Uji coba rancana FnanE8ulansEn k darurat8n bencana Pondirian po.ko b.ncana B PBD Forum PRB, p€mangku Ponl'iapan logistik dan peralatan ked&urat€n TNI, POLRI BPBD l) Penrkajnn secara cepat a P€ngorgani.a€ian Tim ReakEi C€pat b P.nsdgani.asi R6lawe Penanssulangan B€cana c Penussan Satuan Tugas Reaksi Cepat Perangkat Daerah 8 s€ktor, TNI, POLRI, Foruh PRB, FoanAku
a.Analili! korusEkan loka.i boncana
b.Analili. jumlah korban
c.Anali.is tant8ue tsrhadap fungsi pelayand umum .erta pchdintahrn
d.Analisis komampuan Eurbb€r daya 3-1arn rnaupun buatan BPBD Pema-ngku kepontingan, F(ruIn PRB rsji cepat kerusian dan keruGakan akibat bencara BPBD PeEngkat Daerah a €ektor Pemberian,ekomendasi kondr8i kedaruEtan BPBD Peranskat Daorah 8 lektor, BMKG 2J Penetapan statuu k@daall darurat bencana atau buke BUPATI BPBD, BagiBi Hukum, DPPTGD, Pernangku kepentintan Penunjukan kotrErdan taflgBap darurat fkErau diDyatakan keadaan darurat ) BUPATI BPBD, Bagian Hukum, BadaD Kesra, P.DtuEla kep.Dtingan 3) PeDj'elarnat r dan P6ngakttran Puiat P.ngondalan Op6rei lrlmjadi pu.at komdo tanggap BPBD OPD Xabuptcn, TNl, POLRI P€ncarian dan Fnt.lmtan BPBD PMl, TNI. POLRI, Relatr'an, SAR Pertotong& ddurat BPBD RSUD, Dink$, TNI, POLRI, PMI, Evakuasi dd p€nempatan pada lokasiaman BPBD PMI, TNl, POLRI, Dinks., RSUD, PengeralEn sarana arrgkutan, peralaLan evakuasi, dan a]at b€tat BPBD TNl, PoLRI, Dina6 PUPR, DBhub Pcngidman dan pe,siluhertaan PNS dalam kedat n BPBD Petangkat Dae.ah Kabupaten a Id€ntifikari .ekolah yang kena dampak b€ncara b ldentifikasi keru.akan s€kolah dampak bencana (mongSolongkan tingkat kerulakan 6ckolah) BPBD, Drna8 PUPR MomobilisaEi dokt6r dan perswEt untuk penEnsrnan k$ehatafl jiwa dan kA8u. BPBD, Diras Solial, pemangku Optimali€ae' peEEEJEnan a6et-aeet peme.intah a P.ryamanan di kawalan b.ncarB
b.PonrEwalsn prole. evakuasi c P.nt.JrEnan j6.lur ovakuasi d P.nErmarun lokui .vk'ua.i TNI, POLRI Dinas KesohatlJl, Dinas S,o.ial, BPBD, RSUD, PM] BPED DPPRAD )) I 2 3 5 5 c Pencarian dan p€n]Glslllatan korban
f.Pongirirna, Fmonsl ke lokasi bencana r P€nr6Ehai konadaradr urtuk 6vakuasi TNI, POLRI Dlnas Ke.€hatBn, Dines Sosial, BPBD, RSUD, PMI 4) P€mefluhan Xebutuhan a. Penyiapan penErnpunsan pensuns.i (sh6lter) b Ponyiapan lod6t* dsn dapur umum
c.Kepa.tie penyodiaan dan penyiapan barang pasokan p€menuhu kobutuhan dasar BPBD, Dinas PUPR, DinaE P€n),ediaan kebututEfl air t eEih, sanitasi, du pcrsampahan BPBD DiDas PUPR, PDAM, DLH, DinkeB, PMI Penyediaarr pantu BPBD. Dinas Sosial Dnra6 Kelahanan Pan8aJl, Bulog Pelyediaan sanddg BPBD P6la],anar k.sehatan dan psikososial, tsrutama untuk klp. Rentafl Dinkes, RSUD, PMI Pelayanan ibadah m6nurut agama dd kepercaya.an Depag, Forum PRB P6ntedian tempat hunim Bementara (HUNTARA) BPBD, Dinsos BaDtuan p€Elatan memasak dar rnakamn BPBD Bantuan penerangan dd bahaD tr4kar dsi alat'alat lainnya BPBD, Din6os Dina6 PUPR, PLN, Dishub Pongamanan a6et penghidupan korben boncana BPBD TNI, POLRI Plnyiapan armada/anskutan untuk pongiriman ba.ntuan BPBD Di.hub, TNI, POLRI, Satpol PP l,,Ian4em6n Baltuan DaruEt BPBD Memberikan bstuan alat tulis .i€{a, 66ragam BPBD ManaJemen Data ba8e peflturrg8i DiBkominfo, Disdukcapil s) Pemulihan deflsan 3.A.8 sarara-safana Koordina.i initansi/lembasa untuk pmulihan ..gBra prass-rana dan sararh BPBT) SOP yaig mempunyai fungsi p€mbanguDan fisik, PLN, PDAM Pembsntuflan dai pens6dbalid fun8sinlaja.lan, jembat ,I, kebutuhn air dai k€butulran fiE* daEar lainnya Dinas PUPR BPBD Perbakar jurgar telekomunika8i, rahbu jalan dan rarnbu tempat tertentu DiBinfokom, Dishub BPBD, TELXOM P€mulihan .egsra .araoa clan praiarsr.a p.rckonomian, perda8antan paaar d.b Dinas Perdaga-n gan DiEperinkop daD UKM Pontarnaran pusat Prekonomian ]'ang tcrdaJnpa]( bencana TNI, POLRI 6) P€n!6lengaraan faae al(hir tahap tangAap daruat b.ncm Pcry-usunm rencana aksi pemulild awaL BPAD Peugkat Da6rah a S€l<tor P6lakall6d pembelaja@ Eemente BAPPEDA. BPBD, Dinas Sosial Porbaikar darumt/ tinclal€n pcny6lamatan terhadap kondiei Dirus PUPR Dnrae So.ial, Dina6 Xesehatafl Porbeikan aual kondrsi lingkungan da.erah bencana BPBD Dinas PUPR, DLH P€muliha.n as'al kondisi sosial psikolosie Dnrk6r, RSUD, Perguruan TiDggi P.la] anan kei.hatan RSUD, BPBD BPBD BPBD )) I 2 3 5 6 Rekonetruksi dan roEolLrsi kohflik TNI, POLRI, BPBD Pemulihur keainanan dan ketertiban TNI, POLRI Pemulihan awal tuDs€i pemerintlhan P.rangkat Daerah a sektor, TNl, POLRI Penilaian kebututBn pasca beDc!,E dal p€ny'r.um R6cana Ak.i Rohabilitasi dan RekonBtruksi BPBD BAPPEDA. intandi terkait
a.PaEoli ke loka€j b€ncana dan pusat p€m6rintahan b P.Elh€rid himbaue kabtibmaB TNI, POLRI FEHABIL]TASI r) Reh.bilita6i Perbaikan linrkungan daeral boncaia Dinao PUPR BPBD, BLH, BAPPEDA Perbaikan sarana dajl p BPBD, Bag Adm- Pembangune, BLH, Disdik, Dinkog P6mbedan banluan perbaikan rums}l kepad^ maByarakat L]PBD DiEB So6ial Perulihao Bo.ial psikolori Dinas Sosial BPBD, Din}€s, RSUD, Disdik Pehva-r)8 kesetEtan RSUD. PuskeMs PelatEian pendidikd B Pt]D Pemulillan irfEstruktur dsll p€layaoa,i wiBeLa DNES PUPR, BPBD Rekonsilasr dan reBoluaBi konflik Bag Pemerintahan, Satpol PP Pomulihan soslal, ekonomi du budaya BPBD Dilbudpsr, Dinso., DiE6 P€rinl(op dEn UXM Pemulihan keamanan darl kotertiban TNI, POLRI, Pemulihan funasi p.merintahan Bat PcmeriDtshar PeranSkat Daerah Kabupaten PemulilEn fungsi pelayaran publik Bag. O.ganirasi PeranAkat Daemh Kabupaten Psnggantiu dokuren p€ntinB 6uEt berharaa (ia?ah, KTP, dokumen pertananan, dokumen kep€nduduka.n, SK KeFga!+-alan, dll) Bas PemernrtahEn PeEngkat Daerah Kabupaten
a.Kerja brldti p€rbaikan saEna dan prasarana yer msak b Patroli Fnyuluhan kamtibrEaa TNI, POLRI, Satpol PP 2) PeDulihan FunsEi Pemerintahan Pemantauan dafl evalua.i kebtiakM rehabilitasi BPBD Perangkat Daerah ,a.n8 Koo.dinasi pelayaran angkut&l umum Dishub Dinas PUPR 3) Pemulihsr Funssi PelayM Publik Pembngunan kembali 6sl'ana dan praEaranq p.layanan publik milik p€mcrintah kabupaten FsranEket Daerah Fnyel€n$ara p€laJaDafl publik, pemansku k€p.ntingan Pembukaan kembali loket/tompat laranan publik BAg Pemenntahan PerEngkst DaeEh Fryelengtala pelayanan publik, p€ma.n8ku REKONSTRUXSI l) Pembansunsn Xembali Sarana dan ha€arara Porbaikin falilita. p€rl.ngkapan Frhub'lngan dan falilitar pubtik bidaflg Dinas PerhubunRan BPBD, Dina6 PUPR P€mbangunan sarana darl prasararE umum se.uai rercana di bidangnya DinRs PTJPR PerEnBkat DaerEh Kabupaten ) ) 2 3 5 5 Pemantauan dan.vEluaEi kGbiakar rekon.truki I]PBD P.rargkat Daerah Kabupat6n 2) Embangunan kombali sarana 8osial Pcmbanguian kembali saEna praBdea B@ial masyaEkat PeraDgkat Daerah Kabupaten Pemsntaud dan evaluaBi kebtal€,l rekon€truksi Bag LnfEstruktur Dirhub DiEB PUPR, DiBbudpar 3) PembsngkitarXcmbali Kehidupan S@tu1 Budaya !"{asy8ra}at PendahpinsEn kc8ehata.n jiwa dan ma8y3Fkat PeEnAkat Daeah KabDpaten PelakBanaar ko8iatd herbagis keseEsiu soBial Dinas Sosial PeranAkat DeEh YGbupaten Pemantauan dan .valuasl kebijaku rekonstruksi Bag Infrastruklur Pe.angkat Daerah Kabupaton 4) PeneEpan tucan8 ba.ngun yang t€pat du PeD$unaen p€lalat rt y6nA lebih baik 6erta tahan bcncara sesuai dengan .tandd tekni3 Pon!'usunan rencana Flatihd keteraEpilan pasca boncaE dalan lanEka dalam rangk{ dampak tEncana untuk ffindlri PeranEkat Daerah Kabupaten Pondampingan BaB)'aiakat melalui pelatihar peninskatan motivasi DiE6 T€nata Kerja & Dn1a€ Perinkop dan UKM 5) Peran S€rta tlobaga KemaByalakatan, Dunia UBaha dan Mas)Brakat P6nctapan tolak ukur Fncapain aktirita. da-rl melaluka-n cstimali ualdu a yana dibutuhkan untuk mclalEsnakan akti!'!ta! b Pelalsanaan koordinasi untuk n6nsurangi L€eimpanrsruran dalam Bnska PEngaulanaan tr€ncana BAPPEDA, BPBD, Dinas PUPR, Din.o8, Dinke., pemengku kep€ntlngan a ldcntifika€i kcruoakan saran dan prasara-na bidang p.rtanian da.n kawasa,r perikaflafl akibat bencana priher dan ekunder b Penlu.uDd rEncaJla ko8iatan pemulihEn bidang p€rtaaia-n dan p€fikanai
c.PeIak6M kcsratEn pmulihan okonomi bidant p€rtanian dan bidang Dinad P6riksnan, D'na! Perangkat Daerah Kabupst6n 6) Pstnskab, kondiui p€layem pendidil€n Koordmasi p€ningkatan pelav@n pendidikan BPBD. Dinas PUPR 7) PeninskataD Kondi.l So.irl, Ekonomi, dan Budaya 6 P€mb.rdar_aan madyaralat melalui Lembaga Ak€er Pangan Maoyaralat d PGrrEnfaEtan cadangan p6n8an gapoktan dalam wadah Lembaga Diltribusi Pangan Malyaral€t Pemb€rdaj'aan daerah rawan panga! P.mantapan k t Bediaan pangan P.nE mbangan d63a Elandin pansan Dina. XelAnatl{ hntar1 Dtura. Pertanian, Di!,r! Perikanan, Dina. Porinkop dd UKM, BPBD Peny6lensgaraa, pelstihzLn TKM du p€mb€ntukan kelomrDk u6aha BPBD P6lalsarrffi rehab,litasi dan rkon€tuk.i bansunEn b€rdaearkafl data studi t6knb dai per.ncanatu yang t6lah ada Dinas PUPR BPBI)
a.Fasilita6 Fny.langgaraEn.v.at k€pari\r'i..taan
b.Peny.l€ngtara.!,n €vent kepdrlurlata!fl Dina. X6budavaan dan Dinls Pcrinlop dan UKM I ) 1 2 s 5 6 c Failita! p€nyelenggarE{l atrak.i k€senin DiDa! P.rinkop dan U(M Peningkatan kondisi Gkonomi tnaByaral€t : a FaBilita. pangembangan IKM (p€latihan, bimt k, dU)
b.Parn€ran Eoduk IKM/UMKM korbEn b€nca.fla - Fa.ilita.i pordagsngan UMKM korbEn bcncajls (pembordayaan pauEr ' tradilional dan pedasdr pasar)
d.Peryuatan Frmodalan basi IKM dan KUKM korbn b.ncana
e.Fa.ilita./b6nsunafl p.ralatan bagi Il(M dan kopGEBi DimB PeDnkop dan UNM BAPPEDA, DPPKAD, BPBD, PenyelenSgaraan pelayanal publik dr bidang p€rhubuntan DiBhub Pe.angkat DaeEh Kab'.rpaten Perbaikatr EaEn da, pEsarana pelayanafl pasien / 'm6y akat RSUD 8) Peningkatan fung€i FasilitaBr Rapat Dengd Pendapat UDum untuk mela-ksanakan evaluasi ArEatan dar Evaluasi Regula€i Sekratnat DPRD PeEngkat Daerah Kabupaten 9) Pednskatanpelayanrn utama kepada PeninSkatan Fla\du kepada mEyarakat BPBD Perantkat DaeEh Kabupateu 3 MONITORING DAN EVALUASI l) Morotorins dan Evaluagi a. Monitorins dan €vatuasi p€lakBanaan r€konstruksi b Pengondalisn p€rlrefrEtan lah6n pada kawaEan ra\r,an b€ncaJla BPBD Perantkat Derah r'abupat€n PerantkEt D@rah IGbupat nRapat evalua8i p€laksaflaan keEiatan penanganan bencarE BUPATI TORAJA UTARA, KALATIKU PAEMBONAN )

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…