DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

(1)Kepala Lembang dipilih langsung oleh penduduk Lembang. (1a) Pemilihan Kepala Lembang dilakukan dengan pemberian suara melalui pencoblosan surat suara atau pemberian suara secara elektronikl e-voting (1b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Lembang secara elektronik/ e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Pemilihan Kepala Lembang bersifat langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Lembang yang lebih efektif dan elisien maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistem pemberian suara secara elekli:rooikl e-uoting;
b.bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang dengan sisten e-uoting sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa pemberian suara secara elektronik telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 85 ayat (l) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) dan penerapannya dapat diadaptasi dalam pemilihan kepala lembang.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tor4la Utara Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Lembang dengan Peraturan Daerah.

1.Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RepublikMengingat Indonesia Tahun1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Reprrblik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 101, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentaag Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (kmbararr Negara Republik Indonesia Tahrrn 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Ate.s Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahanlrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 57, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor lL4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2O14 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2O92);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala lembang (kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang 3 (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tora,ia Utara Nomor 46);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahrrn 2O16 tentang Pembentukan dar, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORA"IA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE*TIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG. Pasal I Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala l,embang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tor4la Utara Nomor 8 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O17 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8O) disisipkan 2 (dua ) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kepala l,embang dipilih langsung oleh penduduk l,embang. (la) Pemilihan Kepala kmbang dilakukan dengan 4 pemberian suara melalui pencoblosan surat suara atau pemberian suara secara elektronikl e-uotitrg.
(1b)Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta cara Pemilihan Kepala Lembang secara elektronik/ e-rlrl,tlmg sebagaimana dimaksud pada ayat (ta) diatur dengan Peraturan Bupati. 12) Pemilihan Kepala Lembang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahrrinya., memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbbran Daerah l(abupaten Torqia Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 10 Juli 2019 UTARA, t,/ s/ -.[ \ NAN :t.ra Dirrndanglan di Rantepao pada tanggal 10 Juli 2019 AERAH A UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OI9 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA, PROVINSI SUI.A,WESI SEIATAN NOMOR B.HK.HAM.O7 .O7 I.I9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG I. UMUM Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dalam administrasi publik. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta semakin efektifnya interalsi internasional sebagai bagian dari aspek globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini tidak lagi sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan signilikan menuju kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Mengikuti ritme globalisasi dewasa ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara bempaya untuk berakselerasi dengan meningkatkan kinerja goueman@ memanfaatkan pengembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena kebutuhan informasi yang cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Pemilihan Kepala Lembang sebagai wujud pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat Lembang. Dalam pelalsanaannya pemilihan kepala Lembang di Kabupaten Toraja Utara pada umumnya dilaksanakan serentak dengan menggunakan metode konvensional dimana menggunakan kertas dalam pemungutan suara. Hal ini dirasa ada kelemahan yaitu berupa, kecepatan waktu perhitungan kertas suara, biaya percetakan kertas suara dan rentan dalam penggelembungan perhitungan suara. Untuk mengimplementasikan hal yang dimaksud Dinas PemberdaSraan Masyarakat kmbang akan melalcsanakan pemithan Kepala Lembang dengan metode elektronik voting atau e-uoting, Kabupaten Toraja Utara telah memiliki aturan tentang pemilihan Kepala kmbang yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Tata 6 II Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepa-la Lembang alan tetapi belum memuat tentang ta:ta cara pemilihan dengan e-uoting sehingga perlu merubah Peraturan Daerah tersebut. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 105 7

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…