DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BAB VIII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB IX PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL BAB X PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA BAB XI PENGAWASAN BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) penetapan sistem peringatan dini; d) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; e) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian; dan f) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana;

2.pembinaan, meliputi: a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; b) pelatihan tanggap darurat; dan c) penyebarluasan informasi terkait konstruksi bangunan tahan gempa dan konstruksi atap 32 dengan kemiringan tajam pada daerah rawan bencana;
3.pengawasan, meliputi: a) pengawasan penggunaan iahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian untuk setiap zrncaman;
4.pengendalian, meliputi: a) pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan seluruh karakteristik, jenis dan ancaman bencana, termasuk untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu/pasir), serta pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik di kawasan risiko tinggi; b) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; c) pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan per lembanglkelurahan; d) pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancarnan bencana dan kepentingan umum; e) pembangunan ruang lindung sementara untuk evakuasi; f) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana; g) pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah ke tinggi; dan h) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (staketnldersl.

Pasal 45

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungiawabnya menetapkan kawasan rawan bencana, meliputi kawasan rawan:
1. a.banjir;
2. b.kekeringan; JJ
3. c.erosi dal sedimentasi;
4. d.longsor;
5. e.pergerakan tanah;
6. f.kebakaran;
7. g.gempa bumi;
8. h.puting beliung;
9. i.perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan lisika air;
10. j.kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan
11. k.wabah penyakit.
(2)Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zor,a rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
(3)Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
(4)Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di Daerah dengan melibatkan masyaralat.

Pasal 46

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
(2)Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 47

Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Paragral 2 Tanggap Darurat

Pasal 48

(1)Penyelenggaraan penalggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
1. a.pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daYa;
2. b.pengkajian kebutuhan masyarakat terdampak dan pengumpulan data dan informasi secara terpilahberdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, 34 dan kelompok rentan dan atau berkebutuhan khusus;
3. c.penentuan status keadaan darurat bencana;
4. d.penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. e.pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak;
6. f.perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
7. g.pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
(2)Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan perbedaan permasalahan dan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, kelompok rentan dan kelompok berkebutuhan khusus serta kelompok sosial lainnya dalam masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan dan sumber daya dimaksud.
(3)Penyelenggaraan penanggulangal bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus dikonsultasikan dengan kelompok perempuan, kelompok rentan, anak, difabel, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.
(4)Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyaralat, tokoh zga.rna, kelompok perempuan, perwakilan kelompok difabel, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan dan sumber daya.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimalsud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

a.cakupa-n lokasi bencana;
b.jumlah korban;
c.dampak bencana terhadap kelompok rentan baik iaki- laki maupun perempuan;
d.kerusakan prasarana dan sarana;
e.gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
f.kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
g.perkiraan kebutuhan dasar sementara untuk masyarakat terdampak bencana. 35

Pasal 50

(1)Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan di wilayah Daerah, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
1. a.pengerahan sumber daya manusia;
2. b.pengerahan peralatan;
3. c.pengerahan logistik;
4. d.imigrasi, cukai, dan karantina;
5. e.perizinan;
6. f.pengadaan barang/jasa;
7. g.pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang:
8. h.penyelamatan; dan
9. i.komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Kepala BPBD berwenurng mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi / lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
(4)Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
(5)Daiam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/ atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan / atau Pemerintah.
(6)Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain danlatau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4), dilalsanakan di bawah kendali Kepala BPBD. 36

Pasal 51

(1)Penetapan status darurat bencana untuk wilayah Daerah dilaksanalan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
(3)Penetapan status darurat bencana untuk tingkat Lembang/Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah kmbang/Kelurahan sesuai dengan skala bencana.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Kepala Lembang/Kelurahan.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang te{adi pada suatu daerah melalui upaya:

a.pencarian dan penyelamatan korban;
b.pertolongan darurat; dan
c.eva-kuasi korban.

Pasal 53

(1)Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e meliputi bantuan penyediaan:
1. a.kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. b.pangan;
3. c.sandang;
4. d.pelayanan kesehatan;
5. e.pelayanan psikososial; dan
6. f.penampungan dan tempat hunian.
(2)Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagtan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bentuk solidaritas sosial dan paguyuban dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 54

(1)Penyelamatan dilakukan melalui pertolongan, dan evakuasi korban bencana. pencanan, 37
(2)Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
1. a.menyingkirkan dan /atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
2. b.menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
3. c.memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
4. d.mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
5. e.memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/ membuka pintu air.
(3)Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
1. a.seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
2. b.setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
(4)Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 55

(1)Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
(2)Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando-
(3)Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam 38 melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…