DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 275

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. meliputi : ketentuan umum; jenis pemilihan kepala desa; tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si
6.Desa adalah desa, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10.Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaran pemerintahan Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon Kepala Desa, pemilihan calon Kepala Desa, dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
16.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17.Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa, serta mempersiapkan pemilihan Kepala Desa antarwaktu atau pemilihan Kepala Desa serentak.
19.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
20.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak.
21.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
22.Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi calon Kepala Desa.
23.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si
24.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25.Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26.Peserta musyawarah Desa adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa.
27.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28.Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.
30.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara.
31.Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
32.Tim pengawas e-Voting pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut tim pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-Voting agar PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
33.Tim teknis e-Voting yang selanjutnya disebut tim teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e- Voting.
34.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui:

a.pemilihan Kepala Desa serentak; dan
b.pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah.
(4)Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap gelombang paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Apabila karena sesuatu hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
(6)Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
(7)Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan apabila Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
(2)Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diselenggarakan melalui musyawarah Desa.
(3)Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan ketua BPD.

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si
2. b.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. c.penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. d.penyusunan program, kegiatan dan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
5. e.pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
6. f.persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
7. g.penyusunan DPS.
(3)Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa
2. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
3. c.penetapan calon Kepala Desa;
4. d.penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
5. e.pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
6. f.masa kampanye; dan
7. g.masa tenang.
(4)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
2. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
(5)Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.laporan Panitia Pemilihan kepada BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih;
2. b.laporan BPD kepada Bupati mengenai calon Kepala Desa terpilih; PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si
3. c.penetapan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
4. d.pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD yang dihadiri perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
(3)Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa dengan persyaratan antara lain:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Desa;
3. c.tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
4. d.tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu calon Kepala Desa.
(4)Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris, bendahara, dan anggota dengan jumlah kepanitiaan sesuai kebutuhan dan kondisi di Desa.
(5)Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, DPTambahan, dan DPT; PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si
4. d.melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
5. e.melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
6. f.melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
7. g.menetapkan bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;
8. h.mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa;
9. i.melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa;
10. j.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
11. k.menetapkan lokasi TPS dan perlengkapan TPS;
12. l.melaksanakan pemungutan suara;
13. m.melaksanakan penghitungan suara;
14. n.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
15. o.menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
16. p.menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
17. q.melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 7

(1)Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan dilantik oleh pimpinan BPD.
(2)Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengucapkan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji); bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selalu berpedoman pada PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Tim Pemantau Kecamatan.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pemantau Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Drs. SAMSURI, M.Si. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, SH.M.Si

Pasal 11

(1)Penduduk Desa yang dapat menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi syarat antara lain:
1. a.sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
3. c.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
4. d.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Isi peraturan

Teks275PDFHirarki

Memuat teks peraturan…