DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan umum; 2. Pembentukan produk hukum desa; 3. Produk hukum desa bersifat pengaturan; 4. Produk hukum desa bersifat penetapan; 5. Penomoran; 6. Penyebarluasan; 7. Teknik penulisan peraturan di desa; 8. Pembiayaan; 9. Partsisipasi masyarakat; 10. Pembinaan; 11. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Produk Hukum Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15.Peraturan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan BPD.
16.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM oleh Ketua BPD sebagai tindak lanjut hasil musyawarah BPD.
18.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20.Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa, atau Berita Desa.
21.Lembaran Desa adalah penerbitan resmi pemerintah desa yang digunakan untuk mengundangkan peraturan desa.
22.Berita Desa adalah penerbitan resmi pemerintah desa yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala desa.
23.Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25.Hari adalah hari kerja. PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

BAB II

Pasal .… BAB ….

Pasal 2

(1)Dalam pembentukan Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik.
(2)Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Penyusunan rancangan Produk Hukum Desa berdasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Desa;
3. c.penyelenggaraan kewenangan Desa; dan
4. d.aspirasi masyarakat Desa.
(2)Produk Hukum Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum serta norma susila di masyarakat.

Pasal 5

Produk Hukum Desa bersifat:

a.pengaturan; dan
b.penetapan.

BAB III

….(Judul Bab)

Pasal 6

(1)Produk Hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
1. a.Peraturan Desa;
2. b.Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. c.Peraturan Kepala Desa; dan
4. d.Peraturan BPD.
(2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(3)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama Desa.
(4)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berisi materi peraturan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5)Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi materi mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD.

Pasal 7

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai skala prioritas pembentukan Peraturan Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(3)Dalam keadaan kahar Kepala Desa dan/atau BPD dapat mengajukan rancangan Peraturan Desa diluar Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
(3)Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa.
(4)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(6)Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Desa.
(7)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 9

(1)BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
1. a.rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
2. b.rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
3. c.rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
4. d.rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
(4)Penetapan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah BPD.
(5)Rancangan Peraturan Desa usulan BPD yang telah disiapkan oleh BPD, disampaikan dengan surat pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 10

(1)BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
(2)Apabila dalam satu masa pembahasan Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang diusulkan BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…