DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah; 3. Ketentuan Pasal 6 diubah; 4. Ketentuan Pasal 8 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemafaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
18.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana induk telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
19.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
20.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
(2)Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menara seluler.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi adalah Pembangunan dan/atau pengoperasian Menara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan Jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan ke lokasi Menara dalam rangka pengawasan dan pengendalian. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan Jasa dengan tarif retribusi.
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(3)Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per Menara per tahun.
(4)Rumusan perhitungan besarnya retribusi pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) Hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(3)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 13 September 2016 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 13 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 239-16/2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi nirkabel (seluler) masyarakat Kabupaten Trenggalek saat ini banyak bangunan menara telekomunikasi didirikan oleh operator telekomunikasi. Keberadaan menara (tower) tersebut merupakan sarana pedukung komunikasi di daerah, pada saat ini mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara telekomunikasi tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena d a p a t memperlancar arus komunikasi, namun di sisi lain, menara komunikasi juga dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar menara jika pengelolaannya mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu dilakukan penataan dan pengendalian. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atas keberadaan menara telekomunikasi, seta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah, maka terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: “Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.” PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. telah ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 67 PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI RUMUSAN PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI No. Komponen Biaya Jumlah

1.Honorarium Tim Pengawasan dan Pengendalian Rp 1.860.000
2.Biaya perjalanan dinas Tim Teknis Lapangan Rp 5.680.000
3.ATK Rp 850.000 Total biaya pengawasan per bulan Rp 8.390.000 KETERANGAN:
1.Kapasitas pengawasan / tim / hari 3 menara / hari
2.Frekuensi pengawasan 8 kali / bulan
3.Kapasitas pengawasan menara / tim / bulan 24 menara / bulan RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ( RPMT )/menara/tahun = 12x bulanpermenarapengawasanKapasitas bulanperpengawasanbiayaTotal RPMT  12x 24 8.390.000 RPMT  -4.195.000,RPMT  -4.200.000,RPMT  dasar perincian sebagai berikut: No. Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)
1.Hr. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Pembina : 1 org 4 org/keg 400.000 1.600.000 - Pengarah : 1 org 4 org/keg 350.000 1.400.000 - Ketua : 1 org 4 org/keg 300.000 1.200.000 - Wakil Ketua : 1 org 4 org/keg 275.000 1.100.000 - Sekretaris : 1 org 4 org/keg 250.000 1.000.000 - Anggota : 20 org 4 org/keg 200.000 16.000.000 JUMLAH PER TAHUN 22.300.000 JUMLAH PER BULAN 1.860.000 PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
2.Biaya Perjalanan Dinas Tim Teknis Lapangan ke lokasi menara - Uang Harian : Eselon IV : 2 org x 8 kali 16 org/keg 150.000 2.400.000 Staf Gol. III : 2 org x 8 kali 16 org/keg 130.000 2.080.000 - Transportasi : Keg 8 keg 150.000 1.200.000 JUMLAH PENGAWASAN PER BULAN : 8 KALI (24 MENARA) 5.680.000
3.ATK 1 bln 850.000 850.000 TOTAL BIAYA PER BULAN UNTUK 24 MENARA 8.388.333 TOTAL BIAYA PER BULAN UNTUK 1 MENARA 349.514 BESARNYA RETRIBUSI PER MENARA PER TAHUN 4.194.167 PEMBULATAN BESARNYA RETRIBUSI PER MENARA PER TAHUN 4.200.000 TERBILANG : EMPAT JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…