DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PENGGUNAAN BAB III PENAMBAHAN KETIGA PENYERTAAN MODAL BAB IV PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Ketiga Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1994 Nomor 15 Seri C);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN KETIGA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6.Penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut penyertaan modal, adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

BAB II

TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal kepada PDAM bertujuan pembiayaan investasi untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat dan diharapkan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal kepada PDAM digunakan untuk pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III

PENAMBAHAN KETIGA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penambahan ketiga penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
(2)Penambahan ketiga penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

Dengan penambahan ketiga penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah penyertaan modal kepada PDAM yang sebelumnya sejumlah Rp18.541.421.093,89 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) menjadi Rp21.541.421.093,89 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati menunjuk Aparatur Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan pemanfaatan penambahan penyertaan modal.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembinaan, moitoring, evaluasi dan pengendalian.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 25 Juli 2014 BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ttd ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19650919 199602 2 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN KETIGA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Bahwa dalam rangka mengikuti Program Hibah Air Minum Bantuan USAID yang disyaratkan pembiayaan investasi untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) sebagai upaya penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penerapan Output Bassed atau berdasarkan kinerja yang terukur, dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, yaitu salah satunya dengan melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM. Penambahan penyertaan modal bertujuan pembiayaan investasi untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat dan digunakan untuk pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan dilakukannya usaha-usaha penambahan penyertaan modal daerah tersebut untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan PDAM terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan penambahan penyertaan modal perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Ketiga Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011