DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur penataan desa denga substansi: (a) Kewenangan, tujuan dan jenis penataan desa; (b) Pembentukan desa; (c) Penghapusan desa; (d) Penggabungan desa; (e) Perubahan status desa; (f) Pembiayaan; (g) Pembinaan dan pengawasan; (h) Pengaturan pemerintahan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
14.Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
15.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
16.Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
17.Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
18.Perubahan status Desa adalah perubahan dari Desa menjadi Kelurahan atau perubahan Kelurahan menjadi Desa.
19.Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
20.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.
(3)Jenis penataan Desa meliputi:
1. a.pembentukan Desa;
2. b.penghapusan Desa;
3. c.penggabungan Desa; dan
4. d.perubahan status Desa.

Pasal 3

(1)Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
2. b.nomor kode Desa/Kelurahan yang lama;
3. c.jumlah penduduk;
4. d.luas wilayah;
5. e.cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
6. f.peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.
(3)Contoh format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

(1)Pembentukan Desa dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 5

(1)Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
9. i.cakupan wilayah Desa terdisi atas dusun.
(2)Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
1. a.Persyaratan administratif;
2. b.Persyaratan teknis; dan
3. c.Persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf a adalah:

a.untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
2. 2.berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
3. 3.keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
b.untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
2. 2.berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
3. 3.keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf a berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

a.jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
b.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
c.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
d.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
e.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf c meliputi:
1. a.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;
2. b.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
3. c.lokasi pusat Pemerintahan Desa;
4. d.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
5. e.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.
(3)Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pembentukan Desa melalui pemekaran Desa atau penggabungan bagian Desa.
(4)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

Pasal 10

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
(3)Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
(4)Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…