DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 186

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang optimal maka perlu adanya kepastian terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun dengan masyarakat dan stakeholders lain;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
9.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
10.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
26.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang daerah Kabupaten Trenggalek yang mengatur struktur dan pola tata ruang kabupaten dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Nasional.
27.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
29.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
30.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
31.Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
32.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
33.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
34.Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
35.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
36.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
37.Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
38.Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.
39.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
40.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
41.Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
42.Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
43.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
44.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
45.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
46.Indikator kinerja daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
47.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
48.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan- kegiatan dalam suatu program.
49.Dampak (impact) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya outcome dari program- program dalam suatu sasaran.
50.Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
51.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
52.Konsultasi publik adalah wahana untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.
53.Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
54.Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
55.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
56.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
57.Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan Daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
b.menjamin konsistensi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
c.meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah;
d.meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
e.meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, yang terdiri dari:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.Renstra SKPD;
d.RKPD; dan
e.Renja SKPD.

Pasal 5

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan; dan
i.berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

a.teknokratis;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.top-down dan bottom-up.

Pasal 8

(1)Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:
1. a.pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. b.kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. c.urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.
(2)Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
(3)Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
(4)Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan Daerah.
(5)Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 9

(1)Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
(2)Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Pasal 10

(1)Penyusunan rencana pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta rencana tata ruang.
(2)Menteri Dalam Negeri secara periodik melakukan penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3)Penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;
3. c.Bupati, DPRD, perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. d.keuangan Daerah;
5. e.potensi sumber daya Daerah;
6. f.produk hukum Daerah;
7. g.kependudukan;
8. h.informasi dasar kewilayahan; dan
9. i.informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(5)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks186PDFHirarki

Memuat teks peraturan…