DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan rumah susun sederhana sewa dengan substansi: (a) Tujuan dan ruang lingkup; (b) Pengelolaan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan fisik dan ruang; (c) Pendaftaran, hak, kewajiban dan larangan penghuni; (d) Pendampingan oleh pemda; (e) Administrasi keuangan dan pemasaran; (f) Pembinaan dan pengawasan; (g) Sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman perlu mengatur pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
5.Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
6.Pengelola adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
7.Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah yang berupa rumah susun sederhana sewa dengan melestarikan fungsi rumah susun sederhana sewa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rumah susun sederhana sewa.
8.Penghuni adalahorang yang menempati rumah susun sederhana sewa.
9.Perhimpunan penghuni rumah susun sederhana sewa adalah perkumpulan/paguyuban yang beranggotakan penghuni rumah susun sederhana sewa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk:

a.pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan Penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
b.menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
c.memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Rusunawa.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Rusunawa meliputi:

a.pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
b.kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran Penghuni, proses penghunian, penetapan calon Penghuni, hak dan kewajiban Penghuni, dan larangan penghuni; dan
c.administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup perjanjian sewa dantarif sewa.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan:
1. a.pemanfaatan ruang hunian; dan
2. b.pemanfaatan ruang bukan hunian.
(2)Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
(3)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.jalan;
2. b.tangga;
3. c.selasar;
4. d.drainase;
5. e.sistem air limbah;
6. f.persampahan; dan
7. g.air bersih.
(4)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.sarana pendidikan;
2. b.sarana kesehatan;
3. c.sarana peribadatan; dan
4. d.sarana olahraga.
(5)Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.jaringan listrik;
2. b.air bersih;
3. c.air limbah; dan
4. d.perlengkapan pemadam kebakaran.

Pasal 5

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan:

a.pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh Pengelola;
b.penataan dan pengaturan barang dalam Sarusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
c.penempatan sekat pemisah antar ruang tidak menganggu struktur bangunan; dan
d.pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh Penghuni.

Pasal 6

(1)Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib memperhatikan:
1. a.satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni Rusunawa;
2. b.pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
3. c.pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketetapan Pengelola; dan
4. d.pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus, ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
(2)Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pengelola.

Pasal 7

(1)Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh Penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan:
1. a.pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung; dan
2. b.dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
(2)Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Pengelola Rusunawa.
(3)Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh Penghuni tidak boleh mengganggu Penghuni lainnya.
(4)Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola dengan Penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.
(5)Ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 8

(1)Pemeliharaan bangunan Rusunawa meliputi kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
(2)Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola, meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.

Pasal 9

(1)Perawatan bangunan Rusunawa meliputi kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
(2)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perawatan rutin;
2. b.perawatan berkala; dan
3. c.perawatan mendesak/perawatan darurat.
(3)Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa.
(4)Dalam hal ditemukan kerusakan bangunan Rusunawa, Pengelola menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
(5)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan Rusunawa.

Pasal 10

Pengelola melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…