DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas, tujuan dan ruang lingkup; 3. Perencanaan; 4. Penetapan; 5. pengembangan; 6. Penelitian; 7. Pemanfaatan; 8. Pembinaan; 9. Pengendalian; 10. Pengawasan; 11. Pelaporan; 12. Sistem informasi; 13. Perlindungan dan pemberdayaan petani; 14. pembiayaan; 15. Peran serta masyarakat; 16. Sanksi administratif; 17. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
c.bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
10.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
16.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19.Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20.Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
21.Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
22.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25.Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Trenggalek.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Trenggalek .
28.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Trenggalek untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.produktif;
d.keterpaduan;
e.keterbukaan dan akuntabilitas;
f.kebersamaan dan gotong-royong;
g.partisipatif;
h.keadilan;
i.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
j.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k.desentralisasi;
l.tanggung jawab;
m.keragaman; dan
n.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan;
d.melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan milik Petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan; PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.penelitian;
e.pemanfaatan;
f.pembinaan;
g.pengendalian;
h.pengawasan;
i.sistem informasi;
j.perlindungan dan pemberdayaan Petani;
k.pembiayaan; dan
l.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, RPJPD, dan RPJMD.
(2)Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan nasional;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
(3)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(4)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian Lahan kering.
(5)Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c dilakukan terhadap:
1. a.Tanah Telantar; dan
2. b.kawasan Lahan Marginal.
(6)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(7)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. c.menampung aspirasi masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
2. b.kesediaan Petani untuk menjadikan Lahan pertaniannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.
(4)Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.pemangku kepentingan terkait; dan
3. c.masyarakat Petani.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang terkait mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
(2)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
1. a.lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 8

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Tata Ruang Daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 9

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

(1)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
(3)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 12.785 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan, meliputi:
1. a.sawah Irigasi dengan luas 8.639 Hektar; dan
2. b.sawah non Irigasi dengan luas 4.146 Hektar
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…