DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; 3. Ruang lingkup; 4. Klasifikasi Minuman beralkohol; 5. Perizinan; 6. Pengendalian dan pengawasan; 7. Pembiayaan; 8. Pelaporan; 9. Larangan; 10. Pembinaan dan penghargaan; 11. partisipasi masyarakat; 12. Sanksi administratif; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan peralihan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
8.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk Diminum di Tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
9.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
10.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
11.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A, yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A;
12.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A;
13.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah berdasarkan asas:

a.perlindungan;
b.kepastian hukum;
c.keberlanjutan; dan
d.keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah adalah:

a.mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol;
b.memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Daerah;
c.memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang baik sehingga dampak negatif dari Minuman Beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikhususkan pada tempat-tempat tertentu;
d.menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram, tertib dan sehat dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat secara terus-menerus mengenai dampak negatif dari Minuman Beralkohol;
e.menciptakan sinergitas antar perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah; dan
f.menghentikan peredaran Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dalam bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol dan tempat usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB IV

KLASIFIKASI

Pasal 5

(1)Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Pasal 6

(1)Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
(2)Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
(3)Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan bidang obat dan makanan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
(2)Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
(2)Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3)Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan radius paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat:
1. a.peribadatan;
2. b.lembaga pendidikan;
3. c.rumah sakit;
4. d.gelanggang remaja;
5. e.kaki lima;
6. f.terminal;
7. g.stasiun;
8. h.kios-kios kecil;
9. i.penginapan remaja;
10. j.bumi perkemahan; dan
11. k.tempat umum dan/atau fasilitas umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengecer atau Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada dokumen perizinan wajib mengajukan permohonan baru dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
1. a.hotel, restoran, bar/pub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada:
1. a.toko bebas bea; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 11

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…