DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN BAB V KEWAJIBAN PIMPINAN PADA KAWASAN TANPA ROKOK BAB VI TANDA PERINGATAN BAB VII SOSIALISASI DAN LAYANAN INFORMASI BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI LARANGAN BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN KHUSUS BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.keserasial;
e.kelestarial dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keseimbangan antara hak dan kervajiban;
h.keadilan;
i.perlindungan hukum;
j.keterbukaan dan peran serta; dan
k.akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan KTR adalah:

a.melindungi hak asasi bukan perokok dan kesehatan perorangan, anak, dan perempuan hamil dari bahaya asap rokok;
b.melindungi masyarakat dan lingkungal dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau;
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban hidup masyarakat.
a.menciptakan lingkungan -yang sehat, bersih, dan nyaman bagi masyarakat;
b.melindungi perorangan, keluarga, dan masyara-kat dari bahaya rokok;
c.menurunkan angka perokok dan mendorong 7 kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanpa rokok;
d.mencegah perokok pemula dan menurunkan angka perokok; darr
e.melindungi generasi muda dari bahan yaxg mengandung karsinogen dan zat adilrtif dalam produk tembakau.

BAB III

RUANG I,INGKUP

Pasal 5

(1)Dalam rangka penanggulangan bahaya rokok di Daerah, Bupati berwenang menetapkal KTR.
(2)KTR sebagaimana ditna,ksud pada ayat (1), adalah:
1. a.tempat pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat rekreasi dan olahraga (dalam ruangan).

Pasal 6

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyedial<all tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 7

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 5 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h Bupati dapat menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengal udara luar, dengan kriteria:
1. a.berada da.lam KTR;
2. b.jauh dari pintu masuk dal keluar;
3. c.jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
4. d.tempat terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, yang memudahkan a asap rokok dapat langsung keluar;
5. e.dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok (asbak) dal/atau tempat sampah;
6. f.hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis;
7. g.dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan/ atau
8. h.dilengkapi tanainan--tanaman untuk mereduksi asap rokok.

Pasal 8

Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) htrruf a, rneliputi:

a.rumah sakit;
b.puskesmas;
c.tempat praktik dokter/bidan f perawat;
d.apotek;
e.toko obat;
f.laboratoriu m kesehatan; dan
g.sarana kesehatan lainnya.

Pasal 9

(1)Dafam rangka. memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat (Pos) pelayanan edukasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat (Pos) pelayanan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.tempat pendidikan formal, antara iain:
1. 1.taman kanak-kanak;
2. 2.sekolah dasar; I
3. 3.sekolah menengah pertama;
4. 4.sekolah menengah ntas/kejuruan;
5. 5.akademi;
6. 6.sekolah tinggi; dan
7. 7.universitas.
b.tempat pendidikan non fonnal, aotara lain:
1. 1.lembaga kursus;
2. 2.lembaga pelatihan;
3. 3.kelompok belajar; dan
4. 4.pusat kegiatan belajar masyarakat.
c.perpu stakaan; dan
d.tempat proses bel4jar mengajar iaitrnya.
a.tempat kelompok bermain anak (Play Group);
b.tempat penitipan anak;
c.tempat pengasuhan anak;
d.arena bermain anak-anak; dan
e.tempat anak bermain lainnya.

Pasal 12

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

a.gereja;
b.masjid dan musholla;
c.vihara;
d.pura;
e.klenteng; dan
f.tempat ibadah lainnya.

Pasal 13

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 hurrf e yang berada, beroperasi, dan melintasi wilayah Daerah, meliputi: 10

a.kendaraan roda empau dan
b.kendaraan roda enam (bus). Bagan Kettrjutr Tempat Kerja

Pasal 14

(1)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (21 huruf f, meliputi:
1. a.tempat keia atau lingkungan ke{a pada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
2. b.tempat keq'a rnilik swasta tlerbadan hukum kecuali tempat memproduksi produk tembakau.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)KTR di tempat kerja milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pimpinan/Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangal yang berlaku. Bagran Kedelapan Tempat Umum

Pasal 15

(1)Tempat umum sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf g, meliputi :
1. a.tempat umum milik Pemerintah Daerah; dan
2. b.tempat umum milik swasta yang dikunjungi oleh umum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR pada tempat umum sebagaig1z116 dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…