DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. KTAR dan tempat khusus merokok; 5. kewajiban; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Satgas Penegak KTAR; 8. Peran serta masyarakat; 9. Sanksi Administratif. 10. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disingkat KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
7.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nocotiana Rustica, dan species lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Pelajar adalah peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan di sekolah formal maupun nonformal.
11.Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTAR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat agar terhindar dari penyakit akibat asap Rokok.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
2. b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat asap Rokok;
3. c.mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat;
4. d.menurunkan angka Perokok;
5. e.mencegah perokok pemula;
6. f.melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); dan
7. g.melindungi masyarakat dari pengaruh media yang bisa merangsang keinginan untuk merokok.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.KTAR dan Tempat Khusus Merokok;
b.larangan dan kewajiban;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.Satgas Penegak KTAR;
e.peran serta masyarakat; dan
f.sanksi.

BAB IV

KTAR DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 4

(1)KTAR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
8. h.tempat lainnya yang ditetapkan.
(2)Pimpinan atau penanggung jawab KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTAR.

Pasal 5

(1)KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(2)KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(3)KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar area.

Pasal 6

Setiap orang yang berada di KTAR dilarang melakukan kegiatan:

a.merokok;
b.memproduksi atau membuat Rokok;
c.menjual Rokok;
d.menyelenggarakan iklan Rokok; dan/atau
e.mempromosikan Rokok.

Pasal 7

Kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan Anak dan Pelajar dilarang menggunakan sponsor produsen Rokok.

Pasal 8

(1)Tempat Khusus Merokok diselenggarakan dengan persyaratan paling sedikit, sebagai berikut: PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(2)Tempat Khusus Merokok terlarang bagi:
1. a.ibu hamil;
2. b.Anak; dan
3. c.Pelajar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR wajib:

a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.melarang orang merokok pada KTAR yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
c.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan /atau audio visual. PARAF KOORDINASI Dr. MOH. HUSNI TAHER HAMID, S.H., S.E., M.H. KETUA PANSUS III DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTAR.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SATGAS PENEGAK KTAR

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perangkat Daerah membentuk Satgas Penegak KTAR.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Penegak KTAR dapat dibantu oleh Kelompok Kerja KTAR.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tugas Satgas Penegak KTAR dan Kelompok Kerja KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…