DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Jalan Umum; 3. Bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan; 4. Izin, rekomendasi dan dispensasi; 5. Wewenang; 6. Penyelenggaraan Jalan; 7. Dokumen Jalan; 8. Peran Masyarakat; 9. Jalan Khusus; 10. Penataan dan pemberian nama jalan; 11. Penydikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sarana prasarana Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh;
c.bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan kabupaten dan jalan desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b d a n huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan; PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
10.Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
11.Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
12.Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrogaman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
13.Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
14.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
15.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkhi.
16.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan mengumpulkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
17.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah jaringan jalan dengan PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaaan.
18.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
22.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan jalan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis jalan kabupaten.
23.Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan local primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa.
24.Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
25.Bangunan Utilitas adalah bangunan yang terletak di ruang milik jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.
26.Kawasan Khusus adalah kawasan strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suaka alam dan wilayah perbatasan.
27.Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
28.Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
29.Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
30.Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keamanan dan keselamatan; PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM
c.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
d.keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
e.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
f.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Jalan mencakup:

a.Jalan Umum, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan; dan
b.Jalan Khusus.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelengaraan Jalan;
b.mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelengaraan Jalan;
c.mewujudkan Penyelengaraan Jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
d.mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
e.mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselengaranya sistem transportasi yang terpadu. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM

BAB II

JALAN UMUM

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Jalan Umum dilakukan dengan mengutamakan Pembangunan Jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan Daerah pemasaran.
(2)Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk pembangunan jaringan Jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan Daerah sehingga menjangkau desa-desa terpencil.
(3)Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk mewujudkan:
1. a.perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
2. b.daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Jalan Umum wajib mengusahakan agar Jalan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terutama meningkatkan kemakmuran ekonomi Daerah, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
(2)Penyelenggara Jalan Umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar Daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat Daerah yang dituju. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM
(3)Penyelenggara Jalan Umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhan ekonominya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi Jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
(4)Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, Penyelenggara Jalan Umum wajib memperhatikan bahwa Jalan merupakan satu kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

Pasal 7

Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikelompokkan dalam Sistem Jaringan Jalan, fungsi Jalan, status Jalan, dan kelas Jalan.

Pasal 8

(1)Sistem Jaringan Jalan terdiri dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkhi.
(2)Sistem Jaringan Jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan strategis Daerah dan kawasan perdesaan.

Pasal 9

Sistem Jaringan Jalan Sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Pasal 10

(1)Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan, fungsi Jalan Kabupaten dibedakan atas Jalan Kolektor primer-4, Jalan Lokal primer, Jalan Lingkungan primer, Jalan strategis kabupaten, Jalan Arteri sekunder, Jalan Kolektor sekunder, Jalan Lokal sekunder, dan Jalan Lingkungan sekunder.
(2)Jalan Kolektor primer-4 adalah Jalan Kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
(3)Jalan Lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna simpul:
1. a.antar pusat kegiatan lokal; dan
2. b.antara pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lingkungan.
(4)Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
(5)Jalan Arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:
1. a.antara kawasan primer dan kawasan sekunder-I;
2. b.antar kawasan sekunder- I; dan
3. c.antara kawasan sekunder- I dan kawasan sekunder- II.
(6)Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag. KETUA PANSUS III ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM menghubungkan secara berdaya guna:
1. a.antar kawasan sekunder-II; dan
2. b.antara kawasan sekunder-II dan kawasan sekunder-III.
(7)Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:
1. a.antara kawasan sekunder-I dan perumahan;
2. b.antara kawasan sekunder-II dan perumahan; dan
3. c.antara kawasan sekunder-III dan seterusnya sampai ke perumahan.
(8)Jalan Lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…