DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 yaitu : 1. Laporan realisasi anggaran sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA Rp 1.632.638.563.154,04 b. Belanja Rp 1.709.954.006.569,03 Surplus Rp (77.315.443.414,99) c. Pembiayaan Netto................................................. Rp 230.860.491.964,59 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. saldo anggaran lebih awal Rp 233.657.677.224,59 b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp (233.657.677.224,59) c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) Rp 153.545.048.549,60 d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00 e. lain-lain Rp 0,00 f. saldo anggaran lebih akhir Rp 153.545.048.549,60 3. Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. pendapatan-LO Rp 1.747.790.283.612,71 b. beban Rp 1.654.591.840.217,18 c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp (29.529.806.921,00) d. surplus/defisit dari pos luar biasa Rp (19.500.000,00) c. surplus/defisit-LO Rp 93.198.443.395,53 4. Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. jumlah aset Rp 2.128.043.490.614,29 b. jumlah kewajiban Rp 9.236.206.585,51 c. jumlah ekuitas Rp 2.118.807.284.028,78 5. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016 Rp 243.590.534.478,76 b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 285.301.260.937,01 c. arus kas dari aktivitas investasi Rp (365.413.889.612,00) d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00 e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp (9.931.074.754,17) f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 Rp 153.546.831.049,60 6. Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. ekuitas awal Rp 1.868.954.062.379,20 b. surplus/defisit-LO Rp 93.198.443.395,53 c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp 0,00 d. ekuitas untuk dikonsolidasikan Rp 156.654.778.254,05 e. ekuitas akhir Rp 2.118.807.284.028,78

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istemewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15); qDengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.neraca;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan-LRA................................................. Rp 1.632.638.563.154,04
b.Belanja................................................................ Rp 1.709.954.006.569,03 Surplus................................................................ Rp (77.315.443.414,99)
c.Pembiayaan.......................................................... - Penerimaan...................................................... Rp 233.860.491.964,59 - Pengeluaran...................................................... Rp 3.000.000.000,00 Pembiayaan Netto................................................. Rp 230.860.491.964,59

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 1.817.971.111,04 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.630.820.592.043,00
2. b.realisasi Rp 1.632.638.563.154,04 selisih (lebih) Rp (1.817.971.111,04)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(152.084.504.093,56) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.862.038.510.662,59
2. b.realisasi Rp 1.709.954.006.569,03 selisih (kurang) Rp (152.084.504.093,56)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp153.902.475.204,60 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (231.217.918.619,59)
2. b.realisasi Rp (77.315.443.414,99) selisih lebih Rp 153.902.475.204,60
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(357.426.655,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 234.217.918.619,59
2. b.realisasi Rp 233.860.491.964,59 selisih (kurang) Rp (357.426.655,00)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00
2. b.realisasi Rp 3.000.000.000,00 selisih Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(357.426.655,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 231.217.918.619,59
2. b.realisasi Rp 230.860.491.964,59 selisih (kurang) Rp (357.426.655,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 233.657.677.224,59
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp (233.657.677.224,59)
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) Rp 153.545.048.549,60
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00
e.lain-lain Rp 0,00
f.saldo anggaran lebih akhir Rp 153.545.048.549,60

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.pendapatan-LO Rp 1.747.790.283.612,71
b.beban Rp 1.654.591.840.217,18
c.surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp (29.529.806.921,00)
d.surplus/defisit dari pos luar biasa Rp (19.500.000,00)
c.surplus/defisit-LO Rp 93.198.443.395,53

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 2.128.043.490.614,29
b.jumlah kewajiban Rp 9.236.206.585,51
c.jumlah ekuitas Rp 2.118.807.284.028,78

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016 Rp 243.590.534.478,76
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 285.301.260.937,01
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp (365.413.889.612,00)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp (9.931.074.754,17)
f.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 Rp 153.546.831.049,60

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 1.868.954.062.379,20
b.surplus/defisit-LO Rp 93.198.443.395,53
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp 0,00
d.ekuitas untuk dikonsolidasikan Rp 156.654.778.254,05
e.ekuitas akhir Rp 2.118.807.284.028,78

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
c.Lampiran III : Laporan operasional.
d.Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas.
e.Lampiran V : Neraca.
f.Lampiran VI : Laporan arus kas.
d.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
e.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
f.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
g.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
h.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
i.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
j.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.
k.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.
l.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
m.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
n.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
o.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.
p.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
q.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…