DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuandalamPeraturanDaerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan huruf f dan huruf g Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 5 diubah; 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, dansetelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4); 5. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 28 dihapus; 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah; 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah; 8. Ketentuan Pasal 46diubah; 9. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah; 10. Ketentuan Pasal 58diubah; 11. Ketentuan Pasal 59 diubah; 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah; 13. Ketentuan Pasal 71 diubah; 14. Ketentuan Pasal 73 diubah; 15. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 78A; 16. Ketentuan Pasal 91 diubah; 17. Ketentuan Pasal 93 dihapus; 18. Ketentuan ayat (1) huruf h dan ayat (2) Pasal 97 dihapus; 19. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 98 dihapus; 20. Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1(satu) Pasal; 21. Ketentuan Pasal 101A dihapus;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4688);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK. Pasal I Beberapa ketentuandalamPeraturanDaerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataandan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal diIndonesia.
7.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9.Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
10.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
11.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13.Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP-el dan Biodata.
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP-el dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuatdata tentang nama,susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
17.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
18.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan .
21.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang di berikan kepada orang asing untuk tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
23.Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang di berikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
24.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan.
25.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
26.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan di jaga kebenaran serta di lindungi kerahasiaannya.
27.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak,cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
28.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
29.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
30.Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, yang tinggal bersama dan makan bersama dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
31.Kepala Keluarga adalah:

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;atau
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 32.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena kepindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
2. 33.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sahatas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
3. 34.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.
4. 35.Pengangkatan Anak adalah pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.
5. 36.Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian didesa/kelurahan,kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
6. 37.Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang di buat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap peristiwa dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. tinggal tetap.
7. 38.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
8. 39.Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang di buat untuk setiap keluarga dan di perbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
9. 40.Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya di singkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga negara indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
10. 41.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
11. 42.Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
12. 43.Penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Esa, yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai- nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13. 44.Surat Keterangan Kependudukan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keterangan yang diberikan kepada masyarakat hasil pendataan penduduk rentan yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
14. 45.Hari adalah hari kerja.
15. 2.Ketentuan huruf f dan huruf g Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan; PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
g.penyajian data kependudukan berskala Daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. 3.Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban:
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.
(3)Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta Pencatatan Sipil.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas dan kewenangan UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, dansetelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
(3)Penerbitan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dipungut biaya. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 28 dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala Instansi Pelaksana.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak

8.Ketentuan Pasal 46diubah sehinggaPasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
(2)Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengesahan Anak.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
(2)Data perseorangan meliputi:
1. a.nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap;
4. d.jenis kelamin ;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal / bulan / tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/ kepercayaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
12. l.pendidikan terakhir;
13. m.jenis pekerjaan;
14. n.NIK ibu kandung;
15. o.nama ibu kandung; PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
16. p.NIK ayah;
17. q.nama ayah;
18. r.alamat sebelumnya;
19. s.alamat sekarang;
20. t.kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir;
21. u.nomor akta kelahiran /nomor surat kenal lahir;
22. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. w.nomor akta perkawinan/ nomorbuku nikah;
24. x.tanggal perkawinan;
25. y.kepemilikan akta perceraian;
26. z.nomor akta perceraian / nomor surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Data agregat Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

10.Ketentuan Pasal 58diubah sehinggaPasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
(2)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(3)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(4)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(5)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

11.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…