DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur substansi (a) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; (b) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; (c) Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; (d) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; (e) Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek sesuai peraturan perundang- undangan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek .
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota keluarga pimpinan dan anggota DPRD yakni isteri dan/atau suami sah, serta 2 (dua) orang anak.
11.Tunjangan Beras adalah tunjangan beras yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta anggota keluarganya dalam bentuk uang dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan.
12.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekertaris, anggota badan musyawarah, komisi, badan kehormatan, badan anggaran, badan kehormatan, badan pembentukan peraturan daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
15.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
16.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
17.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD setiap melakukan reses.
18.Tunjangan Kesejahteraan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.
19.Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai pengganti atas belum tersedianya rumah negara.
20.Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai pengganti atas belum tersedianya kendaraan dinas.
21.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22.Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disebut DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
23.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
24.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.
25.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.Uang Representasi;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Alat Kelengkapan;
g.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
h.Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
i.Tunjangan Reses.

Pasal 3

(1)Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurud h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(2)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan kehormatan berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.untuk jabatan ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
(2)Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain dan diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 11

(1)TKI diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(4)Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
(5)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…