DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. 1. Ketentuan Pasal 1 diubah Pasal 1 Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Program Pembentukan Perda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Naskah Akademik, Pengundangan, Autentifikasi, Konsultasi, Fasilitasi, Evaluasi, Nomor Register, Verifikasi, Klarifikasi, Materi Muatan Peraturan Daerah. 2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 4 dihapus. 3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a). 4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b). 5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 dihapus. 7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b). 8. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 34A., Pasal 34B dan Pasal 34C. 9. Ketentuan BAB VI diubah BAB VI PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI. 10. Ketentuan Pasal 38 diubah. 11. Ketentuan Pasal 39 diubah. 12. Ketentuan Pasal 40 diubah. 13. Ketentuan Pasal 211 diubah. 14. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c diubah. 15. Ketentuan Pasal 55 diubah. 16. Pasal 56 dihapus. 16. Pasal 56 dihapus. 17. Ketentuan Pasal 63 diubah. 18. Ketentuan Pasal 66 diubah. 19. Ketentuan Pasal 67 diubah. 20. Ketentuan Pasal 68 diubah. 21. Ketentuan Pasal 69 diubah. 22.Ketentuan Pasal 71 diubah. 23. Ketentuan Pasal 72 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubatran Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
b.bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkart sebagaiman6 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Tor4ia Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Rebuplik Indonesia Mengrngat � .. ' BUPATITORAJAUTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, Menimbang Mengingat

a.bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
b.bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor l0l, Tambahan kmbaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4874);
3. 3.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) gelagairrana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tar.;Irahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan peraturan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ?ahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebegeirnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);
7. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L€mbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 2 Tahun2008Nomor101,TambahanLembaranNegara RebuplikIndonesiaNomor4874); 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234)sebagaimana telahdiubah denganUndang-UndangNomor15Tahun2019tentang PerubahanAtasUndang-UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019 Nomor183,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6398);
8. 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor9 Tahun2015tentangPerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 5.PeraturanPresidenNomor87Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor12 Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor199);
9. 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018 tentangPerubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018 Nomor157);
10. 7.PeraturanDaerahKabupatenTorajaUtaraNomor4 Tahun2016 tentang Pembentukan danSusunan PerangkatDaerah(LembaranDaerahKabupatenToraja UtaraNomor4, TambahanLembaranDaerahKabupaten TorajaUtaraNomor61); 2
11. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia utara Nomor 10 Tahun 2ol7 tentang Pedoman pembentukan produk Hukum Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol7 Nomor lO, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 82). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA dan BUPATI TORA"IA UTARA MEMUTUSI(AN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PEPSTUP-AN DA.FRAH KABUPATEN TOP-A.,IA UTAP-A NOMOR 10 TAHUN 2OI7 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun 2Ol7 Nomor 10. Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 82) diubah sebagai berikut:
12. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi ^^t^^-^: I^^*:1-,+. Dsucr6cu r,rErlAlrlL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintatran Daerah adalatr penyelenggaraa-n urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-lua$tya dalam sistem Can prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daeratr adalatr Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daeratr otonom. 3 Menetapkan 8.PeraturanDaerahKabupatenTorajaUtaraNomor10 Tahun2017tentangPedomanPembentukanProduk HukumDaerah(LembaranDaerahKabupatenToraja UtaraTahun2017Nomor10,TambahanLembaran DaerahKabupatenTorajaUtaraNomor82). DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENTORAJAUTARA dan BUPATITORAJAUTARA MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN NOMOR10 D.A.ER.\H TAHUN KABUPATEN TORAJAUTARA 2017TENTANGPEDOMAN PEMBENTUKANPRODUKHUKUMDAERAH. Pasall BeberapaketentuandalamPeraturanDaerahKabupaten TorajaUtaraNomor10Tahun2017tentangPedoman PembentukanProdukHukumDaerah(LembaranDaerah KabupatenTorajaUtaraTahun2017Nomor10, Tambahan LembaranDaerahKabupatenTorajaUtaraNomor82) diubahsebagai berikut: 1.KetentuanPasal1diubah,sehinggaPasal1berbunyi sebazai "'.....,...;1.......t:�c;u�aiuc;.1.i.n..u.• Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenTorajaUtara.
2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraan urusanpemerintahanolehPemerintahDaerahdan DewanPerwakilanRakyatDaerahmenurutasas otonomi dan tugaspembantuandenganprinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistemdanprinsip NegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945.
3.PemerintahDaerah adalahBupati sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Bupati adalatr Bupati Toraja Utara.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sela,jutnya disingkat DPRD adalah lemb"ga peru,'akilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintaha, daerah.
7.Kepala Daerah adalah Bupati.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetrliuan bersama Bupati.
10.Peraturan Bupati yang selanjutrya disingkat perbup adalah Peraturan Bupati Tora.ia Utara. I 1. Peraturan DPRD adalah peraturan DPRD yang ditetapkan ketua DPRD.
12.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, indiridual dsn fi.nal.
13.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
14.Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintatr Daerah.
15.Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati Toraja Utara.
16.Sekretaris Daeratr adalatr Sekretaris Daeratr Kabupaten Toraqia Utara.
17.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daeratr l(abupaten Toraja Utara.
18.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Caerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, p€mbahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19.Anggaran Pendapatan dan Belang'a Daeratr selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetqiui bersama oleh Pemerintah 4 4.GubemuradalahGubemurSulawesiSelatan. 5.BupatiadalahBupatiTorajaUtara. 6.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disingkatDPRDadalahlembagaPerwakilanRakyat Daerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan daerah. 7.KepalaDaerahadalahBupati. 8.PerangkatDaerah adalahunsurpembantuBupati danDPRDdalampenyelenggaraanUrusan PemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. 9.PeraturanDaerahyangselanjutnyadisebutPerda adalahperaturanperundang-undanganyang dibentukolehDPRDdenganpersetujuanbersama Bupati.
10.PeraturanBupatiyangselanjutnyadisingkatPerbup adalahPeraturanBupatiTorajaUtara. 11.PeraturanDPRDadalahPeraturanDPRDyang ditetapkanketuaDPRD. 12.KeputusanBupati,KeputusanDPRD,Keputusan PimpinanDPRD,danKeputusanBadanKehormatan DPRDadalahpenetapanyang bersifatkonkrit, individualdanfinal. 13.ProdukHukumDaerah adalahprodukhukum berbentukperaturanmeliputiPerda,Perbup, PeraturanDPRDdanberbentukkeputusanmeliputi KeputusanBupati,KeputusanDPRD,Keputusan PimpinanDPRDdanKeputusanBadanKehormatan DPRD. 14.RancanganPeraturanDaerahyangselanjutnya disingkatRaperdaadalahRaperdayang berasaldari DPRDatauPemerintahDaerah. 15.RancanganPeraturanBupati disingkatRaperbup adalah TorajaUtara. 16.SekretarisDaerah adalah KabupatenTorajaUtara.
17.BagianHukum adalahBagianHukumSekretariat DaerahKabupatenTorajaUtara.
18.PembentukanProdukHukumDaerah adalahproses pembuatanperaturanperundang-undangandaerah yang dimulai daritahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan,pengesahan, pengundangan, danpenyebarluasan.
19.AnggaranPendapatan danBelanjaDaerah selanjutnyadisingkatAPBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahandaerah yang dibahas dan disetujui bersamaolehPemerintah 4 SekretarisDaerah yangselanjutnya RaperbupBupati Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Program Pembentukan Perda yang seLanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis,
21.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut addah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
22.Naskah Akademik adal,ah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungiawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai solusi terhadap dan kebutuhan hukum
23.Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan/atau berita daerah. 24.Autentilikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinl's.
25.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
26.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan telorik penyusunan rancangan sebelum ditetq.pkan.
27.Evaluaei adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentinga.n umum, dan,/atau perundang-undangan yang lebih tinggi. 28, Nomor Register yang selanjutnya disingftat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengarraean dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum penetapan dan
29.Verifikasi adalah tindakan untuk antaxa hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
30.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap kesesuaian dengan 5 Perda untuk DaerahdanDPRD,danditetapkandenganPeraturan Daerah. 20.ProgramPembentukanPerdayangselanjutnya disingkatPropemperdaadalahinstrumen perencanaanprogrampembentukanperdayang disusunsecaraterencana,terpadu,dansistematis. 21.BadanPembentukanPeraturanDaerahyang selanjutnyadisebutBapemperdaadalahalat kelengkapanDPRDyangbersifat tetap,dibentuk dalamrapatparipumaDPRD. 22.NaskahAkademikadalahnaskah basilpenelitian ataupengkajianhukumdanhasilpenelitianlainnya terhadapsuatumasalah tertentuyang dapat dipertanggungjawabkansecarailmiahmengenai pengaturanmasalahtersebutdalamRaperdasebagai solusiterhadappermasalahandankebutuhan hukummasyarakat. 23.Pengundangan adalahpenempatanProdukHukum Daerahdalamlembarandaerah,tambahanlembaran daerah,dan/atauberitadaerah. 24.Autentifikasiadalahsalinanprodukhukumdaerah sesuai aslinya. 25.Konsultasiadalahtindakansecaralangsungataupun tidaklangsung yang dilakukanolehPemerintah Daerah kepadaPemerintahPusatdan/atau kepada PemerintahDaerahProvinsiterhadapmasukan atas rancanganprodukhukumdaerah.
26.Fasilitasiadalahpembinaansecaratertulisproduk hukumdaerahberbentukperaturanterhadap materi muatandan teknikpenyusunanrancangansebelum dii,..itetap.....�11. 27.Evaluasiadalahpengkajiandanpenilaian terhadap rancanganperdayangdiatursesuaiUndang-Undang di bidang pemerintahandaerahdanperaturan perundang-undanganlainnyauntukmengetahui bertentangandengankepentingan umum,dan/atau peraturanperundang-undanganyanglebihtinggi. 28.NomorRegisteryang selanjutnyadisingkatnoreg adalahpemberian nomordalam rangkapengawasan r1ib d..tr.t1.,-tah..Ihnan terti a mmis asiunuxmengeurJUm a rancanganperdayang dikeluarkanpemerintah daerahsebelumdilakukannyapenetapandan pengundangan. 29.Verifikasiadalah tindakan untukmembandingkan antara basilfasilitasidengan rancanganPerda sebelum diberikanNoreg.
30.Klarifikasiadalah pengkajian danpenilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan 5 peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
31.Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Produk Hukum Daerah berbentuk:
1. a.peraturan; dan
2. b.penetapan.
(2)Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Peraturan Daerah;
2. b.Peraturan Bupati;
3. c.dihapus; dan
4. d.Peraturan DPRD.
(3)Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
  1. 3.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DpRD dan Pemerintatr Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untukjangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda.
(3)Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagren Hukum berdasarka-n kriteria:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daeratr. 5 peraturanperundang-undanganlebihtinggi, kepentinganumumdan/ataukesusilaan. 31.MateriMuatanPeraturanDaerahadalahmateriyang dimuatdalamPeraturanDaerahsesuaidenganjenis, fungsi,danhierarkiperaturanperundang-undangan. 2.Ketentuanayat(2)hurufc Pasal4dihapus,sehingga Pasal4berbunyisebagai berikut:

Pasal 4

(1)ProdukHukumDaerahberbentuk: a.peraturan;dan b.penetapan.
(2)ProdukHukumDaerahberbentukperaturan sebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufaterdiri atas: a.PeraturanDaerah; b.PeraturanBupati; c.dihapus;dan d.PeraturanDPRD.
(3)ProdukHukumDaerahberbentukpenetapan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbterdiri atas:
1. a.KeputusanBupati;
2. b.KeputusanDPRD; c.KeputusanPimpinanDPRD;dan d.KeputusanBadanKehormatanDPRD. 3.Diantara ayat(3)dan ayat(4)Pasal12disisipkan1 (satu) ayatyakniayat(3a),sehinggaPasal12berbunyisebagai berikut:

Pasal 12

(1)PenyusunanPropemperdadilaksanakanolehDPRD danPemerintahDaerah.
(2)PenyusunanPropemperdasebagaimanadimaksud padaayat(1)memuatdaftarurutanyang ditetapkan untukjangkawaktu1 (satu)tahunberdasarkan skala prioritaspembentukanRaperda.
(3)PenetapanskalaprioritaspembentukanRaperda sebagaimanadimaksudpada ayat(3)dilakukanoleh BapemperdadanBagianHukum berdasarkan kriteria: a.perintahperaturanperundang-undanganyang lebih tinggi; b.rencanapembangunandaerah; c.penyelenggaraanotonomidaerahdan tugas pembantuan;dan d.aspirasimasyarakatdaerah. 6 (3a) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 2592o (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada talrun sebelumnya,
(4)Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APtsD.

4.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 2 (dua) ayat yatori ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Bagiafl hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Raperda yang diterima dari Perangftat Daerah.
(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik RaPerda.
(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan' (3a| Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
(3b)Keikutsertaan Perangt<at Daeratr yang meLaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)' dapat berupa *""rt"tt tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam raPat PenYelarasan ' (a) Bagian hukum melalui Selcetaris Daerah *"rry"*paikan kembali naskah akademik Raperda y.rtg t"f"ft dilakukan penyelarasan keplda Perangkat baerah disertai dengan penjelasan hasil penYelarasan.

5.Diantara Pasal2zdan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(l) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh ' ' "rrggot, DPRD, komisi, gg'bungan komisi atau Bapemperda berdasarkan Propemperda'

(2)piam penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD' DPRD dapat membentuk panitia khusus'
(3)Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada 7 (3a) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25<% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada ta.hun sebelumnya.
(4)Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.

4.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Raperda yang diterima dari Perangkat Daerah.
(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Raperda.
(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(3a)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
(3b)Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), dapat berupa masukan tertulis dan/ atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
(4)Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

5.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
(2)Dalam penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
(3)Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada 7 ayat (2l., memiliki masa ke{'a paling lama 1 (satu) tahun. (a) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Raperda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD dilanjutf<an oleh Bapemperda.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dihapus.
(2)Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau dan/atau naskatr akademik. {3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksuC pada ayat (1) memuat:
1. a.pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
2. b.daftar nama; dan
3. c.tanda tangan pengusul.
(4)Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yaurrg telah melalui pengkajian dan memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaren yang ingin diumjudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang alan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(5)Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD,

7.Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat yalmi ayat (1a) dan ayat (tb), sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…