DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - KETENTUAN UMUM (Pasal 1) BAB II - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (Pasal 2-12) BAB III - PENUTUP (Pasal 13-14)

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Torqia Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan trf{rK*m oleh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuart Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin uruSan yang men-jadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Pervakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adal,ah lembaga perwakilan ralcyat daerah yorrtg berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat dalam Sistem :'t Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Daerah adalah kesatuan Indonesia.
8.Perangkat Daerah adalah unsur batas-batas wilayah yang mangatur dan mengurus Urusan dan kepentingan pral<arsa sendiri selanjutnya disebut hukum setempat menurut aspirasi Daerah yang dalam sistem Negara Kesatuan Republik DPRD dalam yang menjadi
9.Badan adalah Badan pembantu Bupati dan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kewenangan Daerah. Keuangan dan Aset Daerah I(abupa.ten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pemerintahan daerah termasuk didalamnya berhubungan dengan tersebut.
11.Pengelolaan Keuangan Daerah adal,ah keseluruhan kegiatan yang meliputi penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.
12.Anggaran dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DpRD, dan Peraturan Daerah. ditetapkan dengan

Pasal 2

(1)Pertanggungiawaban pelaksanaan APtsD berupa Laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas;
4. d.laporan Operasinal; yang dapat dinilai dengan uang segala bentuk kekayaan yang hak dan kewajiban daerah
5. e.laporan perubahan ekuitas;
6. f.laporan perubahan Saldo Anggaran I€bih (SAL); dan
(2)Laporan ayat (l) laporan
1. g.catatan atas laporan dimaksud pada dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar keuangan badan usaha mitk daerah/ 7 perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2o1g sebagai berikut:

a.pendapatan Rp1.05g.TTS.4l1.39O,3O
b.belanja Rpt.O2T .592.287 .967 .OO surplus/(defisit) Rp31.183.123.423,30 Rp 14.632.900.935,20 Rp1.500.000.000.00 13.132.900.935 ,70 Rp44.316.O24.359,O0

Pasal 4

uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp61 -2so.432.846,To1 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan Rp1.12O.O0S.g44.2}T,OO setelah perubahan
2. 2.realisasi Rp 1.058.775.4L1. 390,30 Selisih lebih/ (kurang) t.23A.432.846 ,7Ol
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp103.6 46.77t.548,7O)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan Rp 1. 13 I .239.0S9.S 1 S,Z0 setelatr perubahan
c.pembiayaan
1. 1.penerimaan
2. 2.pengeluaran pembiayaan netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
3. 1.surplus/defisit setelah perubahan Rp( 1 1 .233.215.2T B,T O)
4. 2.realisasi Selisih lebih/(kurang) Rpa2.a16J38.r02^00 d' selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumrah Rps1.6g5 .6sz,oa aengan rincian sebagai berikut:
5. 1.surplus/defisit setelatr perubahan
6. 2.realisasi Selisih lebih / (kurang) Rp14.581 .zt5..ZZB,TO 14.632.900.935,70
7. 2.realisasi Ril.On.Sg2.2g?.g6?.OO selisih lebih/(kurang) Rp(103.6.+6:ziLs4a,?ol c' selisih anggaran dengan rearisasi surplus/defisit sejumlah Rp42-4r6.gag.ToLoo dengan rincian sebagai berikut: 657,00RpS1 .685. E
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rpl.8a8.000.00,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran Rp3.3a8.000.000,00 pembiayaan setelah perubahan
2. 2.rcalisasi Rp1.500.000.O00.00 Selisih lebih/(kurang) Rp(1.8a8.OOO.OO0,O0)
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.899.685.657,00dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.arrggaran pengeluaran Rp11.233.215.278,7O pembiayaan setelah perubahan
2. 2.realisasi Rp13.132.9OO.935,70 Selisih lebih/(kurang) Rp1.899.685.657,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(l) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.jumlatr asset Rp10.330.962.I54.TT9,6O
b.jumlatr kewajiban Rpa0.804.065.6S0,91
c.iumlah ekuitas dana Rp10.2S9.SS8.O89.L2A,TO

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tatrun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.saldo kas awal I Januari Tahun Rp14.634 .g2g.0g6,T0 2018
b.arus kas dari aktifitas operasi Rp247.4z6.4s2.s6g,so
c.arus kas dari aktilitas investasi Rp(2 r6.249.92g.94s,00) aset non keuangan
d.arus kas dari aktilitas Rp(1.500.000.000,00) pembiayaan
e.arus kas dari aktifitas transitoris Rp2o.agg.ozg,oo
f.saldo kas akhir per 3t np++.ssz.gsg.sss.oo Desember Tatrun 2018

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud datam pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 201g sebagai berikut: 3. Pendapatan-LO Rp 1.059.975.965.4g0,65

b.Beban RrFF3 oss.F4s.o66;t F 6t
c.Surplus/Defisit dari operasi Rp176.82O.419.514,47

Pasal 8

Laporan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (U huruf e untuk tatrun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp10.107.864.536.257,00
b.Surplus/Delisit-LO Rp176.820.419.514,47
d.Selisih Revaluasi asset tetap RpOO,OO
e.Koreksi ekuitas lainnya Rr.4 873- 133 357,^4
f.Ekuitas akhir Rp10.289.558.089.t28,7O

Pasal 9

I"aporan saldo akhir ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang beraktrir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran I€bih Awal Rp14.581.215.278,2O
b.Penggunaan Sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun Rp14.58 L.2LS.278,TA berjalarr
c.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp44.26a.338.202,00
d.Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya RpS1.68S.657,00
d.Saldo anggaran lebih akhir Rp44.3LO.O24.SS9,OO

Pasal 10

catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 20lg memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sefoagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam l.ampiran dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampira, I.1 : Ringkasa, laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 10 La.mpiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 tampiran I.7 realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi anggaran belaqia daerah untuk dan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangl<a pengelolaan keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaaan modal (investaei) daerah; Daftar realisasi Lampiran I.8 pengurangan aset tet p daerah; Daftar realieasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;dan Lampiranl.ll : Daftar pinjaman daerah dan obligasi m tampiran IV Lampiran V VI Ia.mpiran VII

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan Pasal 2 ayat(2 ) terdiri dari : sebagaimana dimaksud dalam

a.laporan kinerja tercantum dalam l.ampiran IV dan Lampiran I.9 : Daftar dan dari b. c. d. e. f. g. il daerah; Neraca; Laporan arus kas; la.poran operasinal; laporan ekuitas; Iaporan saldo anggaran lebih; dan Catatan atas laporan keuangan. merupakan bagian yang tidak Rancangnn Peraturan Daerah ini; dan
b.ikhtisar daerah/ laporan keuangan badan usaha milik perusahaan tencantum dalam tampiran VI dan merupakan bagian yang tidak Daerah ini. terpisahkan dari peraturan

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…