DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Tujuan pembentukan Dana Cadangan: 3. Besaran dan Penyediaan Dana Cadangan; 4. Sumber Dana; 5. Penempatan dan Penatausahaan; 6. penggunaan dan pertanggungjawaban; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan pesta demokrasi untuk menyalurkan hak dan kewajiban politik yang dijamin dalam konstitusi serta sebagai harapan dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
4.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8.Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan dana cadangan untuk menampung seluruh dana cadangan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran program/kegiatan yang dianggarkan dari dana cadangan melalui pemindahan rekening ke RKUD.
9.Bunga Bank/Deposito adalah keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan prosentase dan jumlah tabungan nasabah.
10.Portofolio adalah suatu metode penilaian berkesinambungan, dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan seseorang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

BESARAN DAN PENYEDIAAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 4

(1)Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan secara berkesinambungan selama 3 (tiga) tahun anggaran dan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(2)Dalam hal biaya penyelengaraan pemilihan melebihi besaran Dana Cadangan, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan yang telah dibentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
(2)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2.
(3)Penempatan dan Penatausahaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut ditempatkan dalam Portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko paling rendah.
(2)Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk.
(3)Penerimaan hasil berupa bunga atau jasa bank rekening Dana Cadangan dari penempatan dalam Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah nilai Dana Cadangan.
(4)Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 8

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 9

(1)Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
(2)Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(3)Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai namun masih terdapat Dana Cadangan yang belum dipergunakan maka Dana Cadangan tersebut dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diwujudkan dalam belanja tidak langsung yang berupa hibah dan belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005