DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PENGUATAN USAHA MIKRO; PEMBINAAN USAHA MIKRO; PENGEMBANGAN USAHA MIKRO; PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO; PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN; PERLINDUNGAN USAHA MIKRO; PENUMBUHAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO; KEMITRAAN; PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PELAPORAN; PENDANAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha mikro perlu diberdayakan melalui pengembangan iklim usaha yang sehat, perlindungan dan pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro; Mengingat:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
8.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi.
9.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang- undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dalam bentuk satu lembar.
13.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
15.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16.Kemitraan adalah kerjasama antara Usaha Mikro dengan usaha menengah dan/atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan Pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
17.Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro dilaksanakan berdasar asas:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro diselenggarakan dengan tujuan:

a.menumbuhkembangkan kewirausahaan dan budaya kreatif pelaku Usaha Mikro;
b.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Usaha Mikro;
c.menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
d.meningkatkan daya saing usaha lokal;
e.memberikan keleluasaan masyarakat untuk berusaha;
f.mewujudkan kepastian berusaha dan berinvestasi, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan sektor ekonomi oleh satu kelompok atau perseorangan;
g.memberikan perlindungan ekonomi masyarakat;
h.menumbuhkan Iklim Usaha Daerah yang kondusif;
i.meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
j.mendorong Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan Daerah;
k.menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
l.meningkatkan pembangunan ekonomi Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
m.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
n.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 4

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

BAB IV

PENGUATAN USAHA MIKRO

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan penguatan Usaha Mikro.
(2)Penguatan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.pembinaan dan pengawasan Usaha Mikro;
2. b.Pengembangan Usaha Mikro;
3. c.Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
4. d.Perlindungan Usaha Mikro.

BAB V

PEMBINAAN USAHA MIKRO

Pasal 7

(1)Pembinaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Dunia Usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
2. b.mengkoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah;
3. c.bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi peraturan dan workshop;
4. d.pemberian penyuluhan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta Pengembangan teknologi;
5. e.pembuatan panduan untuk Pengembangan usaha;
6. f.pendampingan; dan
7. g.pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha.
(3)Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim pembinaan Usaha Mikro yang paling sedikit terdiri dari:
1. a.unsur Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan;
2. b.unsur Perangkat Daerah terkait; dan
3. c.instansi vertikal/lembaga terkait.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pembangunan sumber daya manusia Usaha Mikro bertujuan meningkatkan kemampuan sesuai bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro berperan memfasilitasi pembangunan sumber daya manusia dalam Usaha Mikro.
(3)Upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membangun budaya kewirausahaan;
2. b.menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
3. c.meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 9

(1)Upaya pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau lembaga-lembaga lain.
(2)Penyelenggaraan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro.
(3)Untuk meningkatkan kompetensi kebutuhan Usaha Mikro, lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:
1. a.produksi dan pengolahan;
2. b.pemasaran;
3. c.sumber daya manusia; dan
4. d.desain dan teknologi.
(2)Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan, prioritas, intensitas dan jangka waktu Pengembangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…