DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Prinsip dan Tujuan pelaksanaan Kerjasama daerah; 3. Subjek dan Objek; 4. Ruang Lingkup; 5. Kerja sama antar daerah; 6. Persetujuan DPRD; 7. Jangka Waktu; 8. Hasil Kerja sama; 9. Perubahan, Penundaan dan pembatalan kerja sama daerah; 10. Berakhirnya kerjasama daerah; 11. Pembiayaan; 12. penyelesaian perselisihan; 13. Tugas dan Kewajiban; 14. Pengawasan; 15. Ketentuan peralihan; 16. ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu dibentuk pengaturan tentang Kerja Sama Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Paraf Koordinasi Kabag Hukum Setda ANIK SUWARNI, SH., M.Si. Ketua Pansus I Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Setda ANIK SUWARNI, SH., M.Si. Ketua Pansus I Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Daerah Lain adalah provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Gubernur/Bupati/Walikota di dalam provinsi adalah gubernur/bupati/walikota di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
8.Gubernur/Bupati/Walikota Lain adalah gubernur/ bupati/walikota di luar wilayah Provinsi Jawa Timur.
9.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan pihak ketiga,atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri,yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Setda ANIK SUWARNI, SH., M.Si. Ketua Pansus I Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH
10.Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Kepala daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
11.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.
12.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
13.Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan- badannyadan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri
16.Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan prinsip: Paraf Koordinasi Kabag Hukum Setda ANIK SUWARNI, SH., M.Si. Ketua Pansus I Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
b.mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
d.mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
g.mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah adalah: Paraf Koordinasi Kabag Hukum Setda ANIK SUWARNI, SH., M.Si. Ketua Pansus I Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH

a.Bupati;
b.gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi;
c.gubernur/bupati/walikota lain; dan
d.pihak ketiga.

Pasal 5

(1)Objek Kerja Sama Daerah adalah:
1. a.Kerja Sama seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah; dan
2. b.Kerja Sama penyediaan pelayanan publik.
(2)Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelayanan administratif;
2. b.pelayanan barang; dan/atau
3. c.pelayanan jasa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah yang akan di Kerja Samakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Kerja Sama Daerah terdiri dari:
1. a.Kerja Sama antar daerah;
2. b.Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan
3. c.Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
(2)Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Setda ANIK SUWARNI, SH., M.Si. Ketua Pansus I Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH

Pasal 7

(1)Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara:
1. a.Daerah dengan Provinsi Jawa Timur;
2. b.Daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. c.Daerah dengan provinsi di luar Provinsi Jawa Timur.
4. d.Daerah dengan kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Jawa Timur.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.

Pasal 8

(1)Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Daerah.
(2)Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 9

Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Setda ANIK SUWARNI, SH., M.Si. Ketua Pansus I Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH

Pasal 10

(1)Bentuk Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
1. a.Kerja Sama pelayanan bersama;
2. b.Kerja Sama pelayanan antar daerah;
3. c.Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
4. d.Kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
5. e.Kerja Sama perencanaan dan pengurusan;
6. f.Kerja Sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
7. g.Kerja Sama pertukaran pelayanan;
8. h.Kerja Sama pemanfaatan peralatan;
9. i.Kerja Sama kebijakan dan pengaturan;
10. j.Kerja Sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
11. k.Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengelolaan bersama.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…