DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan umum; 2. Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi; 3. Isi siaran; 4. Organisasi; 5. Pembinaan dan pengawasan; 6. pengangkatan dan pemberhentian; 7. Tata kerja; 8. Kekayaan dan Pendanaan; 9. Rencana Kerja dan Anggaran; 10. Pertanggungjawaban; 11. Kepegawaian; 12. Ketentuan lain-lain; 13. Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyebaran informasi melalui radio sebagai media penyiaran daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam memberikan keseimbangan informasi yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
c.bahwa penyelenggara penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga diperlukan regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak; PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9.Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK. PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
6.Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat RPKT adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan penyiaran radio yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
7.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
9.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten sesuai dengan wilayah layanan siaran.
11.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang terjadinya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
12.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
13.Dewan Direksi adalah dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
14.Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan/organisasi/lembaga yang mempunyai tugas menentukan kebijakan tertinggi perusahaan dan bertanggung jawab dalam memimpin serta membina perusahaan /organisasi/lembaga secara efektif dan efesien.
15.Direktur Utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris. PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal RPKT.

Pasal 3

(1)RPKT berkedudukan di pusat pemerintahan Daerah.
(2)RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

RPKT bertugas:

a.memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan
b.melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah serta memberi ruang partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi.

Pasal 5

RPKT berfungsi:

a.sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
b.kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa yang senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi RPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

ISI SIARAN

Pasal 7

(1)Isi Siaran RPKT wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
(2)Isi Siaran RPKT wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
(3)Isi Siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(4)Isi Siaran RPKT dilarang:
1. a.bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
2. b.menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
3. c.mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
(5)Isi Siaran RPKT dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM
(6)Isi Siaran RPKT mengikuti pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan isi Siaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Organisasi RPKT terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Bagan susunan organisasi RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk panitia seleksi calon Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada DPRD.
(2)Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(3)DPRD melakukan uji kelayakan terhadap calon Dewan Pengawas yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lolos uji kelayakan selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas.
(5)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(6)Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas Penyiaran.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme proses penjaringan calon Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dewan Pengawas bertugas:

a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan Penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan Penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas Siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
e.menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
f.menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
g.menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
h.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD. PARAF KOORDINASI SUKADJI, S.Pd. KETUA PANSUS II DPRD ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KABAG HUKUM

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…