DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Prinsip pinjaman daerah; 3. kewenangan pemerintah daerah; 4. larangan; 5. Sumber, Jenis dan Penggunaan Pinjaman Daerah; 6. Persyaratan Pinjaman Daerah; 7. prosedur dan Tata cara pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah; 8. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; 9. Obligasi daerah; 10. Kewajiban pembayaran; 11. Penatausahaan, pelaporan dan publikasi; 12. Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah;
b.bahwa untuk mengelola pinjaman daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu pengaturan tentang pinjaman daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang PARAF KOORDINASI WAKIL KETUA PANSUS II Drs. SUKARODIN, M.Ag. KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); PARAF KOORDINASI WAKIL KETUA PANSUS II Drs. SUKARODIN, M.Ag. KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2.Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
6.Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati PARAF KOORDINASI WAKIL KETUA PANSUS II Drs. SUKARODIN, M.Ag. KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati, dinas/badan daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dan DPRD dalam penyelengggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12.Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
13.Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
14.Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah PARAF KOORDINASI WAKIL KETUA PANSUS II Drs. SUKARODIN, M.Ag. KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si. daerah mengenai penerusan pinjaman dalam negeri yang diperoleh pemerintah.
15.Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah mengenai penerusan pinjaman luar negeri yang diperoleh pemerintah.
16.Perjanjian Pinjaman Daerah adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri atau penerusan pinjaman luar negeri.
17.Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
18.Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
19.Perjanjian Perwaliamanatan adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah dengan wali amanat sebagai wakil pemegang obligasi/pemberi pinjaman.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PARAF KOORDINASI WAKIL KETUA PANSUS II Drs. SUKARODIN, M.Ag. KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

BAB II

PRINSIP PINJAMAN DAERAH

Pasal 2

Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

a.taat pada peraturan perundang-undangan;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.efisien dan efektif; dan
e.kehati-hatian.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
(2)Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pembangunan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup:
1. a.defisit APBD;
2. b.pengeluaran pembiayaan; dan/atau
3. c.kekurangan arus kas.
(4)Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Jangka Panjang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PARAF KOORDINASI WAKIL KETUA PANSUS II Drs. SUKARODIN, M.Ag. KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
(2)Pemerintah Daerah dilarang menjadikan pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah sebagai jaminan Pinjaman Daerah.
(3)Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman.
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
(3)Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati bertindak atas nama Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Pinjaman.

Pasal 7

(1)Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD. PARAF KOORDINASI WAKIL KETUA PANSUS II Drs. SUKARODIN, M.Ag. KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.
(2)Keterangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.

Pasal 8

Setiap penerimaan Pinjaman Daerah wajib:

a.disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; atau
b.dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
(2)Penerusan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Penerusan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER, JENIS DAN PENGGUNAAN

Pasal 10

(1)Pinjaman Daerah bersumber dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.lembaga keuangan bank;
4. d.lembaga keuangan bukan bank; dan
5. e.masyarakat. PARAF KOORDINASI WAKIL KETUA PANSUS II Drs. SUKARODIN, M.Ag. KABAG HUKUM ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.
(2)Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri yang diberikan oleh Menteri.
(3)Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…