DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Maksud dan Tujuan, Perencanaan dan Pelaksanaan, PUG di Desa, UPTD PPA, Partisipasi Masyarakat, Pelaporan, Evaluasi dan Pembinaan, serta Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan gender serta menjamin persamaan hak dan/atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara di bidang ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarustamaan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarustamaan gender di Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5195);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56);
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
15.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
16.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Desa adalah desa dalam Kabupaten Trenggalek yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
15.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
16.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki- laki.
18.Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
19.Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data Gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif Gender dan peduli anak.
20.Data Terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
21.Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG, adalah wadah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga tersebut.
22.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagi instansi dan Perangkat Daerah di Daerah.
23.Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang selanjutnya disebut Musrena Keren adalah forum musyawarah yang diikuti oleh dan untuk mewadahi aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diselenggarakan di tingkat Desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna mendukung perencanaan pembangunan Daerah.
24.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksanan Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
25.Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga layanan konsultasi keluarga sebagai bentuk perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat untuk layanan pencegahan dan layanan rujukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan aparatur Pemerintah Desa dalam:
1. a.menyusun Perencanaan Responsif Gender dan ARG;
2. b.melaksanakan PUG di Perangkat Daerah dan Desa;
3. c.pembentukan UPTD PPA sesuai ketentuan;
4. d.pelibatan partisipasi masyarakat dalam PUG; dan
5. e.melaksanakan pelaporan, evaluasi dan pembinaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.perencanaan dan pelaksanaan;
b.PUG di Desa.
c.UPTD PPA;
d.partisipasi masyarakat;
e.pelaporan, evaluasi dan pembinaan; dan
f.pendanaan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
1. a.RPJMD;
2. b.RKPD;
3. c.Renstra Perangkat Daerah dan
4. d.Renja Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
(3)Sebagai bahan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Data Terpilah dan Sistem Data Gender dan Anak sesuai ketentuan.

Pasal 5

(1)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme konsultasi publik yang melibatkan unsur perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b di Daerah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang ditingkat Desa/Kelurahan, kecamatan, dan kabupaten di dahului Musrena Keren.

Pasal 6

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya sesuai ketentuan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
1. a.komitmen;
2. b.kebijakan;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya;
5. e.sistem informasi dan data terpilah;
6. f.alat analisis gender; dan
7. g.partisipasi masyarakat.
(3)Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
(4)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
(5)Dalam rangka pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 8

Dalam melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah yang memuat:

a.PUG dalam peraturan perundang-undangan;
b.PUG dalam siklus pembangunan;
c.penguatan kelembagaan PUG; dan
d.penguatan peran serta masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk:

a.tim penggerak PUG;
b.kelompok kerja PUG;
c.tim teknis PUG; dan
d.Focal Point PUG di Perangkat Daerah.

BAB V

PUG DI DESA

Pasal 10

(1)Pemerintah Desa menyusun kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang responsif Gender yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
(2)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
(3)Perencanaan pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(4)Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, Lanjut Usia (Lansia), masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…