DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 29 Tahun 2016

Nomor: 29
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ; 3. Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ; 4. Pasar Rakyat; 5. Perizinan; 6. Kemitraan antara pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pelaku UMKM; 7. Kewajiban dan Larangan; 8. Batasan persaingan dan perlindungan usaha; 9. Pembinaan dan pengawasan; 10. Sanksi Administrasi; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8.Pasar Desa adalah pasar rakyat yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
9.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10.Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
11.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12.Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
13.Toko Swalayan Berjaringan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
14.Minimarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
15.Supermarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
16.Department Store adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang yang dijual umumnya berupa kebutuhan sandang dan rumah tangga.
17.Hypermarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18.Perkulakan adalah tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
19.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
21.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, mcmperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
22.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat.
23.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
24.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
25.Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Trenggalek.
26.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan, toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
27.Pembinaan adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
28.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
29.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
30.Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
31.Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
32.Pengusaha Inisiatif adalah sebutan bagi seseorang yang sejak dari awal sudah menjadi penerima waralaba atau akan memprakarsai pembentukan model bisnis waralaba.
33.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.keadilan dan kesetaraan;
b.kemitraan;
c.ketertiban dan kepastian hukum;
d.kelestarian lingkungan;
e.keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

a.memberikan kesempatan berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan tidak mematikan kesempatan bagi Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi untuk berkembang;
b.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
c.memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat;
d.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi yang memiliki nilai historis serta dapat menjadi aset pariwisata;
e.mewujudkan sinergi antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
f.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan dalam penyelenggaraan usaha antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
g.memberdayakan pcngusaha UMKM dan Koperasi serta Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; dan
h.menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

BAB III

PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 4

(1)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada peraturan perundang- undangan, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
(3)Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD dan swasta atau bekerjasama dengan pihak lain serta wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah;
2. b.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir l (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
3. c.menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (sanitasi), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2)Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat didirikan oleh perorangan maupun badan usaha.
(3)Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh Koperasi.

Pasal 6

(1)Batasan luas lantai untuk Pasar Rakyat yang sudah ada menyesuaikan dengan kondisi luas lantai Pasar Rakyat yang sudah berdiri saat ini.
(2)Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan, sebagai berikut:
1. a.Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
2. b.Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
3. c.Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
4. d.Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); dan
5. e.Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).

Pasal 7

(1)Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
(2)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
1. a.hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
2. b.dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(3)Supermarket dan Department Store:
1. a.dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
2. b.dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(4)Minimarket hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.
(5)Jalan dalam Daerah yang dikategorikan sebagai jalan kolektor dan jalan lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan dapat terintegrasi dengan Pasar Rakyat.
(2)Minimarket berjaringan berjarak paling dekat 500 meter (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat.
(3)Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan berjaringan berjarak paling dekat 1 km (satu kilo meter) dari Pasar Rakyat.
(4)Perubahan jarak Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan berjaringan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pada suatu wilayah dengan memperhatikan usaha mikro kecil yang ada pada wilayah tersebut.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Jumlah pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:
1. a.jumlah Pasar Rakyat tidak dibatasi, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berbentuk Hypermart, Supermarket, Department Store dan Perkulakan berjaringan tidak dibatasi, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.jumlah Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk Minimarket untuk setiap kecamatan sebagai berikut: NO KECAMATAN KUOTA 1 Trenggalek 9 2 Watulimo 6 3 Pogalan 5 4 Tugu 5 5 Karangan 5 6 Durenan 5 7 Gandusari 4 8 Suruh 2 9 Kampak 2 10 Panggul 5 11 Munjungan 3 12 Dongko 2 13 Pule 3 14 Bendungan 2
4. d.penambahan jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk Minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pada suatu wilayah dengan memperhatikan usaha mikro kecil yang ada pada wilayah tersebut.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia diutamakan penduduk dari wilayah Daerah yang berdomosili di sekitar tempat usaha, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja dari dalam Daerah.
(2)Pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diharuskan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…