DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah 3. Pemeritah Daerah 4. Bupati adalah Bupa.ti Toraja Utara. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Bagran Kedua Maksud Bagian Kefiga Tujuan BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEIIYELENGGARAAN Bagan Kesatu Jenis PenyelenggarEran Bagian Kedua Pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Bagian Keempat Koleksi Perpustakaan Bagian Kelima Fromosi Perpustakaan Bagian Keenam Pembudayaan Kegemaran Membaca Bagran Ketqiuh Iayanan Perpu stalaan Bagian Kedelapan Pembinaan BAB V PENGEI,OLAAN Bagian Kesatu Perencanaan Bagran Kedua Rencana Strategis Bagran Kedua Rencana Strategis BAB VI ORGANISASI PUSTAKAWAN Bagran Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan agian Kedua Organisasi Pemustaka BAB VII KERJASAMA BAB VIII PERAN SERTA I\,IASYARAKAT BAB IX PENGHARGAAN BAB X PENDANAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB)oI KEIEIITUAN PENUTT'P

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perpustakaan Daerah merupakan salah satu saniana mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Daerah;
b.bahwa perpustakaan Daerah dalam pengelolaan dan pengembangannya memerlukan strategi inovatif dan kreatif agar dapa.t memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal g dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOz tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sefoegaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan perpustakaan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7g, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Dalam di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4878);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralrtrir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintshan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tartbahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2Ot4 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5531);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang Pedoman Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39); ll.Peraturan Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah I(abupaten Toraja Utara Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA dan BUPATI TORA"IA UTARA MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGEIOI.AAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang mempimpin urusan pemerintahan yang menjadi Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupa.ti Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sela41'utnya disingkat DPRD adalah Iembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tor4ja Utara yang sebogai unsur Daerah.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, kar5ra cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan , penelitian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam yang menjadi penyelenggaraan urusan pemerintahan
8.kmbaga Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan di bidang perpustakaan pada Daerah. Pemerintah Daerah.
9.Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
10.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. I 1. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dxr/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12.Koleksi Daerah adalah semua informasi datam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan daeratr.
13.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
14.Alih Media Koleksi perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain kedalam bentuk digital dengan tujuan elisiensi.
15.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukka, bagr masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
16.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bag pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, Iembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
17.Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembel4iaran dan berf,ngsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tu.iuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
18.Perpustakaan pergurua, fingg adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber betajar untuk mendukung tercapainya tr{iuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tingg.
19.Perpustakaan ketiling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam merayani pemustaka. 4
20.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalatr usaha nyata dan keteladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan. 2L.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
22.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
23.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24.Pengolahan Bahan perpustakaan adalah proses mengolatr bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
25.Literatur sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun drgttal.
26.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judut dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah. 27 . Ka*oJog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kery'asama denga, disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/ atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
28.Pelestarian Bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan baha' perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wqiib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, peneritian dan khasanah budaya daerah.
29.Masyarakat adarah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
30.sumber Daya perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh perpustakaan. 5

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal. perpustakaan Bagran Kedua Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambung€ul.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk:

a.menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsunga.n pengelolaan da' pengembangan perpustakaan;
c.membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
d.memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 6 a. b. c, d. e. f. c.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dan perpustal<aan, meliputi: kelembagaan; ke4'asama; peran serta masyarakat; dan

BAB IV

PEIIYELENGGARAAN Bagan Kesatu Jenis PenyelenggarEran

Pasal 6

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah terdiri dari:

a.per?ustakaan umum;
b.perpustakaan khusus; dan
c.perpustakaan sekolah pendidikan dasar. Paragraf I Perpustakaan Umum

Pasal 7

(1)Perpustakaan umum diselenggarakan dan dimiliki oleh Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Lembang dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memliasilitasi masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3)umum yang oleh Pemerintah Daerah diarahl<an untuk komunikasi. , Kecamatan, Kelurahan/Iembang sistem layanan berbasis telorologi inforrnasi dan umum yang oleh dimaksud pada ayat (l) bertujuan untuk memfasilitasi 7 (41 masyarakat pembela-jar sepanjang hayat.
(5)Perpustakaan umum yang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum.

Pasal 8

(1)khusus bahan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di
(2)Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada di dan secara terbatas layanan kepada pemustaka di luar Paragraf3 Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

Pasal 9

(1)Setiap sekolah pendidikan dasar menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Perpustakaan dimaksud pada ayat (l) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan yang bersangku mencukupi untuk melayani pendidik.
(3)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang kurikulum pendidikan.
(4)Perpustakaan sekolah dasar melayani peserta didik kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. dasar berbasis unikasi.
(6)Sekolah/madrasah dan paling sedikit 5o/o (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah dasar atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal tan dalam jumlah yang semua peserta didik dan
(5)Perpustakaan sekolah pendidikan mengembangkan layanan telorologi informasi dan kom I untuk pengembangan
(2)Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepu stakawanan.
(4)Tugas ten'ga teloris perpustakaan sebagnimsn4 dimaksud pada ayat (l) dapat dirangkap oleh pustakawan, sesuai kondisi perpu stakaan. Pasal l1 Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan swasta wajib memiliki tenaga

Pasal 12

(l) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

(2)Pendidikan dimaksud ayat (l) dilaksanakan melalui formal. pendidikan formal dan/atau non

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…