DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri. memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan penyertaan modal; besaran yaitu sebesar Rp2.417.811.894,00 dan penggunaan penyertaan modal; hasil penyertaan modal; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 pada rekening pengeluaran pembiayaan nomor 3.01.04.2.06.00.00 telah dilakukan pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri oleh Pemerintah Daerah yang belum didasari dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor: 13.C/LHP/XVIII.Jatim/06.2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 13.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. 10.Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 2 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGAMBILALIHAN KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMER MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri adalah koperasi yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 159/PAD/BH/KDK.13.20/1.1/XI/99 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2004, sahamnya dari beberapa Koperasi Unit Desa di wilayah Kabupaten Trenggalek yang operasionalnya memberikan pelayanan perkreditan kepada masyarakat.
6.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
7.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk investasi jangka panjang dalam bentuk pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri.

BAB III

BESARAN DAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)APBD Tahun Anggaran 2006 telah terjadi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.417.811.894,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) oleh Pemerintah Daerah kepada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri.
(2)Penyertaan modal sebesar Rp. 2.417.811.894,00 yang terdiri dari harga pembelian sebesar Rp. 1.807.094.394,00, biaya umum sebesar Rp. 110.717.500,00 dan modal disetor sebesar Rp. 500.000.000,00 telah dipertanggungjawabkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006.
(3)Besaran dan penggunaan biaya pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan besaran dan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri yang selanjutnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Hasil yang diterima dari penyertaan modal, yang disetor ke Kas Umum Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 21 April 2015 BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 17 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ttd ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI NIP. 19650919 199602 2 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 109- 1/2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGAMBILALIHAN KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMER MANDIRI I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Trenggalek, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah berupa pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri yang sudah dinyatakan sehat oleh Akuntan Publik dengan tujuan menyelamatkan aset masyarakat dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan perekonomian daerah. Anggaran untuk pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri tersebut telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006. dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 pada rekening pengeluaran pembiayaan nomor 3.01.04.2.06.00.00 telah dilakukan pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri oleh Pemerintah Daerah yang belum didasari dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Sehingga pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor: 13.C/LHP/XVIII.Jatim/06.2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan Nomor: 13.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI tersebut. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 41

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…