DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai ketentuan pembangunan gedung dan bangunan; memuata antara laian: a. fungsi Bangunan Gedung; b. persyaratan Bangunan Gedung; c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung; d. TABG; e. SLF Bangunan Gedung; f. peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; g. pembinaan, pengendalian dan Pengawasan; h. sanksi administratif; i. ketentuan penyidikan; dan j. ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5.Rumah adalah bangunan gedung yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian.
6.Bangunan Deret adalah bangunan dalam suatu kaveling/persil yang sisi-sisinya tidak mempunyai jarak bebas samping, dan dinding-dindingnya digunakan bersama.
7.Bangunan Tunggal/Renggang adalah bangunan dalam suatu kaveling/persil yang sisi-sisinya mempunyai jarak bebas dengan bangunan-bangunan dan batas perpetakan sekitarnya.
8.Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan/tempat bekerja/tempat tinggal yang sifatnya digunakan sementara waktu dan dari segi konstruksi umurnya kurang dari 5 tahun.
9.Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan/tugu/monumen yang berupa kesatuan/kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
10.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
11.Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan Pengguna bangunan gedung.
12.Mendirikan Bangunan Gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk perkerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bangunan gedung.
13.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.
15.Laik Fungsi Bangunan adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
16.Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
17.Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut dengan Keputusan Bupati.
18.Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan IMB, SLF, bukti kepemilikan bangunan gedung dan/atau persetujuan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.
19.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21.Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB.
22.Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
23.Persetujuan Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi.
24.Pengesahan Rencana Teknis adalah penyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung.
25.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
26.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
27.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
28.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
29.Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan Pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
30.Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
31.Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran serta penyelenggara bangunan gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
32.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
33.Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliput komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
34.Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bangunan Gedung diselenggarakan berlandaskan asas:

a.kemanfaatan;
b.keselamatan;
c.keseimbangan; dan
d.keserasian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b.mewujudkan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
c.mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi Bangunan Gedung;
b.persyaratan Bangunan Gedung;
c.Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
d.TABG;
e.SLF Bangunan Gedung;
f.peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
g.pembinaan, pengendalian dan Pengawasan;
h.sanksi administratif;
i.ketentuan penyidikan; dan
j.ketentuan pidana.

BAB III

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1)Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan Bangunan Gedungnya.
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagamaan;
3. c.fungsi usaha;
4. d.fungsi sosial dan budaya; dan
5. e.fungsi khusus.
(3)Satu Bangunan Gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 6

(1)Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
2. b.status kepemilikan Bangunan Gedung; dan
3. c.IMB Gedung.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi:
1. a.kegiatan pembangunan;
2. b.pemanfaatan;
3. c.Pelestarian; dan
4. d.Pembongkaran.
(2)Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Penyelenggara Bangunan Gedung terdiri atas:
1. a.Pemilik Bangunan Gedung;
2. b.penyedia jasa konstruksi, dan
3. c.Pengguna Bangunan Gedung.
(4)Pemilik Bangunan Gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap harus memenuhi persyaratan secara bertahap.

Pasal 8

(1)Pembangunan Bangunan Gedung diselenggarakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan teknis;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasannya.
(2)Pembangunan Bangunan Gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.
(3)Pembangunan Bangunan Gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.
(4)Pembangunan Bangunan Gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis Bangunan Gedung disetujui oleh Bupati dalam bentuk IMB Gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

(1)Pengesahan Rencana Teknis Bangunan Gedung tertentu ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat Pertimbangan Teknis dari TABG.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Bangunan Gedung tertentu dan tata cara Pengesahan Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan Gedung setelah Bangunan Gedung dinyatakan memenuhi persyaratan Laik Fungsi Bangunan.
(2)Bangunan Gedung dinyatakan memenuhi persyaratan Laik Fungsi Bangunan apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan secara berkala pada Bangunan Gedung wajib dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan Laik Fungsi Bangunan.
(4)Dalam pemanfaatan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung dan Pengguna Bangunan Gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…