DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 31 Tahun 2022

Nomor: 31
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan; b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan; dan c. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
18.Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 76); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
6.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik berupa perizinan dan PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H non perizinan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
8.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
10.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11.Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
12.Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti regristrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15.Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16.Pelimpahan Wewenang adalah pelimpahan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas.
17.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Dinas.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan;
b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

Pelimpahan Wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas:

a.Perizinan Berusaha;
b.Perizinan Non Berusaha; dan
c.Non Perizinan. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H

Pasal 5

Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan; dan/atau
b.pencabutan dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4)Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
1. a.risiko rendah yakni Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori rendah, keluaran sistim yang dihasilkan NIB.
2. b.risiko menengah rendah yakni Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Sertifikat Standar.
3. c.risiko menengah tinggi yakni Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H kategori risiko menengah tinggi, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
4. d.risiko tinggi yakni Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko tinggi, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan pemenuhan persyaratan Izin Usaha.
(5)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(6)Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah pada sektor antara lain:
1. a.perindustrian;
2. b.perdagangan;
3. c.kelautan dan perikanan;
4. d.pertanian;
5. e.pariwisata;
6. f.transportasi;
7. g.kesehatan, obat dan makanan;
8. h.lingkungan hidup dan kehutanan;
9. i.pendidikan dan kebudayaan;
10. j.ketenagakerjaan; dan
11. k.perkoperasian.
(7)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H
(8)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha atau difasilitasi oleh Dinas.
(9)Dalam hal pelayanan perizinan difasilitasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dinas melakukan:
1. a.pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha; dan
2. b.pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
(10)Penjabaran Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi sektor, antara lain:
1. a.pendidikan dan kebudayaan;
2. b.kesehatan, obat dan makanan;
3. c.pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
4. d.transportasi.
(2)Jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi sektor, antara lain:
1. a.kesehatan, obat dan makanan; dan PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H
2. b.pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(2)Produk layanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat terdaftar penyehat tradisional.
(3)Produk layanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan bangunan gedung; dan
3. c.sertifikat laik fungsi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

(1)Dinas menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
(2)Dalam menyelenggarakan perizinan, sebagaimana pada ayat (1) Dinas bersama Perangkat Daerah Teknis menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3)Kewenangan penandatanganan dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
(2)Pembinaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SRI AGUSTIANI, S.H. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
(3)Pembinaan dan pengawasan pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…