DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas; 3. Pembentukan Perangkat Daerah; 4. Susunan Perangkat Daerah; 5. Pembentukan UPT; 6. Staf Ahli; 7. Kepegawaian; 8. Ketentuan Lain-lain; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
10.Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Badan Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang merupakan penunjung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh camat.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Susunan organisasi Perangkat Daerah, wajib memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

BAB IV

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe B.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe A.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat dengan tipe B.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. b.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
4. d.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran);
6. f.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. g.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
8. h.Dinas Pertanian dan Pangan dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
9. i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. j.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. k.Dinas Perhubungan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
12. l.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
13. m.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
14. n.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
15. o.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
16. p.Dinas Perikanan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
17. q.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan Keuangan Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
3. c.Badan Kepegawaian Daerah dengan tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
1. a.Kecamatan Trenggalek dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Pogalan dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Durenan dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Watulimo dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Munjungan dengan tipe A;
6. f.Kecamatan Kampak dengan tipe A;
7. g.Kecamatan Gandusasi dengan tipe A;
8. h.Kecamatan Karangan dengan tipe A;
9. i.Kecamatan Suruh dengan tipe A;
10. j.Kecamatan Dongko dengan tipe A;
11. k.Kecamatan Pule dengan tipe A;
12. l.Kecamatan Panggul dengan tipe A;
13. m.Kecamatan Tugu dengan tipe A; dan
14. n.Kecamatan Bendungan dengan tipe A.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 8

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk:

a.UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
b.UPT Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 9

(1)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…