DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun anggaran berkenaan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rekening Kas Umum Daerah. BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan pembentukan Dana Cadangan. BAB III KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN Pasal 3 (1) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan (2) Setiap tahapan. BAB IV SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN Pasal 4 (1) Dana Cadangan bersumber dari APBD (2) Penyisihan Pasal 5 (1) Besaran Dana Cadangan untuk Tahun Anggaran 2023 (2) Dalam hal Dana Cadangan. BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN. BAB VI PENGGUNAAN DANA CADANGAN. BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN. BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara' 2. Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom' 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara' 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Toraja Utara' 5.DewanPerwakilanRa-}ryatDaerahyangselanjutnya disingkat DPRD adalah Dewart Perwakilan Rakyat DaerahKabupatenTorajaUtarayangberkedudukan sebagai unsur penyelengga-ra Pemerintahan Daerah' 6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun2o24adalahsalanapelaksanaankedaulatart 4 DAD II .L]'NL' 1I TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk 5 rakyat di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara secara langsung yang dilaksanakan pada Tahun 2024. 7. Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Dana Cadangan ada.lah dana yang disisihkan dari beberapa tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024. 8. Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerinta,h Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Tahun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, yaitu Talrun Anggaran2024. 10. Fejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum. 11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melalsanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanaa uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakal untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. menyediakan dana dalam rangka membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. BAB III KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 3

(1) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan adatah biaya untuk kegiatal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan digunakan pada tahun anggaran 2024, meliputi tahapan: a. persiapan; dan b. pelaksanaan. (21 Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanal<an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

(U Dana Cadangan bersumber dari APBD, yang merupakan penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari: a. Dana Alokasi Khusus; b. Pinjaman Daerah; dan c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkal ketentuan peraturan perundang-undangan. l2l Penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

(1) Besaran Darra Cadangan untuk Tahun Anggar an 2023 6 ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam ha,l Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan. BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekining Kas Umum oleh PPKD. Daerah, Yang dikelola (1) Pengalokasian angga-ran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun angga'ran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan (2|

Pasal 7

12\ Daerah ini. Alokasi anggararr sebagaimana dimaksud Pada aYat (1) (3) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan ' Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilal<ukan dengan surat perintah Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah. BAB VI PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ddam hal Dana Cadangal belum digunakan sesuai peruntukannya, maka Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah' 1 (1) Tahurt 2024. (2\ Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangal' (3) Dalam hal Dana Cadangan ditempatkan dalam portofolio yalg memberikal hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana dimaksud da-1am Pasal 6 ayat (2)' maka untuk penggunaannya dipindahbukukan ke dalam P..ekening Kas Umum Daerah Tahun Anggarart 2024 yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dalr Wakil Bupati Ta}lrn 2024. BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatau sahaan pelaksanaan APBD. Posisi Dana Oadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAiN

Pasal 11

(1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan,/atau peruba,han sistem pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah pada Ta,hun Anggaran 2024. tt

Pasal 10

(21 Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak diiaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, ma_ka Dana Cadangan dipindahkal ke dalam Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (3) Sisa Dana Cadangan yang tida-k terserap untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati darr Wakil Bupati Tahun 2024, disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Ketentuan Penutup

KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 14 Desember 2022 BUPATI TORAJA UTARA, IS BASSANG Diundangkan di Rantepao pada tanggal 14 Desember 2022 SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN TORAJ UTARA, SALVIUS PASANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.07. 125.22 9 \-) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG DANA CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 I. UMUM Bahwa untuk pelaksanaan penyelengga-raan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggarart berkenaan secara sekaligus. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berupaya untuk mengga,li dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati T ahun 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentalg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Ta,hun 2O21 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun angga,rar, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah' Sehubungan dengan ha1 tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memandang perlu untuk menetapkan Peratura-n Daerah tentang Pembe ntukan Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. 1 Pasal 3 CukuP jelas' Pasal 4 CukuP jelas' Pasal 5 CukuP jelas' Pasal 6 CukuP jelas' Pasal 7 CukuP jelas' Pasal I CukuP jelas' Pasal 9 CukuP jelas' Pasal 10 CukuP jelas' Pasal 11 CukuP jelas' Pasal 12 CukuP ielas' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAMBAHAN NOMOR 129 2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…