DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur penanggulangan penyakit menular dengan substansi: (a) kelompok dan jenis penyakit menular; (b) penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular; (c) upaya penanggulangan penyakit menular; (d) pembiayaan; (e) koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan; (f) peran serta masyarakat; (g) penelitian dan pengembangan; (h) pencatatan dan pelaporan; (i) pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
c.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
6.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
7.Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitaannya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
8.Penanggulangan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan penyakit menular, mencegah timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu Penyakit Menular yang sedang terjadi.
9.Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penyakit menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
10.Sumber Penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta dapat menimbulkan penyakit menular.
11.Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebar luasan informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
12.Demam Berdarah Dengeu atau Dengeu Haemorhagic Fever yang selanjutnya disingkat DHF adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengeu dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.
13.Dengue Shock Syndrome yang selanjutnya disingkat DSS adalah penderita demam berdarah dengeu yang lebih berat ditambah dengan adanya tanda-tanda renjatan : (1) denyut nadi lemah dan cepat; (2) tekanan nadi lemah (< 20 mmHg);

(3)hipotensi bila dibandingkan nilai normal pada usia tersebut; (4) gelisah, kulit berkeringat dan dingin.

14.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kejadian timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

BAB II

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 2

(1)Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
1. a.menular langsung; dan
2. b.penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
(2)Jenis Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.difteri;
2. b.pertusis;
3. c.tetanus;
4. d.polio;
5. e.campak;
6. f.typhoid;
7. g.kolera:
8. h.rubella;
9. i.yellow fever;
10. j.influensa;
11. k.meningitis;
12. l.tuberkulosis;
13. m.hepatitis;
14. n.penyakit akibat pneumokokus;
15. o.penyakit akibat rotavirus;
16. p.penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
17. q.penyakit virus ebola;
18. r.MERS-CoV;
19. s.infeksi saluran pencernaan;
20. t.infeksi menular seksual;
21. u.infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
22. v.infeksi saluran pernafasan;
23. w.kusta; dan
24. x.frambusia.
(3)Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.malaria;
2. b.demam berdarah;
3. c.chikungunya;
4. d.filaria dan kecacingan;
5. e.schistosomiasis;
6. f.japanese enchepalitis;
7. g.rabies;
8. h.antraks;
9. i.pes;
10. j.tokxoplasma;
11. k.leptospirosis;
12. l.flu burung (avian influenza); dan
13. m.west nile.

Pasal 3

Jenis Penyakit Menular lainnya yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan/atau swasta bersama-sama dengan masyarakat secara terintegrasi.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.
(3)Sasaran penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
(2)Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk tim reaksi cepat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan instansi vertikal.
(2)Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
1. a.melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
2. b.melakukan respon KLB atau Wabah; dan
3. c.melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim reaksi cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah wajib:

a.menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b.menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c.mencabut penetapan kawasan KLB atau Wabah penyakit apabila sudah tertangani;
d.segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan sebagaimana mestinya, apabila ada terduga penderita Penyakit Menular yang dapat menimbulkan Wabah;
e.melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah atau KLB, Penyakit Menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
f.menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
g.melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
h.memobilisasi sumberdaya kesehatan;
i.memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; dan
j.melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 9

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari:

a.upaya promotif;
b.upaya preventif;
c.upaya kuratif;
d.upaya rehabilitatif; dan
e.upaya paliatif.

Pasal 10

(1)Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.
(4)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi.
(5)Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Promosi kesehatan dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan;
2. b.konsultasi, bimbingan dan konseling;
3. c.intervensi perubahan perilaku;
4. d.pemberdayaan;
5. e.pelatihan; atau
6. f.pemanfaatan media informasi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009