DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas pelaksanaan TSP; 3. Maksud dan Tujuan pengaturan mengenai TSP; 4. Ruang lingkup TSP; 5. Pembiayaan; 6. Pelaksanaan TSP; 7. Program TSP: 8. Pelaporan; 9. Sistem Informasi; 10. Penghargaan; 11. Peran serta masyarakat; 12. Pembinaan dan pengawasan; 13. Penyelesaian sengketa; 14. Sanksi administratif; 15. Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungiawab sosial sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
b.bahwa agar program tanggungiawab sosial perusahaan dapat terlaksana secara efektif, serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah;
c.bahwa untuk mensinergikan program tanggungiawab sosial yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s4);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Ta}lun 2OI2 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2}ll tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: PERATURAN DA"ERAH TENTANG TANGGUT{GiIAWAB SOSIAL PERUSAIIAAN.

BAB I

KETENTUAN IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adaiah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. -J-
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Tanggungiawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang- undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
6.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7.Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas, baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan/ atau non fisik.
8.Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggungiawab sosial perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan. 9. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan program tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pelaksanaan TSP di Daerah berdasarkan atas asas:

a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan umum;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.kemitraan;
f.keseimbangan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.kesepakatan;
k.berkelanjutan;
1. 1.berwawasan lingkungan;
m.partisipatif dan aspiratif; dan
n.kemandirian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan mengenai TSP dimaksudkan untuk:

a.mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
b.memberi arahan dan pedoman kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan s dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah;
d.memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam pen5rusunan program pembangunan berbasis masyarakat; dan
e.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama Perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

T\rjuan pengaturan TSP adaiah:

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
b.tersusunnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
c.terwujudnya program TSP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;

(1)Ruang lingkup TSP meliputi:
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
3. c.percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis keralgratan yang selaras dengan program- program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha.
(3)Dalam hal di wilayah kecamatan tidak terdapat Perusahaan atau terdapat Perusahaan namun tidak memiliki atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan atau Forum Pelaksana TSP atau Tim Fasilitasi TSP.
1. d.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah;
2. e.terselenggaranya TSP secara terpadu dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. f.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TSP;
4. g.melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
5. h.terwrrjudnya kebijakan mengenai parameter pemberian penghargaan dan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi bagi Perusahaan pelaksana TSP.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PIMBIAYAAN

Pasal 6

(1)TSP dibiayai dari sebagian keuntungan bersih atau dari mata anggaran lain yang ditentukan oleh Perusahaan. 12) Bagi Perusahaan yang berbentuk perseroern terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menganggarkan dan mengalokasikan pelaksanaan TSP sebagai biaya perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penganggaran TSP oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN TSP

Pasal 7

(1)TSP dilaksanakan oleh Perusahaan, baik yang berstatus badan hukum maupun non badan hukum yang menjalankan kegiatan dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. (21 Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana.
(3)Perusahaan pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSP, Perusahaan wajib:

a.men)'u.sun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip TSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak- pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
c.menetapkan TSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

BAB VII

PROGRAM TSP

Pasal 9

(1)Program TSP meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat. (21 Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 10

(1)Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam Wilayah Sasaran.
(2)Program bina lingkungan dan sosia-l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bina lingkungan fisik;
2. b.bina lingkungan sosial; dan
3. c.bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
(3)Program bina lingkungan flsik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum;
2. b.bantuan sarana ibadah;
3. c.bantuan sarana transportasi untuk buruh;
4. d.bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
5. e.bantuan layanan di rumah bagi lanjut usia;
6. f.bantuan pelestarian lingkungan; dan/ atau
7. g.bantuan sarana mandi, cuci dan kakus.
(4)Program bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.bantuan korban bencana alam;
2. b.bantuan peningkatan kesehatan;
3. c.bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan ke{a bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain;
4. d.bantuan pemberdayaan sosial (social empotuerment) bagi keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga bermasalah sosial ekonomis;
5. e.bantuan penanganan fakir miskin;
6. f.bantuan rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat (difubell;
7. g.bantuan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial;
8. h.bantuan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
9. i.bantuan perlindungan sosial bagi anak terlantar;
10. j.bantuan pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau
11. k.bantuan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…