DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 252

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; KEBIJAKAN BUMD; PENDIRIAN BUMD; JENIS BIDANG USAHA BUMD; MODAL BUMD; ORGAN DAN PEGAWAI BUMD; SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA; PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD, TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK; PENGGUNAAN LABA BUMD; ANAK PERUSAHAAN BUMD; KERJA SAMA BUMD; PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BUMD; PINJAMAN; EVALUASI BUMD; RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN PRIVATISASI BUMD; PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BUMD; KEPAILITAN BUMD; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PWERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan perlu dikelola secara profesional berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan otonomi daerah dapat dibentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas.
11.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
12.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
13.Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam Perseroda.
14.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
15.Dewan Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
16.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
18.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen BUMD untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BUMD sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
20.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
21.Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
22.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
23.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru.
24.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham/modal BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
25.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMD untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMD beralih karena hukum kepada dua BUMD atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva BUMD beralih karena hukum kepada satu BUMD atau lebih.
26.Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawa pengawasan hakim pengawas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kebijakan BUMD;
b.pendirian BUMD;
c.jenis bidang usaha BUMD;
d.modal BUMD;
e.organ dan pegawai BUMD;
f.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
g.perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD;
h.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
i.penggunaan laba BUMD;
j.anak perusahaan BUMD;
k.kerja sama BUMD;
l.penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD;
m.pinjaman;
n.evaluasi BUMD;
o.Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan Privatisasi BUMD;
p.Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;
q.Kepailitan BUMD; dan
r.pembinaan dan pengawasan BUMD.

BAB III

KEBIJAKAN BUMD

Pasal 3

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam kebijakan BUMD meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 4

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
1. a.Perumda, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. b.Perseroda, berkedudukan sebagai Pemegang Saham.
(2)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda atau Pemegang Saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.Penggabungan, Pemisahan, Peleburan, Pengambilalihan dan pembubaran BUMD; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja BUMD;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sampai dengan ayat (6) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDIRIAN BUMD

Pasal 5

(1)Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Perumda; dan
2. b.Perseroda.
(3)Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku.
(4)Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Karakteristik BUMD meliputi:
1. a.badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.badan usaha dimiliki oleh: 1) Pemerintah Daerah; 2) Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain; 3) Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/badan usaha milik negara/BUMD lainnya/ perusahaan swasta/koperasi/yayasan/perorangan; atau 4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lain dengan pemerintah pusat /badan usaha milik negara /BUMD lainnya /perusahaan swasta/ koperasi/ yayasan/ perorangan.
3. c.seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. d.bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
5. e.dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Dalam hal BUMD dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 7

(1)Pendirian BUMD didasarkan pada:
1. a.kebutuhan Daerah; dan
2. b.kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(2)Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
1. a.pelayanan umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(3)Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan analisis aspek lainnya.
(4)Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.ketersediaan teknologi; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.
(5)Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
(6)Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 8

(1)Bupati menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri.
(2)Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. a.kebutuhan Daerah;
2. b.analisis kelayakan usaha;
3. c.ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
4. d.dokumen Peraturan Daerah tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. e.dokumen RPJMD.

Pasal 9

(1)Peraturan Daerah pendirian Perumda harus memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
6. f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
7. g.penggunaan laba.
(2)Peraturan Daerah pendirian Perseroda harus memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri; dan
5. e.besarnya modal dasar.
(3)Dalam hal pendirian Perumda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat Daerah atau unit kerja maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
1. a.pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
2. b.pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perseroda setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 10

(1)BUMD harus menggunakan nama yang:
1. a.belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan Perumda lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum dan Perumda lain;
2. b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
3. c.berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah pusat dan lembaga Pemerintah Daerah;
4. d.berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
5. e.sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
6. f.terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
7. g.tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum atau persekutuan perdata; atau
8. h.tidak mengandung bahasa asing.
(2)Nama Perumda didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.
(3)Penulisan nama Perseroda dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.
(4)Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara singkat, kata Perseroda dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.
(5)Pada setiap BUMD dicantumkan frasa Trenggalek yang dibubuhkan pada awal, tengah atau akhir nama BUMD.

Isi peraturan

Teks252PDFHirarki

Memuat teks peraturan…