DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS DAN WEWENANG BAB III OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH BAB IV PEMAJUAN KEBUDAYAAN BAB V PELINDUNGAN BAB VI PENGEMBANGAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PEMBINAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PENGHARGAAN BAB XI LARANGAN BAB XII PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijalan Pemajuan Kebudayaan Daerah; b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;

c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

(1)Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
1. a.tradisi lisan;
2. b.manuskrip;
3. c.adat istiadat;
4. d.ritus;
5. e.pengetahuan tradisional;
6. f.teknologi tradisional;
7. g.seni;
8. h.bahasa;
9. i.permainan ralcyat; dan
10. j.olahraga tradisional.
(2)Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis atau ragam yang bersumber dari warisan budaya asli Toraja, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi masyarakat yang sesuai dengan norrna yang berlaku di masyarakat. 6

BAB IV

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pengarusutamaan Kebudayaan melahri pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.memasukkan mata pelajaran KebudalTaan ke dalam kurikulum pendidikan formal;
2. b.meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lemba ga pendidikan formal;
3. c.menyiapkan dan meningkatkan rnutu pendidik bidang kebudayaan; dan
4. d.mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang kebudayaan.
(3)Pelaksanaan pengarusutamaan Kebud ayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 8

(1)Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. (21 Dalam pen]'usunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di DaereLh.
(3)Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim penl'usun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.pelindungan; 7
2. b.pengembangan;
3. c.pemanfaatan; dan
4. d.pembinaan. (2\ Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
5. a.Pemerintah Daerah;
6. b.Setiap Orang; dan/atau
7. c.Pemerintah Lrmbang.
(3)Setiap Orang dan/atau Pemerintah lr:mbang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan funllsi di bidang Kebudayaan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka Pelindungan, F'engembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah merryelenggarakan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/ atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan para ahli, sumber daya manusia Kebudayaan, kmbaga Kebudayaan yang mewakili Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah tiap wilayah (lembang/kecamatan/wilalrah adat). {21 Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Pokok Pikiran Keburlayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Umum Pasal 1l Pelindungan sebagaimana dimaksud d:rlam ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.inventarisasi;
2. b.pengamanan;
3. c.pemeliharaan;
4. d.penyelamatan; dan
5. e.publikasi.

BAB V

PELINDUNGAN

Pasal 9

Pasal 12

Inventarisasi objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui tahapan:

a.pencatatan dan pendokumentasian;
b.usulan penetapan; dan
c.pemutakhiran data. Daerah

Pasal 13

(1)Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupalan upaya mengidentifikasi keadaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
1. a.ciri lisik;
2. b.fungsi sosial;
3. c.nilai intrinsik; dan/ atau
4. d.nilai ekstrinsik.
(2)Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 14

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakem tugas dan fungsi di bidang kebudayaan memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pe.ncatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Fasilitasi pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan cara:
1. a.membantu melakukan perekaman untuk menggambarkan keadaan Obje,< Pemajuan Kebudayaan Daerah baik wujud fisil< maupun arti sosialnya;
2. b.menyediakan blangko register Ob-iek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan/atau jenis Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  2. 2.tempat dan tanggal perekaman;
  3. 3.sejarah singkat;
  4. 4.lokasi;
  5. 5.uraian singkat objek yang direkam;
  6. 6.kondisi saat perekaman; dan
  7. 7.upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah dilakukan. 9 tu

Pasal 15

Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2\ Pemerintah Daerah dapat membedkan fasilitasi berupa dana sesuai dengan kemampu'an keuangan Daerah.

Pasal 16

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan penclokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…