DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI BAB III ASAS DAN PRINSIP BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN, KAWASAN WISATA UNGGULAN, DAN JALUR WISATA BAB VII JENIS USAHA PARIWISATA BAB VIII PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN BAB X SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA BAB XI PELATIHAN DAN PENYULUHAN BAB XII KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN BAB XIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB XIV PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVII KOORDINASI BAB XVIII PENDANAAN BAB XIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB XX LARANGAN BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXII PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah, serta kelestarian alam yang dimiliki merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan; bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, regional, nasional dan global melalui usaha pariwisata; bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan perlu dukungan berbagai pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. c. b d. /

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3al9l;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tora-ia Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OO9 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg€rraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 2 1i. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2AiA tentang Pengusahaan Parir,visata Alam Ci Suaka Margasatr';a, Taman Nasional. Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1O Nornor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
12.Peraiuran Pemerintah itiornor iE Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887i;
13.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pari'.r'isata Nomor PM.8SIHK.SO I I ML<P I 2OLO tentang Tata Cara Peirrlaftarati Usaha .iasa Perjalaniam Wisata;
14.PeraJllran Menteri Kebudayaan dan Pariq'isata Nomor PM.86/HK.501 iM](^P I 2O1O tentang 'I'ata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
15.Pera.trrran Menteri Kebr.rdayaan dan Pa-riwisata Nomor PM.87/HK.SOl/MKP12010 tentang 'I'ata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minumar.;
16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88i HK.SOI IMKP IZOLO tentang Tata Cata Pendaftaran Usaha .Iasa l(awasan Pariwtsata;
17.Pera-turan Menteri Kebudaya-an dan Pariwisa-ta Nomor PM.89i HK.5O1 IMKP lzOiO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transpor",-asi Wisata;
18.Peraturan Menten Kebrrdayaan dan Pariurisata- Nomor PI\d.gOi HK.5O1 IMI{P lzOiA tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
19.Peratllra.n Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PivI.9 i i HK.SO i lMl<P lzOiA tenlang Tata Cara Pendaftaran usaha Pen5relenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 2O. Peraturan ivlenteri Kebuciayaan dan Pariwisata RI Nomor PM.92/HK.5O1r/N[KP/2O1O tentang Tata Cara Pendat'taran Usaha Jasa Pramuwisata;
21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.5O1r/MKP/2OLO tentang Tata Cara Pendaftaran usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Ferjalar"ran Intensif, Konperensi dan Pameran;
22.Peraturan Menteri Kebud.ayaan dan Pair,visata Ncmor PM.g4IHK.SO1i MKP/2OlO tentang Tata Cara PencitrfLaran Usaha Jasa Ktlrrsuitan Pariwisala;
23.Peraturan Menteri Kebudal'aan dan Parir"'isata Nomor PM.95/ HK.SO I I MKP I 2OlO tentang 'Iata Cara Penclaftarart Usaha Jasa Inforrnasi Pariw-isata;
24.Peraturan Menteri KebUdal,raan dan Pariwisata Nornor PM.96/HK.501IMKPI2O1O tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wirta Tirta;
25.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pari*4sata Nomor PM.9T lHK.S01/MKPi 201U tentang 'fata Cara Pendaftaran Usaha SPA; 3
26.Peraturan Daerah Provinsi Suiawesi Seiatan Nomor 1 Tahun 2C11 tentang Penyelenggaraan l(epariw-isataan di Sulawesi Selata.n {lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20 1 i Nomor i, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulaw-esi Selatan Nomor 258);
27.Peraturan Daerah Pro.rinsi Sr-rlarvesi Selatan Nomor 2 'Iahun 20 15 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepar.iwisataam Daerair Provinsi suiawesi selatan Tahun 2O15-2O3O (Lembaran Daerah Provinsi sulanesi Selatan Tahun 2ALS Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Seia.ian I'{ornor 28Oi;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Ncrnor 4 Tahun 20 10 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2o1o-203o (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2AlA lJomor 4, Tambahan kmharan Daerah Katlrpaten Toraja t-Itara Nomor li.
29.Peraturan Daerah l{abupaten Toraja utara Nomcr L 1 Tahr:n 2015 tentang Rencana Induk Pembanguna-n Kepariwisataan Daerah Tahun 20 15-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja utara Tahun 2015 Nomor LL, Tambahan lrmbaran Daerah Ka-bupaten Toraja Lltara Nomor 531.
30.Pei.atural Daera]r Kabupaten Toraja utafa Nomor 4 Tahun 2ot6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja utara Tahun 2ai6 lrlomor 4, Tarnbahan Lerxrbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61)' Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN TORA.IA UTAR,T Can BUPATI TORA-IA IJATARA MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN LiMLJM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, iiang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Lltara"
2.Pemerintahan Daerah adaiah penyeienflgaraan urusan pemerintahan oleh Pemenntah Daerah dan Dewan 4 Perwakiian Rairyat Daerah menurLrt azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesattran Republik Indonesia sebagaimana <iimaksud daiam Undang-Undang Dasar Negara Repiiblik Indoncsia Tahun t945.
3.Pemerintah Daerah adalah Elupati sebagai unsur perryeiengBara Penierintaiiarn Daerah yang nieminipin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adaiah Bupati Torqja Utara.
5.Dewan Penvakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyeiengga-raa-n Pemerintair Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan f)ewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemeriniahan yang menja<ii ke'wenangan Daerah.
7.Badan adalah. sekr-rmpulan orang dan/atar-r modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Eladan Usaha Milik Negara (BUMNI, atau Eladan Usaira Milik Daerah (BUhIDi derrgan lania ilan daiarrr bentuk apapun, Iirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, Derkumpulan, yayasan, organisasi massa. organisasi sosiai poiitik, atau organisasi lainnya, iembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektit.. bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8.Stanriar pengelolaan jasa usaha kepariwisata.an adaiah sebagai petuajuk dan/atau pedoman tata cara penataan dan pengembangan jasa r:saha pariwisata di f)aerah sesuai dengan ketentuan dan kelayakan tempat usaha.
9.Kesenian adalah karya estetika hasil tei*wrrjudny-a kreatirritas daya eipta, rasaT karsa <lan karya hidr"lp dan/atau berakar rii Daerah baik tradisional maupun kontemporei'.
10.Benda Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar buciaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kau,asan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai perrting bagi sejar-air, ilrnu pengetahLran, pendidikan, agama, Canr/atau kebuCs5'a6m melalui proses penetapan. 11.Wisata aciaiah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelornpok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribacii, atau mempeiajari keunikan objek yang dikunjungi da-lar:n walitu sementara. 5 i2. Wisatawan a<iaiah orang yang meiakukan wisata. 12 D^;,.;^^+^ ^,I^l^L 1-^-L^^^; -^^^* l-^;^+^- ..;^^+^ J^* r u. r il I w roaLa d\t(a1ctl I u\-I tJcl5.r.l' rl14\,6rtrt l\uEircrLd-rr ty rl)d La ud i r r{irlrrlrrrno herhaoai fqsilitac serfa lar.rartart l.rgr-tr, disediakan oleh masyarakat, pengusaha. Pemerintah danl atau Pernerintah Daerah. 1A I1^^^;..;^^+^^- ^l^I^L 1-^^^1.--,L^* I-^^.:^+^* --^-^ +^-1-^:+ 1"1'. I\rviJcurwroa.L(I.6ul a-rlcr.l<llr A\-t)r,lLtl L{IrGr.rr r\\,514r-d.rl Jc11r5 LulI\d.lL densan narrurisata vans bersifat murltidimensi sertaJ '',*--b multidisiplin yang munclrl sebagai wujud kebutuhan setiap orarlg dan negara serta interaksi antara wisaiawan l^* *^^--^-^l-^+ ^^+^s-^+ -.;^^+^.-,^-Lld-.r1 rird.DJ 6u d.r\dL oLLLr.i.rP€LL, D\.D(llrra vr rlq.Lq-w 41r., Pemerin tah. Pemerinta-h Daerah d an Pen gr-tsaha. - --^D"'*-'
15.Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang aiam, seni, buclaya, saujana, tata kehiciupan masyarakat, 1-^-J^ ^+^ri l-^*-,*^- l-^*,^ *^-,,^:^ l^-^+ l.-ruli.Li.j. LiL(l!i LJctr.l5l.-l.116lrr rlaJJci LllctllL.rJlcL JarrS Ltq,iJ(rL disnnakan sebasai dava tarik wisata."- r"-'-."t>-* **J * -'^---'
16.Daya Tank Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan niiai berupa keanekaragafilan kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran a-tau t-r*rjuan kunjr;rng2n rvisatawan.
17.Daerah 'lujuan Pariwisata yang selaqiutn-va disebut Desijnasi Pariwisaia acialah area atau kanvasan geografis yang berada da-tram satu atau lebih'rilayah administratif yang di dalamnya terda.pat r;nsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesi.bilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan meiengkapi urrtuk terwujudnya l.^--^;..;-^+a^n AVIJdLT 1Yv rircl-LCLilr.
18.Lisa.ha Pa-nwisata adalah r:saha. yang menyediakan barang atau jasa bagr pemenuhan kebutuhan wrsatawan dan penyeienggara pariwisata.
19.Pengusaha Pari','"'isata adalah orang atau sekelornpok o!'ang yang melakr-rkan kegiatan r-rsaha pariwisat-a. 2A.l,zrn usaha/tanda dal'tar usaha adalah lzLtt usaha kepariwisataan yang tiikeluarkan t-rieir Femerintair n^^-^L uavLuL.
21.Industri Pariwisa-ta aclalah kumpnlan r-lsaha pariwisa,ta- yang saling terkait daiam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi perrenuhan kebututran wisata.wa-n cialam penSielenggaraan pariu'isata. 22'Penyediaan Akomcrd-asi arla-la& sriattt jenis akomoda-si yang mempergunakan sebagian atau seiuruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minurn serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelcla secara komersil.
23.Hotei aciaiah suatu usaha yang menyediakan tempat dan iasilitas untuk menginaplistifahat, xrernperuletr pelay'anan dan/ atau fasilitas larnni'a dengan perhitungan pembalra-ra,n harian serta ci-a-pat menyed'ia-ka"n restoran/rumah makan dan bar. 6
24.Tempat kost acialah suatu usaha konrersii yang ^l-^- ^^1,,-,L ^+^rr ^^L^;^- J^--: ^r,^+*rrr.1-rrSBurr(aA4rl sLlLrl url d.L<,r,Ll D\,r.r.1tsrrclrr \.tcar i olJd.LLl bangunan ya-ng khr:sus disediakan ha"gi setiap ora.ng yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatlr bangurrarr yailg ktrusus eiiscdiakan bagi setiap oralrg r rntr rlz mamharalol.t l^tro-on non -i- ^hahqrlLur\ r^avrrrHvr vrvrr r4J {&r.Jr Plrr6ia^qPqrr.
25.Pondok wisata atau h.omestay adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggai untuk penginapan bagi setiap orang derigan perhitungan biaya harian.
25.Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal ciengan perhitungan pembayaran harian serta dapat meny-ediakan restoran / r.rmah makan J ang terpisah.
27.Rumah Adat Toraja atau yang disebtrt dengan Tongkonan adalah bangunan yang dimiliki oleh suatu rumpun keluarga yang diakui sebagai Tongkonani oleh masyarakat ^.{^+au4L.
28.Penyediaan Makan Minr-rm adalah setiap tempat rr_sa-ha komersii yang ruang lingkup kegiatannya menyeciiakan irirlangan ,ian rrrinurnan untuk ulrlurn di tempat usahalya d.engan kriteria restcran/rumah makan.
29.Karaoke adalah usaha. yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu iagu. 3C. Taman Rekreasi adalah suatu usaha 5,.ang meny'ediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memb,erikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendi<iikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu ka',vasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyedia-an ja.sa pelayana"n makan dan minr-rm serta akomociasi.
31.Gelarrg,garlg Renamg adalah suatu usaiia yarlg rnen5reCiakan tempat Can fasilitas untr:.k berenang, taman dan arena tlermain anak-anak sebagai usaha pokok dan <iapat <iiiengkapi <iengan penye<iiaan jasa pelayanan makan dan minum.
32.Gelanggang Seni adalah usaha yang men5rsdl4kan tempat dan fasilitas melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni danlats.u pertunjukan seni.
33.Bioskop adalah suatri usaha yang mcnirdiakan tcmpat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan rnadran clan minurn.
34.Pemandian Alarn adalah suatu usaha yang menl,ediakan tempat clan fasilitas untr-rk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air ter'iun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayan makan dan minum serta akoneodasi.
35.Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan ternpat. cian fasiiita.s untuk memancing ikan 7 sebagai usaha pokok dan ciapat diiengkapi dengan penyediaan jasa pelay-anan makan dan minum.
36.Gelanggang Permainan Dan Ketangkasan adalah st-ratr-r usaha yang menyeciiakan tempat cian fasiiitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin pei-mainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayzuran makan dzur minum. 27 (aalan(;crar"r (, f)lah I?aoq adqlah rr<aha \ran(, rttatl.r.ro.Aialrqrt.bb4rbr!qb*Jw^b tempat dan fasilitas olah raga dalam rangka reicreasi dan l^ :1-- , -^ -lIlrJLtl dll. .38. Perkemahan aclalah rr-saha trentr:k wisata dengan menggunakan tenda yang <iipasang di alam terbuka atau lzprato -o-.ilo-^o- t o.rroo- oo-.{i-i oo}.o-^i tamna} r\vlvlq tSqlgv^r6(Al vqtrqqrl Jvrlur^l rvuq6(g Lvrlll/qL menginap.
39.Biro Perjalanan Wisata adaiah usaha penyediaan jasa perencanaan pedalanan dan/atar: jasa pela5ranan dan penyeienggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan --;^I^-^- :L^J^L Pt/rJCLrAro.ll rl/auer. 4O. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, serta pemesanar tiket dan pernesanan akornodasi serta pengurusan dokunaen perjalanan.
41.Panti Pijat adaiah usaha yang menyediakan tempat cian fasilitas pemijatan dengan tenaga yang terlatih. 42.Panti Mandi tJap adalah suatu usaha komersil yang ruang lingkupnya menyediakan iasiiitas man<ii uap/air panas Cisertai pelayanan prjat (massage) terbuka untuk umum, kecuali usaha yang bertujuan khusus untuk pengobataii berdasarkan keanggotaan terbatas dan tidak untuk mencari ker*rntungan.
43.Kompetensi adaiah seperangkat pengetahlran, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengerrbarrgkair profesionalilas kerja.
44.Rekomen<lasi adalah pemyataan persetuljuan dari Pemerintah Daerah terhadap pengajuan izin usaha yang didasari olch kajian survci jcnis usaha. 45- Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariu.isata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. Af- ll^^-;---:^^r^^- 1^^-^:t^r l-l^--^--^ ^l^l^l^ 1-^-2^.^- +\J. l\UPaCJ lwi5i1Ladlr yi:tuB UUI blrii.L $.Iltlt u}i auiriit-l'l lf'(i8,laLall kepariwisataan strategis memiliki kekhususan wila.yah dan merupakan kegiatan rintisan yang mempunyai daya tarik khusus.

BAB II

IvIAKSLID, TLiJLIAN, DAN FUNGSI D^o^l O tqgu4 iriaksud peny'elenggaiaan kepariwisataan adalah menggerakkan selr-rmh potensi pariwisata yang ada- I di Daerah agar dapat berkembang secara terarah, optimal, dan fungsional selaras dengan niali-nilai agzrma dan budaya masyarakat.

Pasal 3

Kepariwisataan berluj uan untuk:

a.memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Toraja Utara;
b.menumbuhkan rasa persatuan, pluralisme, dan multikultur;
c.mendorong pendayagunaan potensi lokal;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
e.menciptakan kesempatan berusaha dan lapaagan kerja bagi masyarakat Toraja Utara yang luas dan merata;
f.memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan alam;
g.meningkatkan ke sej ahteraan masyarakat;
h.memajukan budaya Tor4ia; dan
i.memperdayakan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian; C. partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai sebagai pengejawantahan konsep hidup budaya dalam 9

Pasal 4

keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, L,,1-..--^- *^-,,^:^ l^-^^- -^-,,^:^ .I^- IT\lULrlIEiA-lt lIr4llLlr)lCl, \.rul'rE;qJr D\.Od,lrlct rlr(llaLlitlcl, \lc[rr hr-rbungan manusia dengan lingkungan;

b.men_iun-iung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, darr kearifan iokai;
c.menerapkan prinsip-pinsip berbasis masl,arakat, hrerwawasan buda5ra, trerwawasan Iingkungan, dan berkeianjutan; -J l^^^--^-^C^^L ---^.--1- l--^-l^t-a--^^- -^^l--^L t-^^-J:l^- (1. ucr rrralilair.L LtlrLLtl( Kc$cJa.rrL€r it'atr i ar(yaL, t(ca,(tiliill, kesetaraan, dan proporsionalitas;
e.memelihara kelestarian alam dan lingkungan;
f.menjamin keterpa<iuan antarsektor <ian antarciaerah -^-,-^I-^- ^^+r, l-^^^+..^- ^:^+^*^+:^ l^l^- -vd.rrB rrrsr LrPctl\(1.rl DCI-LLI I\UDa,L.JdlI oLt.-c[Icl DIJLt-llld,Lls (j.a.l.ara.-lll rangka otonomi daerah;
g.mematuhi kode etik kepariwrsata€rn dunia dan kesepakaia.n internasionai daiam biciang pariwisata, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan br-rdaya daerah; dan
h.memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Repubiik l-- -7^-^ --:^ /rrr/hr\ lrruurlcsla (t\r\I(rr. hah tt, rlrln rv PE IVI BAN GUNAI{ KEPARIWI SATAAN

Pasal 7

Pembangrnan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, cian kekhasan budaya ,ian alam, serta kebutuhan manusia. Pasa.l B Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meiiputi:

a.industripariwisata;
b.destinasipariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

(i) Fernbangunan kepariwisataar Daerah diiakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah " (2i Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) menipakan bagian irrtegral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. IU Pasal i0 Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyeienggarakan kegiata.n wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha parinrisata dan/ atalr masjrarakat setempat. Pasa! l- l- (i) Daerah, rvilayah, lokasi, bangunarl, alau saujarra yarlg karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masvarakat sebagai da,va tardk wisata, wajib diiindungi danlatau dikuasai oieh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan t!mum. (21 Masrvarakat yang memiliki dan/atau menguasar daerah, wilayair, iokasi, bangunan, atau saujana sebagairnana dimaksud pada ayat (1), diberikan kornpensasi sesuai ketentuan peraturan perundan g-undangan. (3i Ketentuan iebih ianjut mengenai kriteria daerah, wiiayah, lokasi, bangunan, atau saujana sebagaimana dimaksud pada a),at (1), dan konopensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan tsupati.

a.melaksanakan kcbijakan Nasional dan mcnetapkan kebijakan untuk skala Daerah, meliputi:
1. 1.penyusunan Rencana Inciuk Pembanzunan pariwista Daerah (RIPPDA);
2. 2.pelaksanaan kebijakan Nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi cian pengembangan sumber daya manusia kebuday"aan dan pariw.isata;
3. 3.pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebrlakan Daerah dalam penerapan standardisasi bidang ptriwisata serta peneiitian kebudayaan dan norirrricafo ' H(4 r vt rgqtq,
4. 4.pelaksanaan ketrijakan nasional clan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
5. 5.pelahsanaan kebijalian nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan penyelenggaraan usaha pariwisata:
6. 6.penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran; 11
7. 7.penetapan dan pelaksanaan pedoman perenc€rnazrn partisipasi dan penyelenggaraan pamer.rn atau kegiatan budaya dan pariwisata;
8. 8.penetapan dan pelaksanaan pedoman serta penyelenggaraan widya wisata;
9. 9.penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama pemasaran;
10. 10.pelaksanaan Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional, berkoordinasi dengan Balai Arkeologi; l l.penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan l2.pemeliharaan dan pengembangan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata;
b.melaksanakan pemberian izin, rekomendasi, atau pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha pariwisata;
c.melaksanakan dan menetapkan penggolongan hotel bintang untuk jenis usaha penyediaan akomodasi;
d.melaksanakan kerjasama internasional ata.u nasional dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;
e.melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan dan menetapkan destinasi pariwisata serta daya tarik wisata Daerah;
f.melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata; C. menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi destinasi dan produk wisata yang berada di wilayahnya;
h.mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata;
i.menetapkan kekhasan pariwisata Daerah dan penetapan motto pariwisata Daerah; dan
j.mengalokasikan anggarankepariwisataan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN, KAWASAN WISATA UNGGUI.,AN, DAN JALUR WISATA

Pasal 13

(1)Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. t2 (2i Ketentuan iebih ianjut mengenai pengembangan kaw,asan strategis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ciiatur daiam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(U Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan cicngan rrrernerhatikan aspek:

a.sumber daya pariwisata alam dan budaya, yang potensiai meniadi daya tarik pariwisata; l- ^^+-- -;u. IJv Lvrlsr PaJd.r ,
c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keufr,ihan wtiay-ah;
d.perlindungan terha-clap lokasi strategis yang mempunyai peran keagamaan; e, perlindungan terhadap lckasi strategis ).ang mempunyai peran ciaiam usaha peiestarian cian -^*^-f^^+^- ^^^+ l^.-J^,-^. l^- P(,lrr(1l I ld.cll-cu. r 4DU L rJ r,l(lctJ 41, LriLi r
f.perlindungan terhadap lokasi strategis yang rnernpunyai peran strategis, rnenjaga fungsi dan daya duktrng linglo-rngan hidup. l2l Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta i-r-reningkatkan kesejahteraall ma.syarakat.

(3)Kawasan strategis pariwisaia. harus memerhatikan aspek agama, norma, dan sosial buday,a masyarakat setempat. n- --?- - tr--l--- IraB,Iii.II h,eLtua Kawasan Wisata Lrnggtrlan

Pasal 15

(1)Kaw'asan Wisata Unggulan merupakan daerah atau wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan skala Daei'ali, Nasional, danlatau ii:ternasional yang memiliki peran stra-tegis terkait d-engan pengembangan wiiayah. lCl l{efanfiran lahih lanirrf mancanai nanafanan Aon \- | r yv^av uqysu^ q4r pengembang€Ln kawasan wrsata unggulan scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Rasian Ketioa*- '-o*--- _ _'_ _ _-o-_ ialur Wisata rr^^^t 14. I (1Dd,t r (J
(1).-Ialur Wisata merr-rpakan rangkaia.n dari herbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jaiur yang IJ ciinii<rnati oleh wisatawan di dalam satu atau lebiit destinasi pariwisata atau yang menjadi jalur wisata dengan daerah (kabupatenlkotal iain. {21 Pcngembangan jalur ttsata mciigg'rrnakan pendekatnn lintas wilayah seca.ra t.erinfegrasi setragai satu kesatuan. (3i Wilai'ah Kecamatan yang daerahny'a menjadi jalur wisata. memberikan dukungan pengembangan jalur wisata secara lintas Daerah. 14\ Ketentua-n lebih Lanjut mengenai pengembanga-n jah-rr wisata sebagairnana ciimaksud pacia ayat (2) diatur cialam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…