DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 5 diubah; 3. Ketentuan Pasal 6 diubah; 4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah; 5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13; 6. Ketentuan Pasal 14 diubah; 7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal; 8. Ketentuan Pasal 15 diubah; 9. Ketentuan Pasal 16 diubah; 10. Ketentuan Pasal 17 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 19);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) diubah sehingga PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7.Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station Terpadu).
8.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9.Penanggung jawab menara terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara adalah penyedia menara atau pengelola menara.
10.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
13.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
15.Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Daerah untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
16.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.
17.Pembangunan adalah kegiatan mendirikan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya.
18.Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun atau mengubah menara telekomunikasi sesuai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19.Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
20.Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
21.Identitas Menara adalah nama pemilik, alamat lokasi, tinggi menara, tahun pembuatan/pemasangan, pembuat, beban maksimum menara, nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat, daftar nama pengguna, jenis antena, dan tanggal pemeriksaan terakhir.
22.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Jenis Menara dan operasionalisasinya diklasifikasikan berdasarkan tempat berdirinya Menara, penggunaan Menara dan struktur Bangunan Menara.
(2)Berdasarkan tempat berdirinya Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Menara yang dibangun di atas tanah (green field); dan
2. b.Menara yang dibangun di atas Bangunan (roof top).
(3)Penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.Telekomunikasi seluler;
2. b.penyiaran; dan
3. c.Telekomunikasi khusus;
(4)Struktur Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.Menara mandiri;
2. b.Menara teregang; dan
3. c.Menara tunggal.
(5)Selain ketiga struktur Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimungkinkan untuk digunakan jenis Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk menjamin keselamatan Menara, keselamatan Bangunan dan penduduk di sekitarnya, setiap pendirian PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Menara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.standar dan persyaratan konstruksi Bangunan dan material Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.sarana pendukung minimal yang meliputi: pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan dan marka halangan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Identitas Menara;
d.Menara yang dibangun diatas tanah harus didahului dengan penyelidikan tanah.
e.memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan pondasi, pembebanan dan struktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.peletakan Menara pada dan/atau di atas Bangunan harus disertai dengan penghitungan kembali kekuatan struktur Bangunan yang akan ditempati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.penambahan pemanfaatan Menara harus disertai dengan perhitungan kekuatan struktur Menara; dan
h.jarak bebas Menara terhadap Bangunan terdekat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Persebaran Menara dalam beberapa zonasi dengan memperhatikan potensi dan daya dukung ruang Daerah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah Penataan ruang Daerah, PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. keamanan, ketertiban lingkungan, keindahan, dan kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.
(2)Klasifikasi Zona lokasi Menara meliputi:
1. a.Zona bebas Menara;
2. b.Zona Menara; 1) sub Zona Menara; dan 2) sub Zona Menara bebas visual.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian zonasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pembangunan Menara dapat dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Kontraktor Menara dengan mempertimbangkan:

a.kepadatan Menara atau jumlah Menara yang telah ada pada suatu wilayah berdasarkan Zona persebaran Menara;
b.kesesuaian dengan fungsi kawasan dan zonasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang; dan
c.tidak terdapat Bangunan atau sarana lain yang dapat ditempatkan antena Telekomunikasi.
1. 7.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan:
1. a.antena di atas Bangunan Gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap Bangunan Gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung Bangunan Gedung yang diizinkan, dan konstruksi Bangunan Gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
2. b.antena yang melekat pada Bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
(2)Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
(3)Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang, keselamatan Bangunan dan estetika.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pasal 15

(1)Setiap Pembangunan Menara wajib memiliki:
1. a.rekomendasi kepastian titik lokasi rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi dari Kepala Dinas;
2. b.IMB Menara; dan/atau
3. c.Izin Gangguan Menara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh IMB Menara dan Izin Gangguan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)IMB Menara berlaku selama Bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsinya sesuai rencana penggunaan saat pengajuan.
(2)IMB Menara pada Bangunan yang berdiri di atas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir, kecuali ada bukti perpanjangan masa sewa.
(3)Izin Gangguan Menara berlaku selamanya dan sesuai dengan peruntukannya.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas Penataan dan Pembangunan Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian atas Penataan dan Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 236-13/2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan Menara perlu melaksanakan pengendalian terhadap pendirian Menara agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan guna mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi. Permintaan layanan telekomunikasi dan informasi yang sangat tinggi diikuti dengan keberadaan fasilitas pendukung Menara dihadapkan pada masalah lokasi Menara yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakteraturan lokasi Menara. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian Menara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…