DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang mengalami perubahan dikarenakan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIll/2015 yang membatalkan Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG. Pasal I Ketentuan huruf g dalam pasal lO peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, dan Kepala l,embang (kmbaran Daerah 3 Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OL4 Nomor 6' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 43) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Calon Kepala Lembang w4iib memenuhi persyaratan:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksalakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka T\rnggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lembang;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatal hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yarlg mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
  1. 1.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 4
12. m.dikenal dan mengenal wilayah dan masyarakat lembang setempat.
(2)Calon Kepala Lembang wajib membuat surat pernyataan kesediaan tinggal di Lembang apabila terpilih.
(3)Apabila calon Kepala l,embang terpilih tidak tinggal di Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 maka Kepala Lembang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegungundangal Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal B l€ustus 2olT BUPATI TORAJA UTARA, KU PAEMBONAN Diundangkan di Rantepao padq 0 Agrr.otus 2J 1? S S DAERAH TORAJA UTARA, I BARE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR B NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.8.88. 17 5 I PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR B TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG UMUM Bahwa Peraturan Daerah Kabupten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang mengalami perubahan dikarenakan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor l2S IPUU- XIll/2O15 yang membatalkan Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 10

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Dihapus Berdasarkal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/ 20 I 5 II Huruf h Cukup jelas 6 Huruf i Cukup jelas Hurufj Cukup jelas Hurrf k Cukup jelas Huruf I Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 79 7

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…