DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Utilitas Terpadu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak berkepentingan terkait penyelenggaran jaringan utilitas terpadu di daerah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Utilitas Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 131); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UTILITAS TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6.Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
7.Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum yang terletak diatas dan/atau dibawah permukaan tanah.
8.Jaringan Utilitas Terpadu adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
9.Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
10.Setiap Orang adalah Orang Perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Daerah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Pasal 2

. . .

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Utilitas Terpadu.
(2)Penyelenggaraan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu dan program kerja tahunan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 3

(1)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun oleh Dinas.
(2)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.rencana tata ruang wilayah daerah;
4. d.rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi;
5. e.kepentingan umum; dan
6. f.keserasian lingkungan.
(3)Dalam penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.perhubungan;
3. c.perumahan dan kawasan permukiman;
4. d.lingkungan hidup; dan
5. e.komunikasi dan informatika

Pasal 4

(1)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.rencana Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
2. b.rencana Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

(1)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 6

(1)Setiap Orang yang memiliki dan/atau akan memiliki Jaringan Utilitas wajib menyampaikan:
1. a.data kepemilikan Utilitas dan bangunan pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah; dan/atau
2. b.program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas.
(2)Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan memuat paling sedikit rincian data mengenai:
1. a.lokasi rencana Utilitas yang akan ditempatkan;
2. b.kebutuhan kapasitas penggunaan;
3. c.dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
4. d.perkiraan biaya pembangunan dan penempatan Utilitas; dan
5. e.metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Utilitas.
(3)Penyampaian data dan/atau program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Desember.
(4)Penyampaian data dan/atau program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas.

Pasal 7

(1)Dinas bersama Perangkat Daerah terkait, membahas data dan/atau program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan keterpaduan Jaringan Utilitas Terpadu dalam bentuk program kerja tahunan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Program . . .
(2)Program kerja tahunan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.lokasi penempatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
2. b.lokasi penempatan Jaringan Utilitas Terpadu; dan
3. c.jadwal pelaksanaan pekerjaan.
(3)Program kerja tahunan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…